nusarayaonline.id – Menjadi kajian bersama bahwa eksistensi Kelompok Separatis dan Teroris (KST) Papua yang mereka sebut sendiri sebagai Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat – Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) yang hingga kini masih terus menunjukkan pergerakannya tak lepas dari bantuan dan dukungan sejumlah pihak. Sebuah pernyataan hasil analisis sekaligus indikasi muncul dari Kapolda Papua, Irjen Mathius D Fakhiri bahwa beberapa pejabat termasuk oknum ASN di Papua terlibat mendukung pergerakan KST Papua atau juga disebut sebagai Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB).
Pernyataan tersebut disampaikan saat kunjungannya di Timika pada 30 April 2023 lalu, bahwa terdapat beberapa pejabat yang terlibat dengan kelompok TPNPB OPM yang menyandera pilot Susi Air, Philip Mehrtens. Pihaknya berjanji akan mengambil langkah tegas jika pejabat daerah Papua terbukti membantu KST atau KKB. Tidak dibenarkan kepada siapapun atau pihak manapun yang terlibat untuk mendukung aksi Egianus Kogoya. Kapolda lantas memberikan ultimatum terhadap para pejabat yang terdapat kaitan dengan penyanderaan pilot Susi Air. Jika terdapat pihak yang bermain belakang, maka dirinya tidak segan-segan untuk melakukan tindakan hukum.
Peneliti isu Papua dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) merespon hal tersebut menilai bahwa pejabat daerah seharusnya dapat memegang peran penting dalam penyelesaian konflik antara TPNPB OPM dengan aparat keamanan, mereka seharusnya menjadi mediator sehingga terjadi negosiasi serta proses dialog dari level yang paling bawah. Dirinya berharap bahwa pemerintah daerah dapat membantu membuka ruang dialog untuk konflik tersebut supaya operasi militer dan tembak menembak di Papua dapat berhenti.
Sementara itu, di sisi lain juru bicara TPNPB OPM, Sebby Sambom mengatakan bahwa kelompoknya sama sekali tidak menerima dukungan dalam bentuk apapun dari pemerintah maupun pejabat Papua.
Fakta banyaknya Anggota Kelompok Separatis yang Berkerabat dengan Pejabat di Papua
Sebelum pernyataan adanya pejabat yang terlibat mendukung kelompok separatis, pada akhir tahun lalu Kapolda Papua juga sempat menyatakan harapannya terhadap kebijakan Daearah Otonomi Baru (DOB) kaitannya dengan pihak kelompok separatis yang kerap menunjukkan penolakan melalui sejumlah aksi. Disampaikan dirinya bahwa terdapat fakta banyak anggota kelompok separatis yang memiliki hubungan kekerabatan dengan para pejabat di daerah sehingga bisa mendapat sentuhan langsung akan mampu bekerjasama dalam membangun tanah Papua.
Berkaitan dengan hal tersebut, mantan Panglima OPM Lambert Pekikir juga angkat bicara berkaitan dengan hubungan antara gerakan separatis dengan pejabat di Papua, utamanya berkaitan dengan kasus Lukas Enembe. Dirinya menjelaskan berkaitan dengan perbedaan OPM murni dan OPM buatan. Jika OPM murni, memiliki visi dan misi untuk memperjuangkan Papua merdeka, sedangkan OPM buatan lebih kepada upaya menunjukkan keberadaannya dengan melakukan sejumlah aksi dengan angkat senjata. Mirisnya, hal tersebut mendapat dukungan dari pejabat, salah satunya dari Lukas Enembe. Dirinya bahkan sejak awal menyerukan agar para pejabat di Papua diperiksa, mulai dari tingkat provinsi hingga distrik, bahkan sampai ke kepala kampung di seluruh Papua.
Riwayat Oknum ASN dan Pejabat Papua Terlibat Dukung OPM
Jika ditarik mundur ke belakang, kejadian adanya dukungan dari sejumlah oknum ASN dan pejabat Papua terhadap gerakan OPM memang nyata adanya. Sekitar dua tahun lalu, satgas Nemangkawi yang saat ini telah berubah menjadi Satgas Damai Cartenz telah menemukan adanya keterlibatan oknum ASN berinisial ES yang bertugas di Pemerintah Kabupaten Yahukimo menjadi pemasok senjata api kepada kelompok separatis Papua. Saat penangkapan terjadi, petugas menemukan 26 butir amunisi tajam 5,65 mm, 8 butir amunisi 38 SPC, 1 magazin M-16, 1 pasang pakaian loreng Komite Nasional Papua Barat (KNPB), 2 parang, 2 kapak, 1 sabit, 1 badik; 1 sangkur; 1 besi tajam, 1 palu, dan lain-lain. Sejumlah barang bukti tersebut diduga kuat memiliki keterkaitan dengan TPNPB OPM. Mirisnya, penangkapan tersebut bukan kali pertama terjadi dan melibatkan ASN di daerah Papua.
Pada Juni 2022, Pihak Kepolisian juga menangkap ASN berinisial AN yang diduga sebagai pemasok sejata api, dan amunisi. AN ditangkap di Pos Yalimo saat akan melintas dari Jayapura menuju Wamena. Darinya, Polisi menyita 615 butir peluru tajam aktif, 1 senjata pistol jenis FN, dan dua magazin amunisi untuk senjata laras panjang V2 Sabhara dan SS 1. AN diketahui bekerja sebagai ASN di Kabupaten Nduga.
Kemudian, berdasarkan data dari PPATK tahun 2021 lalu, disampaikan oleh Kepada PPATK saat itu, Dian Ediana Rae bahwa berdasarkan analisis dan pengamat PPATK, terdapat indikasi anggaran yang seharusnya digunakan untuk pembangunan kesejahteraan Papua, namun tidak digunakan sebagaima mestinya. PPATK menemukan anggaran yang ditarik tidak mengikuti prosedur yang seharusnya mulai dari penggunaan rekening pribadi, berikut dengan penarikan tunai lalu baru dipergunakan PPATK saat itu juga mengungkap adanya 80 transaksi mencurigakan dari dana APBD dan anggaran Otsus Papua selama 10 tahun terakhir. Temuan tersebut melibatkan lebih dari 53 oknum, mulai dari pejabat pemerintah daerah, rekanan pemda, vendor, dan ormas. Potensi kerugian negara diperkirakan mencapai triliunan rupiah.
Mendorong Pihak Kepolisian untuk Ungkap Nama Pejabat yang Terlibat Dukung Kelompok Separatis Papua
Meski indikasi yang kuat tersebut telah disampaikan kepada publik, namun akan lebih terasa dampaknya jika pihak kepolisian benar-benar menyampaikan nama-nama pejabat yang terlibat mendukung TPNPB OPM beserta dengan bukti-bukti terlampir. Berlarutnya upaya pembebasan Pilot Susi Air yang disandera OPM kelompok Egianus Kogoya membuat pihaknya lebih mengedepankan penegakan hukum. Untuk diketahui bahwa sebelumnya, pejabat Bupati Nduga telah diutus untuk melakukan negosiasi namun hingga kini belum membuahkan hasil. Penegakan hukum pada akhirnya harus dilakukan agar kasus penyanderaan sang Pilot Susi Air tersebut tidak semakin berlarut-larut.
__
Agus Kosek
(Pemerhati Masalah Papua)
