Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyerukan keterlibatan sektor swasta dalam mendukung agenda besar Presiden Prabowo Subianto menuju swasembada energi nasional. Legislator menilai, pengusaha memiliki kapasitas finansial dan teknologi untuk mempercepat transisi energi di Indonesia.
Ketua Komisi VII DPR Bambang Haryono menegaskan, peran pengusaha bukan sekadar pelengkap, tetapi bagian utama dari strategi nasional.
“Pemerintah sudah memberi insentif, sekarang giliran dunia usaha menunjukkan kontribusinya,” ujarnya dalam rapat koordinasi di Jakarta, Selasa (12/11/2025).
Menurut Bambang, percepatan investasi di bidang energi baru terbarukan (EBT) harus menjadi prioritas, seiring meningkatnya permintaan energi nasional dan komitmen pengurangan emisi karbon. Ia juga mengingatkan pentingnya memperkuat riset dalam negeri agar Indonesia tidak terus bergantung pada teknologi impor.
“Kalau kita mau mandiri, riset dan pengembangan harus jalan. Negara seperti Jepang dan Korea bisa maju karena dukungan industri lokal,” ucapnya.
DPR berkomitmen mengawal kebijakan dan regulasi agar tetap pro-investasi, termasuk dalam penyederhanaan izin dan jaminan kepastian hukum.
Sementara itu, Kementerian ESDM mencatat potensi energi surya dan panas bumi Indonesia dapat menutupi hingga 40 persen kebutuhan nasional jika dikelola optimal.
