Pemerintah berupaya menindak tegas Kelompok separatis dan teroris (KST) melalui aparat, dan hal ini diapresiasi oleh masyarakat. Mereka dinilai sudah terlalu sering melukai, baik warga sipil maupun anggota TNI yang sedang berjaga. Sehingga jika ada tindakan tegas terukur, memang diperbolehkan. Ketegasan terhadap KST dilakukan sebagai efek jera, agar mereka tidak lagi melukai masyarakat Papua.
Papua saat ini terkenal oleh beberapa hal: pariwisata, alam yang natural, dan hasil pertaniannya. Akan tetapi ada 1 hal negatif yang membuat nama Bumi Cendrawasih jadi naik di media, yakni OPM dan KST. Mereka kompak ingin merdeka dari Indonesia dan tidak percaya pada hasil Pepera (penentuan pendapat rakyat), padahal peristiwa itu sudah terjadi puluhan tahun lalu.
Untuk memperlancar aksinya, maka KST sengaja membuat kerusuhan, baik menjelang ulang tahun OPM tanggal 1 desember, maupun di hari lain. Sudah hampir tak terhitung peristiwa tragis yang mereka lakukan. Mulai dari membakar pesawat, menjadikan warga sipil sebagai tameng hidup, membunuh para pendatang, sampai nekat menembak aparat dengan sniper.
Oleh karena itu masyarakat mendukung tindakan tegas terhadap KST Papua karena telah melakukan penyerangan dan pembunuhan. Korbannya adalah warga sipil yang berstatus sebagai pendatang maupun penduduk asli. Ketegasan terhadap KST wajib dilakukan karena mereka juga nekat menyerang aparat keamanan.
Anggota Komisi I DPR RI Dave Akbarshah Fikarno Laksono mendukung langkah cepat Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Dudung Abdurachman mengirim pasukan tambahan ke Papua. Diketahui, pasukan tersebut dibentuk guna mencari dan mengevakuasi pilot pesawat Susi Air, Philips Mark M yang hilang usai pesawatnya dibakar di Nduga.
“KSAD sudah bertindak sangat cepat dan pengiriman pasukan sudah tepat, mereka di sana diberikan otoritas yang tegas dan perintah yang jelas dan mendapatkan informasi yang tepat, persenjataan yang cukup,” kata Dave.
Dukungan itu menurutnya hadir karena TNI adalah garda terdepan negara mengatasi masalah ancaman keamanan nasional khususnya separatisme. Terlebih, selama ini sudah banyak anggota TNI-Polri dan masyarakat sipil yang menjadi korban kebrutalan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB).
Oleh karena itu, menurutnya wajar saja jika Jenderal Dudung muncul dan bekerja keras untuk mengamankan seluruh rakyat dan NKRI. “TNI dan Polri yang sudah diperintahkan oleh presiden dengan tegas dengan jelas dan terukur, jangan selalu HAM sebagai alasan, karena KKB sendiri tidak memperdulikan HAM korban,” katanya.
Lebih lanjut, Dave menambahkan tindakan teroris KKB ini cukup mengganggu proses pembangunan di Papua. Tidak hanya pembangunan infrastruktur, tapi juga pelayanan sosial secara umum cukup terganggu dari tindakan teroris KKB tersebut.
