nusarayaonline.id – Mungkin sudah banyak pihak yang membicarakan berkaitan dengan fenomena bahwa latar belakang ideologi adalah isu yang paling mudah digunakan seseorang untuk melancarkan tujuannya demi kepentingan tertentu. Di negara Indonesia, sudah berapa banyak konflik yang terjadi dengan latar atau pengatasnamaan ideologi yang kemudian melekat pada keyakinan agama menjadi ‘bahan bakar’ emosional sekelompok orang untuk melakukan hal-hal konyol yang merugikan tanpa dasar logika dan akal sehat selayaknya kodrat manusia untuk hidup berdampingan dengan yang lain.
Dalam konteks di tanah Papua, upaya provokasi masih terus dilakukan oleh seseorang yang sering disebut pendeta politik yakni Socratez Yoman akibat tindakannya yang cenderung banyak mengurusi perihal politik di tanah Papua daripada melayani jemaatnya agar dapat hidup damai dan rukun. Lebih parahnya lagi, momentum provokasi tersebut kini telah dilakukan dalam lingkup gereja yang seharusnya jauh dari bibit-bibit permusuhan.
Sebuah tulisan dari Socratez Yoman yang disebutnya sebagai refleksi minggu 21 Agustus 2022 beredar dalam konten media online partisan bernama normshedpapua.com. Portal tersebut diketahui banyak mengangkat perihal kemerdekaan Papua dalam ‘bungkusan’ ajaran gereja, menjadi salah satu media berpolitik seorang Socratez Yoman. Dalam tulisannya, ia menyebut bahwa terdapat Orang Asli Papua (OAP) yang telah dihilangkan martabat kemanusiaan dan sejarah identitas serta harga diri mereka secara sistematis oleh para penguasa kolonial furaun modern Indonesia yang menduduki dan menjajah wilayah Papua. OAP yang dibina, dipelihara dan dipakai sebagai obyek ini hidup tanpa identitas dan jati diri kepapuaan karena semua yang ada padanya dicabut dan dibersihkan serta diisi kembali ruang yang kosong tersebut dengan ideologi dan nasionalisme PALSU dari bangsa kolonial modern Indonesia.
Tuduhan Seorang Pendeta bahwa Indonesia Negara Kolonial
Dalam kehidupan bermasyarakat dan beragama, seseorang yang telah ditasbihkan sebagai tokoh agama hendaknya mengamalkan kehidupannya dengan memberikan pelayanan dan memelihara kehidupan rohani umat yang diwujud nyatakan dalam bentuk penggembalaan. Pendeta adalah pemimpin tertinggi di dalam gereja. Setiap pendeta dipercayakan tanggung jawab untuk mengorganisir dan memimpin seluruh anggota jemaat untuk memenuhi misi gereja Kristus di dunia baik secara administrasi maupun rohani.
Seorang pemimpin juga harus fokus kepada tujuan organisasi yang dipimpinnya secara maksimal. Tanpa komitmen yang sungguh-sungguh, maka dipastikan akan gagal dalam memotivasi dan menggerakkan orang-orang yang dipimpinnya. Hal ini juga berlaku bagi seorang pendeta jemaat. Jika seorang pendeta fokus dan komitmen kepada misi gereja di dunia maka gereja akan berhasil di dalam menjalankan misinya.
Sebuah pernyataan provokatif justru muncul dari seorang pengurus Dewan Gereja Papua di tengah proses pemerintah merealisasikan kebijakan pemekaran DOB sebagai upaya memajukan tanah Papua. Sebuah kontradiksi atas kepemimpinan seorang tokoh agama yang berseberangan dengan pemerintah dan cenderung memanfaatkan posisinya untuk mempengaruhi masyarakat secara destruktif. Dengan entengnya, dirinya menuduh Indonesia sebagai negara kolonial terhadap tanah Papua, dimana menurutnya terdapat sebagian OAP yang dipelihara untuk mendukung kebijakan kolonial modern Indonesia. Bahkan, jauh sebelum tulisan refleksi tersebut dibuat, dirinya juga pernah berujar bahwa kebijakan pemekaran adalah mesin pemusnah penduduk asli Papua secara sistematis, terstruktur, masif, meluas, kolektif, dan terintegrasi.
