Laksamana Yudo Margono dilantik menjadi Panglima TNI oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), di Jakarta pada (19/12/2022). Yudo Margono menggantikan Jenderal Andika Perkasa yang memasuki masa pensiun.
Sejumlah harapan disampaikan masyarakat Papua kepada Panglima TNI yang baru dilantik. Tokoh Adat Papua, Yanto Eluay, mengharapkan Yudo Margono terus membangun kerja sama dengan tokoh adat Papua dalam menangani berbagai persoalan di Bumi Cenderawasih.
Menurut Yanto, Laksamana Yudo Margono bisa memainkan peran dan fungsi bersama para tokoh adat serta seluruh komponen untuk menjaga tanah Papua. “Saya harapkan kerja sama dan komunikasi terus ada, karena sampai saat ini aksi penembakan terhadap masyarakat sipil masih terus terjadi di Papua, maka itu, maka itu kita harus sinergi,” kata Yanto kepada Tribun-Papua.com, di Sentani, Kabupaten Jayapura, Selasa (20/12/2022).
Yanto yang merupakan anak kandung tokoh kharismatik papua, Theys Eluay mengaku siap mendukung Panglima TNI Laksamana Yudo Margono dalam menjaga keamanan. Sebelumnya, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono menyatakan dirinya akan berkunjung ke Papua untuk mengetahui kondisi keamanan secara langsung. “Nanti saya kan kesempatan pertama akan datang ke sana bersama kepala staf angkatan untuk melihat secara nyata apa sih sebenarnya yang terjadi di sana,” kata Yudo, usai dilantik di Jakarta.
Kunjungan perdananya berkaitan dengan rencana Yudo Margono menggunakan pendekatan yang lebih humanis dalam menangani isu keamanan di Papua. Yudo mengatakan, dalam kunjungannya itu, ia akan mendengarkan masukan dari prajurit TNI yang ditugaskan di Papua.
Selain itu, juga pemerintah daerah, serta tokoh agama dan masyarakat setempat. Ia akan lebih dulu mendengarkan pendapat para pemangku kepentingan tersebut sebelum memutuskan strategi penanganan Papua. “Pendekatan yang di lapangan ini apa yang ada di sana, jadi nggak harus belum-belum sudah diputuskan. Nanti saya putuskan, memutuskannya setelah saya cek dulu,” kata Yudo Ia pun menekankan bahwa operasi TNI di Papua kini lebih menonjolkan operasi teritorial dengan tetap memberikan tindakan tegas sesuai aturan hukum. (*)
