nusarayaonline.id – Meski dari pihak rumah sakit telah memberikan pernyataan dari hasil visum luar bahwa penyebab kematian aktivis kemerdekaan Papua Filep Karma murni karena kecelakaan. Hal tersebut juga diperkuat dengan pernyataan dari pihak keluarga almarhum yang diwakili putrinya bahwa kematian sang ayah harus diikhlaskan, kepada seluruh masyaraka terutama di Papua agar tidak memperpanjang kejadian dengan aksi ataupun hal-hal provokatif. Namun, di sisi lain, sejumlah pihak terutama yang bertentangan dengan pemerintah hingga saat ini masih bersikeras untuk mengusut kematian sang aktivis dengan sejumlah teori, spekulasi, hingga tuduhan
Salah satu tokoh yang bersikeras beropini terkait kematian Filep Karma datang dari Ketua West Papua Council, Buchtar Tabuni. Dirinya seperti tak bersalah mengaitkan kematian tokoh pejuang Papua Merdeka tersebut dengan rencana kedatangan Komisi Tinggi HAM PBB di Papua. Menurutnya, adanya rencana penyelidikan kasus pelanggaran HAM berat di Papua membuat Jakarta tidak tinggal diam. Dalam sebuah video Youtube yang diunggah akun Rimba Hutan 61, dirinya menduga terdapat skenario halus karena Filep Karma adalah saksi hidup kasus Biak Berdarah tahun 1998.
Pernyataan yang tidak disertai dengan bukti dan fakta medasar tersebut memiliki potensi provokasi terhadap publik terutama masyarakat Papua. Sudah menjadi rahasia umum bahwa para kelompok separatis ini sering bersilat lidah memanfaatkan kemudahan dan kebebasan bermedia melalui sejumlah platform yang dekat dengan aktivitas masyarakat. Melalui pernyataan tersebut sebenarnya kita juga paham pihak-pihak mana saja yang sampai saat ini masih berada di pihak oposisi mendukung kemerdekaan Papua, berdiri dua kaki bersikap oportunis, atau memang telah kembali ke ibu pertiwi dan lebih concern pada upaya memajukan Papua.
Opini Bucthar Tabuni Bertentangan dengan Permintaan Keluarga Filep Karma
Sebelum kemudian terdapat respon spekulatif dari sejumlah pihak, termasuk dari Buchtar Tabuni yang menjurus kepada tuduhan terhadap aparat pemerintah. Sebenarnya pihak keluarga telah menyatakan bahwa meninggalnya Filep Karma karena murni kecelakaaan. Diwakili oleh putrinya, Andrefina Karma menjelaskan bahwa sang ayah meninggal murni akibat kecelakaan laut saat menyelam di kawasan pantai Base G, Kelurahan Tanjung Ria, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura. Pernyataan tersebut berdasar pada hasil visum luar yang telah diikuti oleh pihak keluarga. Bahkan, pihak keluarga juga sudah menandatangani surat pernyataan penolakan autopsi guna mengantisipasi adanya hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari. Lebih lanjut, dirinya mengajak kepada semua pihak untuk mengikhlaskan peristiwa tersebut dan tidak melakukan hal-hal provokatif serta merugikan banyak pihak.
Sebelumnya, pada bulan Desember 2021 Filep Karma juga pernah dilaporkan hilang saat menyelam di perairan Base G Jayapura. Ia kemudian ditemukan sehari setelahnya terdampar di Skouw Yambe dalam keadaan selamat. Filep diketahui merupakan ASN aktif dan pernah berstatus sebagai tahanan politik Papua Barat karena terlibat mengibarkan bendera Bintang Kejora pada 1 Desember 2004. Sebagian besar masa hidupnya, Filep mengikuti jejak ayahnya menjadi seorang pegawai negeri sipil. Ayahnya merupakan mantan Bupati Wamena, Andreas Karma.
