Unggahan di media sosial Facebook yang menyebut Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prof. Dr. Ali Ghufron Mukti, telah mengajukan kenaikan iuran hingga 50 persen kepada Presiden Prabowo Subianto dinyatakan tidak benar. Informasi tersebut beredar dalam bentuk narasi dan menuai perhatian publik, mengingat BPJS Kesehatan merupakan layanan jaminan kesehatan yang digunakan jutaan peserta di seluruh Indonesia.
BPJS Kesehatan langsung memberikan klarifikasi melalui akun Instagram resmi @bpjskesehatan_ri. Dalam pernyataannya, lembaga tersebut menegaskan bahwa tidak ada kenaikan iuran maupun perubahan regulasi terkait penyesuaian tarif iuran. Mereka meminta masyarakat tidak mudah percaya terhadap kabar yang tidak bersumber dari kanal resmi.
Dilansir dari tirto.id, informasi mengenai kenaikan iuran masih dalam tahap pembahasan. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa wacana kenaikan tarif dibahas bersama Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin pada 8 Oktober 2025. Namun, sampai saat ini keputusan final belum diambil.
BPJS Kesehatan menegaskan bahwa setiap perubahan tarif akan diumumkan melalui kanal resmi pemerintah agar tidak menimbulkan kesalahpahaman. Publik diimbau tetap waspada terhadap informasi yang beredar di media sosial dan memastikan kebenarannya sebelum membagikan. Klarifikasi tersebut menjadi langkah penting untuk menjaga kepercayaan peserta dan mencegah penyebaran hoaks.
