Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan perlunya kerja sama internasional dalam menekan kejahatan lintas batas negara, termasuk praktik perjudian daring (judi online) yang disebut merugikan ekonomi nasional.
Dalam pidatonya di forum APEC Economic Leaders’ Meeting (AELM) di Hwabaek International Convention Centre (HICO), Gyeongju, Korea Selatan, Sabtu (1/11/2025), Prabowo menyebut Indonesia kehilangan sekitar USD 8 miliar setiap tahun akibat aliran dana keluar dari aktivitas judi online.
“Diperkirakan Indonesia kehilangan sekitar USD 8 miliar setiap tahun akibat aliran dana keluar yang disebabkan oleh perjudian daring,” ujar Prabowo.
Prabowo menilai kejahatan lintas negara seperti korupsi, penyelundupan, penipuan, dan perjudian daring tidak dapat diatasi oleh satu negara saja. Karena itu, ia menyerukan agar negara-negara anggota APEC memperkuat kolaborasi dalam memerangi kejahatan transnasional tersebut.
“Kita menghadapi tantangan besar—korupsi, penyelundupan, penipuan—dan kita membutuhkan kerja sama di antara komunitas APEC karena penyelundupan antarnegara tidak akan menguntungkan ekonomi kita,” ucapnya.
Selain judi online, Prabowo juga menyoroti bahaya narkotika yang ia sebut sebagai ancaman serius terhadap stabilitas dan masa depan bangsa. Ia menegaskan, ancaman narkotika bersifat transnasional dan tidak dapat dihadapi tanpa kerja sama global.
“Bahaya narkotika adalah ancaman bagi stabilitas dan masa depan kita. Ini sangat serius karena bersifat lintas negara. Kita tidak dapat menghadapinya sendirian,” kata Prabowo.
Dalam kesempatan yang sama, Prabowo turut memperingatkan bahaya praktik ekonomi yang ia sebut “serakahnomics” atau ekonomi serakah. Menurutnya, keserakahan ekonomi menjadi penghambat utama pertumbuhan yang adil dan berkelanjutan.
“Kami di Indonesia sedang berjuang melawan korupsi, melawan penipuan, dan melawan greed economies, ekonomi serakah, yang menahan pertumbuhan sejati,” ujar Prabowo menegaskan.
Pidato Prabowo di forum APEC tersebut menyoroti posisi Indonesia yang mendorong solidaritas dan tanggung jawab bersama antarnegara untuk menciptakan sistem ekonomi yang lebih adil, aman, dan berintegritas di kawasan Asia-Pasifik.
