nusarayaonline.id – Sebuah kumpulan catatan berisikan tema sosial dan politik menyangkut permasalahan Papua baru saja dirilis dalam bentuk buku yang diterbitkan pada pertengahan bulan Agustus 2022. Karya yang ditulis oleh seorang Pendeta senior Papua, Dr. Socratez Yoman ini dipengaruhi oleh bebeapa hal. Dalam penjelasannya, ia menilai bahwa terdapat narasi yang tak adil dalam sejarah Papua. Berangkat dari hal tersebut, dirinya memutuskan untuk angkat pena dan menulis buku untuk memberikan ruang sejarah Papua yang ditulis dalam perspektif tanah Papua.
Baginya, di zaman kontemporer saat ini, masyarakat Papua disebut menderita karena kebijakan-kebijakan yang menindas dan tidak berpihak kepada hak-hak asasi orang asli Papua. Kebijakan pemekaran misalnya, isu krusial yang kontroversial bagi masyarakat Papua, juga masyarakat Indonesia. Karena pemekaran saat ini dinilainya atas kehendak kekuasaan kolonialisme, bukan atas kehendak masyarakat Papua.
Sebuah prolog dari karya tulis yang langsung memojokkan pihak pemerintah terhadap upaya dan kebijakan dalam membangun Papua. Dari waktu ke waktu, setiap kebijakan memang tidak sepenuhnya terealisasi secara sempurna, dimana didalamnya dibutuhkan kajian dan evaluasi. Namun dari ketidaksempurnaan tersebut menjadi momentum untuk bertindak secara lebih matang dengan memperhatikan beberapa konteks secara komprehensif. Keputusan Dr. Socratez Yoman mengabadikan opini dalam bentu karya tulis buku justru semakin menajamkan predikatnya sebagai Pendeta Politik. Sadar atau tidak, tindakannya saat ini akan semakin memperlebar jurang perbedaan ideologi dan politik, khususnya bagi sebagian kecil pihak yang cenderung mendukung upaya pelepasan Papua dari Indonesia.
Penajaman Predikat Pendeta Politik Bagi Socratez Yoman Melalui Penulisan Buku
Masih dalam ringkasan penjelasan di press rilis buku terbarunya, Yoman menyampaikan bahwa buku tersebut merekam memori bangsa Papua, dimana penderitaan sejak 1960-an hingga sekarang tak kunjung henti. Tulisan karya buku tersebut juga disebut didedikasikan kepada generasi muda, pejuang keadilan dan HAM dimanapun berada untuk tidak takut menunjukkan keberpihakan dalam membebaskan masyarakat Papua dari penindasan dan praktik kolonialisme.
Sebuah rangkaian kalimat disinformatif yang cenderung provokatif keluar dari seorang pendeta yang harusnya bertugas dan mampu menyejukkan jemaat hingga masyarakat. Indonesia dianggap sebagai bangsa kolonial, dimana wilayah Papua dianggapnya sebagai daerah jajahan. Opini destruktif yang jelas-jelas objektif ini akan menjadi boomerang jika masih terdapat pihak yang tak mampu memaknai secara kritis terhadap bunga rampai hingga intisari tulisan tersebut. Papua damai hanya akan menjadi jargon semata jika orang-orang didalamnya masih senang bermain api dengan berlindung sekam, termasuk pendeta senior ini.
Mungkin sebagian publik belum paham posisi Socratez Yoman dalam kaitannya dengan permasalahan separatis di Papua. Ia merupakan salah satu tokoh agama yang juga merangkap sebagai aktivis pro kemerdekaan Papua, memiliki concern dalam bidang ideologi untuk mempengaruhi masyarakat, utamanya untuk turut serta memperjuangkan kemerdekaan wilayah Papua dari Indonesia. Pria kelahiran Situbondo Jawa Timur tersebut selain menjadi pendeta juga merupakan Ketua Persekutuan Gereja Baptis Papua, Pengurus Dewan Gereja Papua, anggota konferensi Gereja-gereja Pasifik, serta mengajar di Sekolah Tinggi Teologi (STT) Baptis, dan di STT Izak Zauel Kijine Abepura. Kiprah Socrates sebagai penggembala umat justru tersusul oleh sejumlah aktivitasnya yang tendensius pada upaya politik untuk melepaskan diri dari Indonesia. Sejumlah jejak dari kegiatan dan gerakan politiknya telah membuat sejumlah pihak merasa keberatan, tidak terima, bahkan hingga menyulut provokasi. Akibatnya kini, label ‘’Pendeta Politik’’ tersemat kepada Socrates. Terlebih, adanya perilisan buku tersebut akan semakin mempertebal predikatnya.
Sejumlah Jejak Manufer Pendeta Politik Socratez
Pengamat politik masalah Papua alumnus Universitas Indonesia (UI), Toni Sudibyo merespon pernyataan Socrates pada tahun 2014 terkait penyusunan Otsus serta implementasinya bahwa Indonesia hanya bersandiwara dengan membiarkan orang Papua musnah melalui kekerasan negara selama hampir 50 tahun. Menurutnya, pernyataan Socrates merupakan strategi dasar para pendukung OPM di dalam maupun di luar negeri untuk melakukan segala upaya sehingga program Otsus dan program pembangunan gagal, dimana skenario selanjutnya adalah dorongan penentuan sikap politik melalui referendum untuk melepaskan diri dari Indonesia.
