Program Tiga Juta Rumah menjadi instrumen utama pemerintah dalam mengatasi ketimpangan akses hunian, terutama bagi masyarakat berpendapatan rendah. Direktur Penyiapan Lahan dan PSU Kementerian PKP, Indra Gunawan, mengatakan program ini dirancang untuk menjawab kebutuhan dasar sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi keluarga. Pernyataan tersebut disampaikan dalam keterangan resmi, Jumat (21/11/2025).
Indra memaparkan bahwa struktur sosial ekonomi Indonesia masih didominasi kelompok rentan. Data kementerian menunjukkan 2,85 juta warga termasuk miskin ekstrem, 24,6 juta miskin, 68,5 juta rentan, dan 137 juta tergolong aspiring middle class. Secara keseluruhan, kelompok ini membutuhkan intervensi kebijakan perumahan yang terencana dan terukur.
Masalah backlog menjadi perhatian utama. Berdasarkan data DTSEN 2025, terdapat 36,7 juta keluarga yang mengalami kekurangan hunian dari sisi kualitas maupun kuantitas. Pemerintah kemudian membagi penanganan dalam tiga kategori wilayah. Pada perdesaan, program BSPS difokuskan untuk pembangunan dan renovasi rumah dengan target dua juta unit. Rata-rata anggaran yang disiapkan mencapai Rp21 juta per rumah.
Sementara itu, kawasan pesisir dan permukiman kumuh menjadi prioritas peningkatan kawasan melalui relokasi ke rumah sewa sosial. Terdapat 1.200 titik prioritas dengan estimasi anggaran hingga Rp26 triliun, termasuk skema KPBU yang mengundang partisipasi sektor swasta. Pemerintah menilai pendekatan ini mempercepat penyediaan hunian layak di wilayah rawan.
Untuk kawasan perkotaan, pemerintah mendorong hunian vertikal sebagai solusi utama. Targetnya mencapai satu juta unit melalui kolaborasi investor swasta. Perumnas dan Danantara berperan sebagai offtaker untuk memperluas distribusi hunian terjangkau.
Secara keseluruhan, Program Tiga Juta Rumah membutuhkan investasi sekitar Rp310 triliun. Selain menyediakan hunian, program ini diproyeksikan mendorong pertumbuhan ekonomi hingga delapan persen melalui aktivitas konstruksi dan membuka 250 ribu lapangan kerja setiap tahun.
Indra menegaskan keberhasilan program bergantung pada sinergi lintas sektor. Menurutnya, kebijakan ini bukan semata proyek infrastruktur, melainkan upaya sistematis memastikan setiap keluarga memiliki tempat tinggal layak sebagai fondasi kesejahteraan jangka panjang.
