Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menggelar pertemuan bilateral dengan Ratu Máxima dari Belanda yang juga menjabat sebagai United Nations Secretary-General’s Special Advocate (UNSGSA) for Financial Health. Pertemuan berlangsung pada Kamis, 27 November 2025, dan menjadi momentum penting bagi Indonesia dalam memperkuat agenda inklusi dan kesehatan keuangan nasional.
Pertemuan tersebut berlangsung hangat dan produktif di Jakarta, menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mendorong fondasi keuangan yang lebih kuat untuk masyarakat. Presiden Prabowo membuka pertemuan dengan memberikan penghargaan atas kontribusi Ratu Máxima yang selama ini aktif mempromosikan pentingnya kesehatan finansial di berbagai negara, termasuk Indonesia. Ia mengungkapkan bahwa Indonesia membutuhkan strategi nasional yang terstruktur untuk mempercepat kebijakan finansial yang inklusif.
Menurut Presiden, pembentukan dewan lintas sektor yang dapat memberi rekomendasi langsung kepada Presiden akan menjadi langkah nyata dalam mempercepat implementasi kebijakan. Ia menegaskan bahwa Indonesia siap bergerak cepat demi menjamin kesejahteraan jangka panjang masyarakat melalui akses keuangan yang lebih merata.
Ratu Máxima memberikan apresiasi atas kemajuan Indonesia dalam menyediakan layanan keuangan bagi masyarakat luas. Meski demikian, ia menekankan pentingnya tujuan akhir inklusi keuangan, yaitu memastikan masyarakat memiliki kehidupan yang lebih baik dan terlindungi dari risiko finansial.
Ia juga menyebut bahwa pekerja informal, masyarakat berpenghasilan rendah, dan pelaku UMKM harus menjadi prioritas dalam penguatan implementasi kebijakan. Menurutnya, kesehatan finansial merupakan inti dari inklusi keuangan yang berkelanjutan.
Pertemuan ini menjadi langkah awal menuju kerja sama strategis yang lebih dalam antara Indonesia dan komunitas internasional. Diskusi tersebut membuka peluang untuk memperkuat literasi keuangan, menyediakan layanan yang aman dan terjangkau, serta meningkatkan ketahanan finansial keluarga.
Bilateral ini sekaligus menandai komitmen Indonesia membangun transformasi ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan. Pemerintah berharap kerja sama ini dapat menghasilkan kebijakan yang berdampak langsung pada kesejahteraan rakyat, terutama kelompok rentan yang membutuhkan dukungan paling besar.
