Menteri Lingkungan Hidup (LH) Hanif Faisol Nurofiq menegaskan komitmen pemerintah menuju kedaulatan ekologis nasional, mulai dari penanganan kasus radioaktif Cesium-137 di Cikande, Banten, hingga transformasi pengelolaan sampah menjadi energi.
Dalam keterangan resmi dari Jakarta, Selasa (21/10/2025), Hanif mengatakan satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menunjukkan langkah nyata menuju ketahanan lingkungan dan kemandirian ekologis.
Salah satu contoh nyata, kata Hanif, adalah keberhasilan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH)/Badan Perlindungan Lingkungan Hidup (BPLH) dalam menangani paparan radioaktif Cesium-137 di Cikande melalui kolaborasi lintas lembaga.
“Kasus Cikande menjadi pengingat bahwa perlindungan lingkungan juga bagian dari pertahanan negara. Kedaulatan lingkungan mencakup keamanan ekologis,” ujar Hanif.
Selain penanganan radioaktif, KLH/BPLH juga mencatat capaian besar dalam pengelolaan sampah nasional lewat kebijakan “Akhiri Open Dumping Sampah: Bangun Peradaban Harmonis dengan Alam dan Budaya.”
Sebanyak 246 dari 343 Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) berstatus open dumping berhasil ditutup atau direvitalisasi. Langkah ini menurunkan timbunan sampah nasional sebesar 21,85 persen atau sekitar 12,37 juta ton per tahun.
Hanif menjelaskan, pemerintah menargetkan penyelesaian penanganan sampah hingga 51 persen pada 2025 dan 100 persen pada 2029. Untuk mempercepat langkah tersebut, KLH juga membentuk Waste Crisis Center (WCC) yang memantau kapasitas TPA secara real-time dan menyiapkan respon cepat di daerah darurat sampah.
Transformasi pengelolaan sampah kini juga diarahkan ke model berbasis energi melalui pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah Energi Listrik (PSEL) di tujuh wilayah utama.
“Second NDC sedang difinalisasi agar sejalan dengan kebijakan pembangunan nasional. Kami tidak mundur, justru menaikkan ambisi agar instrumen pembiayaan hijau seperti waste to energy dan PSEL bisa masuk lebih cepat,” ujar Hanif.
PSEL disebut menjadi bagian dari transisi energi hijau nasional sekaligus kontributor langsung dalam pemenuhan target dokumen iklim Second NDC Indonesia yang akan disampaikan di COP30 Brasil.
Secara global, Indonesia kini juga mulai diperhitungkan sebagai pemain penting di pasar karbon dunia. Melalui Bursa Karbon Indonesia, nilai transaksi nasional sudah menembus Rp30 miliar, memperkuat diplomasi iklim dan pembiayaan transisi menuju energi bersih.
“Kita menjual bukan sekadar kredit emisi, tetapi kepercayaan dan komitmen terhadap masa depan bumi,” tutup Hanif Faisol Nurofiq.
