Presiden Joko Widodo mengimbau agar Pemilu 2024 bebas dari praktik politisasi agama serta penggunaan politik identitas lainnya. Hal ini ia sampaikan dalam pidato kenegaraan pada sidang tahunan MPR RI 2022, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 16 Agustus.
“Tahapan pemilu yang sedang dipersiapkan oleh KPU harus kita dukung sepenuhnya. Saya ingatkan, jangan ada lagi politik identitas. Jangan ada lagi politisasi agama. Jangan ada lagi polarisasi sosial. Demokrasi kita harus semakin dewasa. Konsolidasi nasional harus diperkuat,” kata Jokowi.
Jokowi juga mengapresiasi para tokoh agama yang turut berperan dalam merawat persatuan dan kesatuan bangsa.
“Terima kasih kepada ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh kebudayaan, yang berkontribusi besar memperkokoh fondasi kebangsaan, serta merawat persatuan dan kesatuan nasional,” kata Jokowi.
Staf Khusus Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Benny Susetyo merespons pidato Jokowi tersebut. Menurut dia, politik identitas nyatanya masih terus dimainkan selama periode pemerintahan Jokowi.
“Sudah dalam kurun waktu sepuluh tahun ini, sepanjang pemerintahan Jokowi, politik identitas dimainkan dan ini menyebabkan ketegangan. Masyarakat mengalami distrust karena politik identitas ini,” kata Benny.
