Gubernur Jakarta Pramono Anung memastikan kegiatan belajar tatap muka di sekolah akan segera kembali dibuka jika kondisi Jakarta dinyatakan normal usai demonstrasi besar.
Saat ini pembelajaran jarak jauh (PJJ) masih berlaku di ribuan sekolah di Jakarta untuk menjaga keselamatan pelajar.
“Kalau sudah bisa normal, ya tentunya akan kembali ke sekolah,” kata Pramono Anung di kawasan Slipi, Palmerah, Jakarta Barat, Selasa (2/9/2025).
“Tapi dalam instruksi yang dikeluarkan kepala dinas, saya minta untuk tidak ada batas waktunya, setiap saat bisa dicabut,” lanjutnya.
Ia menegaskan, aturan PJJ bersifat sementara dan fleksibel.
Begitu situasi di lapangan terkendali, para siswa akan kembali mengikuti pembelajaran tatap muka seperti biasa.
Sejak Senin (1/9/2025), sebanyak 2.829 sekolah di Jakarta melaksanakan pembelajaran daring.
Sementara itu, 2.439 sekolah masih tatap muka (luring), dan 346 sekolah menjalankan sistem hybrid.
Pramono menambahkan, kebijakan ini diambil agar aktivitas pendidikan tetap berjalan meskipun situasi di Jakarta belum sepenuhnya kondusif pascakericuhan pada Jumat (29/8/2025).
“Dinas Pendidikan telah memutuskan, ada 2.829 sekolah yang pembelajarannya secara daring, kemudian yang luring 2.439 sekolah, dan yang hybrid 346 sekolah,” ujar Pramono di Balai Kota Jakarta.
Selain sektor pendidikan, Pemprov Jakarta juga mengeluarkan kebijakan Work From Home (WFH) untuk perusahaan.
Aturan ini dituangkan di Surat Edaran Nomor e-0014/SE/2025 yang ditandatangani Kepala Disnakertransgi DKI Jakarta, Syaripudin, pada 29 Agustus 2025.
Dalam surat edaran tersebut, perusahaan diminta:
Menjalankan WFH jika berada di lokasi terdampak aksi unjuk rasa.
Mengombinasikan WFH dan WFO bagi perusahaan layanan 24 jam atau pelayanan publik.