Penegasan Pihak Kepolisian bahwa Kematian Filep Karma Bukanlah Kasus Pembunuhan
Sebelum adanya opini provokatif dari Buchtar Tabuni, terdapat opini liar yang juga menyudutkan pemerintah terkait kematian Filep Karma. Salah satunya ialah munculnya tuduhan yang memanfaatkan media sosial sebagai rujukan sumber informasi masyarakat serta simbol kebebasan berekspresi bahwa peristiwa kematian Filep Karma merupakan akibat adanya pembunuhan. Hal tersebut langsung mendapat respon dari pihak aparat kepolisian.
Dalam pernyataannya, Kapolresta Jayapura Kombes Victor Mackbon menegaskan bahwa barang siapa yang hendak melakukan berita bohong atau hoaks maka akan berhadapan dengan tim cyber. Menjadi tugas aparat bahwa dalam setiap temuan kasus harus dilakukan pengusutan, termasuk dalam kejadian yang menimpa Filep Karma. Tak Perlu adanya pernyataan desakan apalagi tuduhan yang tak berdasar, aparat kepolisian pun tengah berupaya untuk mengusut kasus tersebut. Pihak Kepolisian memastikan akan bersikap transparan dalam mengusut kasus kematian tokoh papua Merdeka Filep Karma dengan menggandeng Komnas HAM Papua.
Waspada Provokasi Buchtar Tabuni Manfaatkan Isu HAM dalam Kematian Filep Karma
Hingga saat ini isu HAM masih menjadi andalan bagi kelompok oposisi untuk menyudutkan pemerintah, termasuk dalam kematian Filep Karma. Isu kedatangan PBB ke Papua yang sebenarnya telah sama-sama diketahui hanya angin lalu masih menjadi amunisi bagi mereka yang memiliki misi panjang ingin keluar dari NKRI. Indonesia tidak menjadi salah satu negara yang dinilai memiliki persoalan penanganan kasus-kasus pelanggaran HAM dalam sidang Dewan HAM PBB di Jenewa pada Senin 13 Juni 2022 lalu.
Laporan-laporan yang disampaikan oleh berbagai Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) terkait persoalan HAM di Indonesia disampaikan melalui human rights council’s special procedures mandate holders (SPMH) yang berada di bawah Dewan HAM PBB. Setelah menerima laporan, pihak SPMH melakukan proses klarifikasi pada pemerintah negara terkait. Berkaitan dengan hal tersebut, Indonesia bukan merupakan negara yang diminta proses klarifikasi menyusul adanya laporan. Termasuk isu adanya kabar dari Dewan HAM PBB yang bakal berkunjung ke Papua untuk melakukan investigasi, adalah tidak benar. Penanganan persoalan HAM di Infonesia yang tidak pernah disinggung dalam sidang Dewan HAM PBB sejak tiga tahun lalu menunjukkan adanya kemajuan komunikasi dengan proporsional mengenai perlindungan dan penegakan HAM.
Meski Dewan HAM tak menganggap sebagai sebuah pelanggaraan, namun pemerintah perlu mengambil sikap melalui berbagai pendekatan. Terlebih isu tersebut kerap menjadi tunggangan pihak tak bertanggung jawab untuk memperkeruh suasana, termasuk dalam hal ini adalah kematian Filep Karma yang kemudian dikait-kaitkan dengan kasus pelanggaran HAM di masa lalu. Pasalnya, tanah Papua ibarat rumah indah dan menarik bagi banyak pihak. Banyak yang ingin datang dengan sejumlah kepentingan di wilayah tersebut.
Secara umum, setiap pihak harus mampu mewaspadai setiap kondisi yang terjadi. Isu HAM memang tak hanya menjadi isu nasional, karena telah terfasilitasi oleh pihak tertentu untuk dibawa ke ranah internasional sesuai dengan kepentingannya. Sehingga menjadi salah satu upaya untuk menyelesaikan permasalahan di Papua, perlunya pendekatan ideologis. Seluruh pihak harus duduk bersama untuk menentukan langkah terbaik demi masa depan Papua.
__
Agus Kosek
(Pemerhati Masalah Papua)
