Jakarta – Maraknya aksi dari kelompok yang mengatasnamakan diri mereka Petisi Rakyat Papua (PRP) di Kota Jayapura atau di atas Tanah Adat Tabi dalam menentang kebijakan pemerintah terkait Pemekaran DOB dan Otsus di Papua mendapat respon penolakan keras dari berbagai tokoh adat dan masyarakat di Papua.

Sekretaris LMA Nabire, Drs. Gerson Ramandey, mengatakan Salah satunya penolakan dilayangkan Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Kabupaten Nabire. LMA Nabire menilai aksi demo penolakan DOB yang akan dilakukan serentak tersebut tidak tepat lantaran banyak masyarakat utamanya di Nabire menerima adanya pemekaran yang telah disahkan DPR RI tersebut.

Terlebih pada pertemuan bersama para Kepala Daerah se -Papua bersama Komisi II DPR RI di Jayapura beberapa waktu lalu, telah bulat menerima adanya pemekaran Provinsi Papua.

“Kami matarakat asli Nabire tidak mendukung demo penolakan DOB, dalam bentuk apapun karena kami melihat demo yang sering dilaksanakan tidak memenuhi standar hukum, dan lagi mereka tidak memberikan solusi kepada pemerintah tentang apa yang mereka inginkan itu,” kata Ramandey

Sementara itu, LMA selaku representatif masyarakat Nabire tegas meminta semua pihak utamanya masyarakat yang berasal dari wilayah lain untuk tidak memprovokasi masyarakat Nabire dan menghormati keinginan masyarakat asli Nabire untuk adanya pembangunan.

“Kami masyarakat asli Nabire diwilayah pesisir khususnya 7 suku, kami ingin damai kami ingin aman dan kami ingin membangun wilayah kami. Kami tidak ingin orang lain datang ke Nabire untuk berdemo,” tegasnya.