Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mendorong kalangan pengusaha untuk berperan aktif dalam mewujudkan visi swasembada energi yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. Kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta dinilai menjadi kunci keberhasilan dalam mencapai kemandirian energi di tengah dinamika global dan meningkatnya kebutuhan domestik.
Ketua Komisi VII DPR Bambang Haryono mengatakan, upaya swasembada energi tidak bisa hanya bertumpu pada kebijakan pemerintah. Dunia usaha memiliki peran vital dalam mendorong investasi, inovasi teknologi, dan pengembangan energi baru terbarukan (EBT).
“Kita ingin agar pengusaha nasional tidak hanya menjadi penonton, tetapi ikut mengambil bagian dalam agenda besar menuju kemandirian energi,” ujarnya di Jakarta, Selasa (12/11/2025).
Bambang menilai, saat ini pemerintah sudah memberikan berbagai insentif, mulai dari kemudahan perizinan hingga dukungan fiskal untuk proyek-proyek energi hijau. Namun, ia menekankan pentingnya konsistensi regulasi agar investor memiliki kepastian dalam menanamkan modalnya.
Selain itu, DPR juga menyoroti perlunya riset dan transfer teknologi yang berkelanjutan. “Kemandirian energi tidak bisa terwujud tanpa kemandirian teknologi. Karena itu, sinergi antara kampus, lembaga riset, dan dunia industri harus diperkuat,” katanya.
Menurut data Kementerian ESDM, konsumsi energi nasional tumbuh rata-rata 4,5 persen per tahun, sementara kapasitas produksi dalam negeri belum mampu mengimbanginya. Pemerintah menargetkan porsi EBT mencapai 30 persen dalam bauran energi nasional pada 2035.
