Menteri Lingkungan Hidup (LH) Hanif Faisol Nurofiq menegaskan langkah nyata pemerintah menuju kedaulatan ekologis dalam satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Upaya tersebut mencakup penanganan kasus radioaktif di Cikande hingga transformasi pengelolaan sampah nasional.
Hanif mengatakan, kasus paparan Cesium-137 di Cikande, Kabupaten Serang, Banten, menjadi contoh penting bagaimana perlindungan lingkungan juga merupakan bagian dari pertahanan negara. “Kedaulatan lingkungan mencakup keamanan ekologis,” ujarnya dalam keterangan resmi di Jakarta, Selasa (21/10/2025).
Ia menambahkan, Kementerian Lingkungan Hidup (KLH)/Badan Perlindungan Lingkungan Hidup (BPLH)berhasil menutup atau merevitalisasi 246 dari 343 TPA open dumping di seluruh Indonesia. Langkah ini menurunkan timbunan sampah nasional hingga 21,85 persen atau sekitar 12,37 juta ton per tahun.
Pemerintah menargetkan penyelesaian penanganan sampah hingga 51 persen pada 2025 dan 100 persen pada 2029. Untuk mempercepat prosesnya, KLH membentuk Waste Crisis Center (WCC) yang memantau kapasitas TPA secara real-time dan mengoordinasikan penanganan cepat di daerah darurat sampah.
Hanif juga menyebut transformasi pengelolaan sampah kini diarahkan menuju energi berbasis hijau, melalui pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah Energi Listrik (PSEL) di tujuh wilayah utama. Proyek ini mendukung transisi energi hijau serta menjadi bagian dari target Second NDC Indonesia yang akan disampaikan dalam COP30 di Brasil.
Selain itu, Indonesia kini mulai diperhitungkan di pasar karbon global. Melalui Bursa Karbon Indonesia, nilai transaksi nasional telah menembus Rp30 miliar, menjadi bukti keseriusan pemerintah dalam diplomasi iklim dan pembiayaan transisi energi bersih.
“Kita menjual bukan sekadar kredit emisi, tapi kepercayaan dan komitmen pada masa depan bumi,” tutur Hanif.
