Memasuki satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) mencatat capaian signifikan dalam pengelolaan sampah dan transisi energi hijau.
Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq menyebut, lewat kebijakan “Akhiri Open Dumping Sampah”, sebanyak 246 dari 343 Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) berhasil ditutup atau direvitalisasi. Langkah ini menurunkan timbunan sampah nasional hingga 21,85 persen atau 12,37 juta ton per tahun, sejalan dengan target RPJMN untuk menyelesaikan pengelolaan sampah 51 persen pada 2025 dan 100 persen di 2029.
Untuk memperkuat sistem, KLH membentuk Waste Crisis Center (WCC) yang memantau kapasitas TPA secara real-time dan mempercepat penanganan darurat sampah di 160 kabupaten/kota. Transformasi pengelolaan juga diarahkan ke model berbasis energi melalui pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah Energi Listrik (PSEL) di tujuh wilayah utama.
“Ini wujud nyata transisi energi hijau dan dukungan terhadap Second NDC Indonesia yang akan disampaikan di COP30 Brasil,” ujar Hanif di Jakarta, Selasa (21/10/2025).
Hanif menambahkan, nilai transaksi Bursa Karbon Indonesia kini menembus Rp30 miliar, memperkuat posisi Indonesia di pasar karbon global. Di sisi lain, sistem digital eVIRA berhasil memangkas waktu proses AMDAL dari 271 hari menjadi 58 hari dan UKL-UPL dari 260 menjadi 36 hari, tanpa mengurangi transparansi dan kehati-hatian.
“Yang dulu AMDAL dikenal lama dan rumit, sekarang paling lama 58 hari sudah selesai. Ini bukti percepatan layanan lingkungan hidup,” tegasnya.
