Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk menegakkan hukum dan memberantas korupsi secara menyeluruh dalam pemerintahan. Hal itu disampaikan Presiden saat berbicara dalam sesi dialog bersama Chairman and Editor-in-Chief Forbes Media, Steve Forbes, pada acara Forbes Global CEO Conference 2025 di Hotel The St. Regis, Jakarta, Rabu (15/10/2025).
Dilansir dari Setneg.go.id, acara tersebut dihadiri para pemimpin perusahaan global dan investor dari berbagai negara. Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo secara terbuka berbagi pandangan dan pengalaman pribadinya terkait tantangan pemberantasan korupsi di Indonesia.
“Menurut saya, korupsi adalah penyakit. Ketika sudah mencapai level stadium empat seperti kanker, akan sangat sulit disembuhkan. Dalam sejarah, korupsi dapat menghancurkan negara, bangsa, dan rezim. Karena itu, saya bertekad untuk memberantas korupsi,” ujar Presiden Prabowo.
Presiden juga membagikan kisah pribadinya saat pertama kali menjabat sebagai Menteri Pertahanan. Ia mengaku langsung menegaskan kepada seluruh anggota keluarganya agar tidak terlibat dalam proyek di kementerian yang ia pimpin.
“Suatu hari, salah satu keponakan saya datang membawa proyek. Saya bilang, ‘Kamu tidak pernah terlibat di bidang pertahanan, kamu tidak mengerti tentang itu. Jadi tidak, carilah usaha lain,’” tutur Presiden.
Lebih lanjut, Kepala Negara menjelaskan upaya nyata pemerintahannya dalam menindak praktik ilegal di sektor sumber daya alam. Salah satu contoh yang disebutnya adalah operasi pemberantasan tambang timah ilegal di Bangka Belitung yang berhasil menyelamatkan aset negara bernilai miliaran dolar.
“Kami blokade kedua pulau tersebut. Tidak ada kapal yang bisa keluar-masuk tanpa diketahui. Alhamdulillah, penyelundupan dapat kami hentikan dan kami berhasil menyelamatkan sekitar dua miliar dolar AS,” kata Presiden.
Selain itu, Presiden Prabowo juga menyoroti penegakan hukum di sektor perkebunan sawit ilegal. Ia menyebut sekitar lima juta hektare lahan perkebunan ditemukan melanggar hukum dan langsung ditindak dengan pencabutan konsesi.
“Saya perintahkan Jaksa Agung dan Badan Pemeriksa Keuangan untuk melakukan penyelidikan. Apa pun temuannya, jika ada pelanggaran, hentikan konsesi mereka. Dan itulah yang kami lakukan,” tegasnya.
Presiden Prabowo optimistis bahwa penegakan hukum yang konsisten akan memulihkan kepercayaan rakyat serta meningkatkan citra Indonesia di mata dunia.
“Saya bertekad untuk menegakkan hukum, dan saya bertekad bahwa pemerintah Indonesia harus dihormati oleh siapa saja. Hukum adalah hukum, peraturan adalah peraturan. Siapa pun yang melanggar hukum harus berhadapan dengan hukum,” ujar Presiden.
Menurutnya, ketegasan dalam hukum juga akan menciptakan kepastian bagi dunia usaha dan investor, sehingga Indonesia dapat menjadi negara dengan iklim ekonomi yang adil, stabil, dan berdaya saing tinggi.
