nusarayaonline.id – Hingga saat ini, segala upaya terus dilaksanakan pemerintah Indonesia untuk menjaga perdamaian Papua dengan berbagai strategi. Salah satunya melalui pembangunan yang komprehensif, dimana terdapat pendekatan pengamanan tanpa kekerasan dan tanpa senjata. Pemerintah juga tidak menginginkan masyarakat sipil yang tidak bersalah ikut menjadi korban dalam situasi apapun.
Keberadaan kelompok separatis yang harus diakui masih terkadang menunjukkan eksistensinya secara bergerilya merupakan pihak yang tidak berhadapan langsung dengan pemerintah, melainkan sebagai kelompok kriminal atau separatis yang berhadapan langsung dengan aparat penegak hukum. Gambaran permasalahan yang dihadapi Papua merupakan bagian sah dari Negara Indonesia. Tak ada ruang atau toleransi bagi kelompok separatis. Hal tersebut sesuai dengan dasar konstitusi, Papera 1969, dan Resolusi PBB Nomor 2504. Karena itu pemerintah terlibat dalam menjaga dan menciptakan perdamaian bagi masyarakat Papua.
Alternatif Penjaga Perdamaian Selain Pembangunan Infrastruktur
Dalam beberapa kali kajian dan diskusi oleh para peneliti, tokoh. maupun akademisi, tersebut bahwa pembangunan infrastruktur untuk merespon kondisi kemiskinan bukan merupakan solusi mutlak untuk mengakhiri adanya konflik, terutama yang terjadi di tanah Papua. Masih terdapat beberapa faktor yang bisa dioptimalkan untuk mewujudkan perdamaian secara berkelanjutan.
Ragam pembangunan memang mengandung harapan dapat meningkatkan aktivtas perekonomian di Papua sehingga dapat menekan tingkat kemiskinan dan masyarakat makin sejahtera Namun, asumsi tersebut terkadang luput mempertimbangkan akar masalah konflik di Papua yang tak hanya seputar kemiskinan. Terdapat banyak isu yang menurut para peneliti tak hanya terkait masalah ekonomi, tetapi juga politik, sosial, hukum, dan budaya. Kompleksitas akar konflik tersebut perlu diakui bersama sehingga upaya perdamaian di Papua tidak lagi hanya mengandalkan kebijakan dan program pembangunan infrastruktur, tetapi mempertimbangkan faktor-faktor lain di luar hal tersebut.
Sebuah penjelasan pernah disampaikan oleh juru runding perdamaian asal Filipina, Irine Morada Santiago dalam sebuah diskusi menyinggung soal alternatif perwujudan perdamaian selain pembangunan infrastruktur. Menurutnya Pembangunan (development) bukan perdamaian, dan perdamaian bukan pembangunan. Peacebuilding (upaya menciptakan perdamaian) adalah sebuah proses yang bertujuan memperbanyak titik temu (connectors) dan mengurangi pemecah belah (dividers) sehingga pembangunan dapat berlangsung. Sementara itu, pembangunan adalah proses meningkatkan kapasitas dan mengurangi kerentanan yang dialami masyarakat.
Pembangunan juga harus dipahami sebaga upaya memperluas akses dan memperbanyak pilihan yang dapat diambil oleh masyarakat dalam melanjutkan hidup dan menentukan nasibnya sendiri. Dalam praktiknya, pembangunan dan upaya menciptakan perdamaian (peacebuilding) sering beririsan. Namun situasi tersebut tidak boleh menjadi pembenaran bahwa pembangunan adalah satu-satunya jalan untuk mewujudkan perdamaian. Untuk mewujudkan perdamaian di daerah konflik misalnya, harus memiliki pemahaman soal definisi, teori, serta rencana perubahan yang jelas.
Pembangunan Transformatif Sebagai Resolusi Konflik
Sejalan dengan pernyataan Irine Morada Santiago, bahwa tak hanya mengandalkan pembangunan infrastruktur namun juga harus fokus dalam mempelajari resolusi konflik dalam upaya menjaga perdamaian. Praktisi dan peneliti, Delsy Ronnie juga mengajak kepada para pembuat keputusan untuk mengevaluasi kembali pembangunan seperti apa yang telah berjalan di tanah Papua. Sebagai dasar alasan pertanyaan tersebut adalah adanya jenis pembangunan yang justru memperkeruh konflik dan tidak berkontribusi terhadap upaya menciptakan perdamaian.
