Dinamika politik global belakangan ini menunjukkan betapa cepatnya isu lintas negara bisa dipakai untuk memprovokasi masyarakat di tempat lain. Gejolak di satu negara dengan mudah meluas ke publik internasional dan memengaruhi persepsi di negara tetangga.
Polri mengingatkan masyarakat agar tidak mudah terprovokasi ajakan demonstrasi yang beredar di media sosial. Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko menekankan pentingnya menyaring informasi dan merujuk pada sumber kredibel, seperti media profesional. Menurutnya, peran media sangat vital dalam membedakan fakta dan propaganda.
Peringatan ini sejalan dengan situasi di Nepal. Dalam sepekan terakhir, negara itu dilanda aksi massa yang berujung anarki. Gedung parlemen dibakar, kantor pemerintahan dirusak, hingga rumah tokoh politik dihancurkan. Bahkan, beberapa menteri harus dievakuasi dengan helikopter militer. Tragedi tersebut menelan puluhan korban jiwa dan ratusan luka-luka.
Pengamat politik India, Sanjeev Sanyal, menilai pola demonstrasi di Nepal serupa dengan protes di Bangladesh dan Sri Lanka, sehingga menimbulkan dugaan adanya aktor yang bermain di balik layar.
Bagi Indonesia, pengalaman ini menjadi pelajaran penting. Meski sempat diwarnai gelombang protes, situasi di tanah air tetap terkendali berkat komunikasi dan dialog yang intensif. Hal ini membuktikan bahwa aspirasi bisa disalurkan secara konstitusional tanpa berujung kekerasan.
Sementara itu, DPR RI meminta pemerintah memberi perlindungan maksimal bagi WNI di Nepal. Warga Indonesia diimbau tetap tenang, waspada, dan mengikuti arahan resmi KBRI.
Indonesia harus belajar dari peristiwa di Nepal: stabilitas nasional hanya bisa dijaga bila masyarakat cerdas menyaring informasi, tidak menyebarkan hoaks, dan selalu mengutamakan persatuan.