Seorang Pendeta Socrates juga bersikap kontradiktif dengan mengapresiasi peresmian kantor ULMWP di Wamena pada tahun 2016. Menurutnya peresmian tersebut merupakan dinamika dan realitas politik perjuangan rakyat dan bangsa Papua Barat yang diakui dan diterima Pemerintah Indonesia. Namun fakta yang terkuak kemudian, peresmian tersebut ternyata menungganggi acara syukuran masyarakat Wamena atas berdirinya kantor Dewan Adat Papua (DAP). Beberapa masyarakat yang hadir dalam kegiatan tersebut kecewa karena merasa dibohongi. Masih berkaitan dengan ULMWP, di tahun 2011 Socrates juga pernah melakukan kebohongan publik mengklaim bahwa ULMWP dipilih secara sah oleh rakyat Papua dalam Konferensi Perdamaian Papua (KPP) pada 5-7 Juni 2011 di Auditorium Universitas Cenderawasih Papua. Faktanya, kegiatan tersebut berisi seminar dan dikusi dengan tema “Mari Kitong Bikin Papua Jadi Tanah Damai”.
Di tahun 2016, pernyataan Ketua MRP Papua Barat Vitalis Yumte bahwa perjuangan politik Papua sudah final melalui dua fase masing-masing Pepera 1969 dan Otsus 2001, dibantah oleh Socrates. Menurutnya pernyataan tersebut tidak mewakili suara Nurani orang asli Papua. Ia bersikeras tak ada istilah final dalam kehidupan masyarakat, tapi selalu ada dinamika dan proses politik. Pernyataan tersebut direspon oleh generasi muda Papua Emus Kogoya bahwa Socrates bukan politikus, yang dimaksud final bukan kebijakannya, tetapi status politik bahwa Papua secara sah merupakan bagian dari NKRI. Jika saat ini terdapat kebijakan Otsus, DOB, dll, merupakan upaya percepatan pembangunan di Papua. Seorang mahasiswa Papua di Jakarta bernama Emilia Karubaga juga turut merespon pernyataan Socrates yang menurutnya tidak mencerminkan seorang pendeta, namun cenderung provokator yang selalu memperkeruh dengan bersembunyi dibalik agama. Semestinya dirinya membuat sejuk hati umat, bukan membuat panas.
Sikap menyesalkan kepada Socrates juga pernah ditunjukkan oleh Ketua Pemuda Mandala Trikora Provinsi Papua, Ali Kabiay. Ia menyesalkan pernyataan Socrates Yoman dalam status di akun Facebook atas nama Socratez Sofyan Yoman pada tanggal 1 November 2020 terkait pembentukan organisasi P5 atau Presidium Putra Putri Pejuang Pepera, di sentani yang diketuai oleh Bapak Yanto Eluay. Menurut Ali, pendeta Socrates sebaiknya tidak terlalu mengurusi masalah politik di Papua dan belajar menghargai keputusan Ondoafi Yanto Eluay sebagai ketua P5. Berharap Pendeta Socratez menunjukkan jati diri sebagai pelayan umat, bukan inspirator politik.
Masih berkaitan dengan unggahan di media sosial, pada tahun 2021 Pendeta Socrates juga pernah mengunggah narasi dengan menyebut bahwa Indonesia sebagai penjajah yang memadukan rasisme di tanah Papua. Unggahan tersebut kemudian direspon oleh pemerhati isu strategis dan masalah Papua, Prof. Imron Cotan bahwa sebagai seorang doktor, pendeta, dan tokoh masyarakat, tidak seharusnya Socrates memutarbalikkan sejarah dengan pura-pura tak tahu kronologi sejarah kemerdekaan Indonesia dan hubungannya dengan Tanah Papua, bahkan mengatakan Indonesia sebagai bangsa “penjajah”.
Manuver Socratez Menolak Otsus dan Pemekaran DOB
Masih jelas teringat kegiatan dirinya beberapa bulan lalu. Bersama dengan Dewan Gereja Papua bentukannya, ia turut andil dalam menginisiasi massa untuk menolak kebijakan Otsus dan pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB). Kini disaat kebijakan tersebut telah disahkan, ia melancarkan provokasi melalui sebuah kumpulan narasi berbentuk buku. Sebuah tindakan yang tak bisa ditolerir dari seorang pendeta yang harusnya menggembala jemaatnya untuk hidup damai namun justru turut terlibat dalam aksi yang rawan provokasi dan kericuhan. Sederet narasi yang diabadikan dalam tulisan di buku tersebut berpotensi menjebak umatnya untuk membenci pemerintah sebagai representasi pemimpin dalam lingkup dunia. Sensifitas Papua secara sosiologi sengaja dimainkan tanpa memikirkan dampak dan reaksi yang mungkin muncul.
Untuk diketahui bahwa dari sekian konflik yang pernah terjadi di wilayah Papua, salah satu penyebabnya berawal dari adanya kalimat dan tulisan provokatif yang tersebar di media. Jangan sampai ulah seorang pendeta Socratez dengan penerbitan buku provokatif mempengaruhi publik bahwa tanah Papua sedang ditindas oleh praktik kolonialisme Indonesia. Jangan sampai tindakannya tersebut berakhir dengan hal yang jauh dari tugas dan tanggung jawab seorang pendeta, yakni menyejukkan jemaat hingga masyarakat Papua secara umum. Semoga publik Papua khususnya, mampu bersikap kritis dalam melihat manuver dari sang pendeta politik, Dr. Socratez Yoman.
__
Agus Kosek
(Pemerhati Masalah Papua)
