Isu mengenai rencana pengenaan pajak penghasilan terhadap pekerja seks komersial (PSK) awalnya muncul dari pernyataan Mekar Satria Utama, mantan Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak (DJP).
Melansir dari pemberitaan kompas.com, Satria menjelaskan tentang ketentuan subjektif dan objektif dalam penetapan status Wajib Pajak sesuai Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh). Namun, belakangan ini pernyataan lama tersebut kembali beredar di media sosial dan disalahartikan oleh publik.
Menanggapi hal itu, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP saat ini, Rosmauli, menegaskan bahwa informasi tersebut tidak benar.
“Tidak ada kebijakan khusus untuk memungut pajak dari pekerja seks komersial,” ujar dia pada Sabtu, 9 Agustus 2025. Pernyataan tersebut bukan pengumuman kebijakan, dan konteksnya tidak relevan,” tegasnya.
Sebagai informasi, berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Pajak Penghasilan (PPh) dikenakan terhadap individu maupun badan usaha atas penghasilan yang diperoleh dalam satu tahun pajak. Penghasilan tersebut tidak terbatas pada gaji, melainkan juga mencakup keuntungan usaha honorarium, hadiah dan sumber pendapatan lainnya. Di Indonesia, jenis PPh diklasifikasikan berdasarkan asal penghasilannya.
Unggahan berisi narasi “penghasilan pekerja seks komersial bakal kena pajak” merupakan konten yang menyesatkan (misleading content).