Segala pernyataan tersebut sangat jauh dari posisi dan profesinya sebagai pelayan umat dan justru banyak mengarah pada isu politik. Sebagai seorang doktor, pendeta, dan tokoh masyarakat, tidak seharusnya Socrates memutarbalikkan sejarah dengan pura-pura tak tahu kronologi sejarah kemerdekaan Indonesia dan hubungannya dengan Tanah Papua, bahkan mengatakan Indonesia sebagai bangsa “penjajah”, atau kolonial modern.
Pemerintah Terus Gencarkan Pembangunan di Papua
Seperti tak ingin larut dalam segala narasi provokatif yang ditulis Socratez Yoman. Bagai peribahasa anjing menggonggong khafilah berlalu, pemerintah terus menunjukkan bukti konkrit atas perhatiannya terhadap masyarakat Papua melalui berbagai realisasi beragam kebijakan.
Tokoh Muda Papua, Billy Mambrasar mengapresiasi kebijakan pemerintah yang telah menaikkan kuota beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) untuk mahasiswa asal Papua. Hal tersebut diwujudkan dengan peluncuran beasiswa putra-putri Papua LPDP yang merupakan afirmasi, sehingga memudahkan peserta dari Papua untuk dapat memperoleh beasiswa. Dirinya juga mengucapkan terimakasih kepada Menteri Keuangan dan Presiden Joko Widodo karena jika tanpa afirmasi tersebut maka akan sulit sekali bagi mahasiswa Papua untuk dapat meraih beasiswa ketika harus bersaing secara umum dengan saudara-saudara lainnya yang memiliki akses lebih baik. Sejak diluncurkannya beasiswa putra-putri Papua ini, penerima beasiswa LPDP asal Papua yang sebelumnya sangat kurang jumlahnya kini meningkat pesat hingga lima kali lipat.
Dari sisi ekonomi, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Papua, Jeri Yudianto menyatakan bahwa sesuai dengan arahan Presiden dimana pada tahun 2024 menargetkan 30 juta Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), maka pihaknya mengimbau dan mengharapkan kepada para pelaku UMKM agar memanfaatkan pemasaran digital guna mendongkrak pertumbuhan dan jangkauan pembeli yang sangat luas.
Sementara itu, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD menyatakan bahwa pemerintah secara berkelanjutan berupaya maksimal menjaga perdamaian Papua. Berbagai strategi penanganan Papua terus dilakukan salah satunya melalui pembangunan kesejahteraan yang komprehensif. Pemerintah senantiasa melakukan upaya pendekatan pengamanan tanpa kekerasan dan tanpa ada senjata. Untuk itu, perlu ditingkatkan terus intensitas dialog dengan melibatkan semua pihak guna mencari solusi bersama pada pengelolaan SDA dan SDM. Mahfud juga menyampaikan secara tegas bahwa Papua merupakan bagian sah dari NKRI dan tidak ada toleransi bagi separatisme. Hal ini sesuai dasar konstitusi, Pepera 1969, serta Resolusi PBB No. 2504. Karenanya, pemerintah selalu terlibat dalam menjaga dan menciptakan perdamaian bagi masyarakat Papua.
Waspada Segala Manuver sang Pendeta Politik
Beragam tindakan konkrit yang dilakukan pemerintah jelas jauh berbeda dengan tindakan sang pendeta politik yang hanya menyebarkan narasi tanpa disertai dengan bukti dan fakta. Segala yang dilakukan bisa disimpulkan merujuk pada buah keberpihakannya terhadap kelompok separatis dengan misi mendukung pelepasan diri dari Indonesia. Maka sekali lagi, kita wajib berhati-hati terhadap isu yang dibungkus melalui ideologi, apalagi pelakunya berasal dari tokoh agama yang membawa misi untuk kepentingan tertentu, bukan kepentingan jemaat secara umum. Pada akhirnya, publik khususnya masyarakat Papua harus mampu meningkatkan kewaspadaan, terutama terhadap manuver Socratez Yoman yang terus memanfaatkan ‘kependetaannya’.
__
Agus Kosek
(Pemerhati Masalah Papua)