Sebuah kebijakan pembangunan harus mampu memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Jika pembangunan tidak mampu menumbuhkan kepercayaan masyarakat, berbagai bangunan fisik tersebut tidak banyak berkontribusi pada upaya mewujudkan perdamaian di Papua. Beberapa jenis pembangunan bisa jadi justru berperluang memperburuk ketegangan. Misalnya pembangunan infrastruktur yang tidak menguntungkan masyarakat setempat, program-program pelayanan yang memperkuat praktik diskriminasi, proyek yang mendukung kekerasan terus berlanjut, dan pembangunan infrastruktur yang diprotes masyarakat.
Di sisi lain, pembangunan yang berkontribusi positif pada upaya perdamaian bisa dijabarkan antara lain, penguatan layanan kesehatan, pendidikan, dan layanan publik lainnya yang mengikutsertakan masyarakat yang terdampak oleh konflik, para eks pemberontak dan kelompok minoritas lainnya. Hal tersebut dapat disebut sebagai pembangunan yang transformatif, yang juga dapat dilakukan melalui program-program yang melibatkan partisipasi kelompok masyarakat lebih luas, terutama terkait dengan pengelolaan dana subsidi/ bantuan.
Perhatian Khusus Presiden Jokowi Terhadap Pembangunan Papua
Penjabaran upaya pemerintahan Presiden Jokowi dalam membangun bumi cenderawasih pernah disampaikan oleh Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo. Menurutnya, saat ini terdapat beberapa permasalahan yang membuat program pembangunan dan peningkatan kesejahteraan di Papua terhambat, salah satunya adalah belum tersosialisasikannya upaya tersebut.
Presiden telah memberikan perhatian khusus kepada Papua agar melakukan percepatan pembanguan seperti daerah-daerah lain. Hal tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah untuk mengubah paradigma pembangunan dari Jawa Sentris menjadi Indonesia Sentris.
Selain pembangunan infrastrukur, pemerintah juga membangun SDM unggul Papua. Dari segi ekonomi berupa pendampingan terhadap UMKM, pengembangan masyarakat berbasis desa, pembangunan bibit babi unggul melalui inseminasi buatan. Dari segi pendidikan, pembangunan rumah untuk guru, asrama untuk pelajar dan mahasiswa serta memberikan bantuan rehabilitasi infrastruktur sekolah. Dari segi kesehatan, pembangunan gedung poliklinik di RSUD Jayapura, program pengobatan gratis, dan pelayanan pengendalian penyakit malaria.
Terkait belum tersosialisasikannya upaya pemerintah membangun Papua. Hal tersebut perlu diselesaikan melalui tatap muka dan dialog dengan memperhatikan adat istiadat serta frekuensi yang sama sehingga menjadi dasar dalam membangun Papua. Oleh karena itu, perlu adanya tatap muka dan dialog bersama tokoh agama, tokoh adat,dan tokoh masyakarat guna mendapat dukungan dan masukan untuk menyelesaikan segala permasalahan. Melalui dialog, masyarakat Papua diharapkan aktif berperan mewujudkan pembangunan dan peningkatan sumber daya manusia di bumi paling Timur Indonesia, Papua.
Hal tersebut senada dengan pernyataan Ketua Masyarakat Ilmu Pemerintahan (MIPI) Papua, Muhammad Musa’ad, bahwa Otonomi Khusus (Otsus) merupakan salah satu instrumen yang dapat dipakai sebagai strategi untuk mencapai percepatan pembangunan di Bumi Cenderawasih. Selain itu, terdapat program prioritas pembangunan Papua 2019-2023 yang menjadi komitmen pemerintahan dalam menjawab tantangan dan isu strategis pembangunan Papua.
__
Agus Kosek
(Pemerhati Masalah Papua)
