Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, menargetkan program Kredit Usaha Rakyat atau KUR perumahan akan rampung bulan ini. Mekanisme pemanfaatan KUR bidang perumahan akan tercantum dalam aturan berbentuk peraturan menteri.
Maruarar menyampaikan pemanfaatan KUR untuk industri perumahan telah disetujui oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Kementerian Keuangan. Adapun dana KUR yang akan dialokasikan untuk bidang perumahan mencapai Rp 130 triliun.
“Adanya dukungan pembiayaan dari Danantara sebesar Rp 130 triliun menjadi angin segar bagi ekosistem perumahan untuk terus bekerja keras dan bersinergi membangun rumah yang layak, terjangkau, dan berkualitas,” kata Maruarar dalam keterangan resmi, Kamis (3/7).
Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah memaparkan pagu KUR yang akan disalurkan tahun ini mencapai Rp 287,47 triliun. Dengan kata lain, 45% penyaluran KUR sampai akhir tahun ini akan fokus membantu bidang perumahan.
Secara total, pemerintah menganggarkan bantuan program kredit senilai Rp 307,61 triliun. Selain KUR, program kredit lainnya adalah kredit pembelian alat dan mesin pertanian senilai Rp 137,45 miliar dan kredit industri padat karya sekitar Rp 20 triliun.
Kemenko Perekonomian mendata penyaluran KUR telah mencapai Rp 175,46 triliun kepada 3,13 juta debitur sampai hari ini,Kamis (3/7). Dengan demikian, pagu KUR yang masih dalam rekening negara sampai saat ini adalah Rp 112,01 triliun.
Maruarar tidak menjelaskan lebih lanjut apakah akan ada penyesuaian atau penambahan anggaran KUR pada tahun ini. Namun pengalokasian KUR bidang perumahan telah mendapatkan dukungan dari berbagai pihak, seperti Kementerian BUMN, Daya Anagata Nusantara, hingga Presiden Prabowo Subianto.
Secara rinci, telah ada lima bank yang telah menyetujui kucuran dana adalah Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia, Bank Negara Indonesia, Bank Tabungan Negara Bank Syariah Indonesia. Hal tersebut disampaikan Ara usai pertemuan tertutup antara Presiden RI yang didampingi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka serta para jajaran Kabinet Merah Putih dalam peresmian kantor baru Wisma Danantara Indonesia, Jakarta, Senin (30/6).
Sebelumnya, Direktur Jenderal (Dirjen) Tata Kelola dan Pengendalian Risiko (TKPR) Kementerian PKP Azis Andriansyah mengatakan tengah mengkaji ulang rencana pinjaman luar negeri dari Asian Development Bank atau ADB untuk program Indonesia Green Affordable Housing Program (IGAHP).
Menurut Azis kaji ulang opsi pinjaman luar negeri dari ADB dan mencoba untuk memanfaatkan sumber (resources) dari dalam negeri, yakni pelonggaran Giro Wajib Minimum (GWM) Bank Indonesia (BI) dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) di sektor perumahan dari Danantara bagi IGAHP.
Badan Pengelola Investasi Danantara memberikan sinyal akan mendukung program swasembada pangan dan 3 juta rumah selama ada dana Kewajiban Pelayanan Publik atau PSO. Danantara akan mengedepankan aspek komersialisasi dan pengembalian investasi dalam setiap kegiatannya.
CIO BPI Danantara, Pandu Sjahrir mengatakan ada sembilan sektor prioritas yang akan jadi fokus investasi danantara. Kesembilan sektor itu ditinjau berdasarkan dampak ekonomi yang ditimbulkan dan selaras dengan visi misi panduan dalam pendirian Danantara.
“Paling penting bagi Danantara adalah tingkat pengembalian investasi dan komersialitas sebuah kegiatan,” kata Pandu di Taman Sriwedari Cibubur
