PT Danantara Indonesia menegaskan komitmennya terhadap proses seleksi direksi BUMN yang bersih, transparan, dan sepenuhnya profesional. Dalam pernyataan terbarunya, perusahaan pengelola superholding BUMN ini memastikan bahwa tidak ada intervensi politik dalam setiap pengangkatan posisi strategis.
“Seluruh proses rekrutmen direksi dilakukan berdasarkan asesmen ketat. Tidak ada campur tangan politik sedikit pun,” tegas Dony Oskaria, Chief Operating Officer Danantara.
Menurut Dony, proses seleksi mencakup evaluasi rekam jejak, integritas, dan kemampuan manajerial calon direksi. Danantara bahkan menggandeng lembaga independen untuk memastikan objektivitas dalam setiap keputusan.
Langkah ini telah diterapkan dalam pengangkatan beberapa posisi kunci, seperti masuknya Dicky Saelan, eks-pimpinan Coca-Cola, ke jajaran direksi Semen Indonesia. Rekrutmen ini disebut sebagai bukti nyata bahwa Danantara mencari figur profesional dengan pengalaman global dan tidak terafiliasi politik.
Langkah Berani Perbaiki Tata Kelola BUMN
Didirikan awal tahun ini, Danantara membawa semangat baru dalam tata kelola aset negara, dengan model serupa Temasek Holdings milik Singapura. Dengan dana kelolaan lebih dari Rp 1.000 triliun, Danantara dipercaya mengelola tujuh BUMN strategis, termasuk Pertamina, PLN, dan Bank BUMN.
Reformasi dalam proses seleksi direksi menjadi salah satu agenda utama perusahaan. Pendekatan merit-based dan berbasis performa menggantikan sistem sebelumnya yang kerap dipengaruhi pertimbangan politik atau balas jasa.
Respons Masyarakat dan Pengamat
Langkah Danantara mendapatkan sambutan positif dari berbagai kalangan. Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) misalnya, mendukung penuh pengangkatan direksi berbasis meritokrasi dan rekam jejak profesional. Mereka menilai hal ini bisa mengangkat daya saing BUMN dan meningkatkan kepercayaan publik.
Namun, sejumlah pengamat mengingatkan agar mekanisme pengawasan internal Danantara tetap diawasi secara ketat, mengingat adanya potensi konflik kepentingan dalam struktur komite pengawasan yang melibatkan lembaga tinggi negara.
