Dua akademisi dari Universitas Islam Bandung (Unisba) dan Universitas Padjadjaran (Unpad) menyatakan dukungan terhadap langkah pemerintah dalam mewujudkan kemandirian energi nasional. Program swasembada energi dinilai sebagai langkah strategis untuk memperkuat ketahanan nasional sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar.
Guru Besar Ilmu Ekonomi Unisba, Prof. Ima Amaliah, menilai kebijakan pemerintah terkait swasembada energi merupakan arah kebijakan yang tepat dan sejalan dengan kebutuhan nasional saat ini. Menurutnya, sektor energi perlu menjadi prioritas pembangunan lintas pemerintahan.
“Program swasembada energi adalah langkah yang tepat, dan sudah seharusnya menjadi agenda nasional lintas pemerintahan,” ujar Ima dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (12/10/2025).
Ia menjelaskan, kebijakan tersebut dapat memperkuat stabilitas ekonomi Indonesia dalam jangka panjang karena mampu menekan ketergantungan terhadap bahan bakar impor. Selain itu, penggunaan etanol dalam campuran bahan bakar atau E10 dinilainya sebagai inovasi signifikan menuju kemandirian energi.
“Kebijakan E10 yang mewajibkan campuran 10 persen etanol dalam BBM juga mampu menekan emisi karbon dan mendukung transisi menuju energi hijau. Terlebih, upaya pemerintah sejalan dengan komitmen global menghadapi perubahan iklim dan target emisi nol bersih pada 2050,” kata Ima.
Sementara itu, pakar kebijakan publik Unpad, Yogi Suprayogi Sugandi, menilai langkah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dalam mendorong kemandirian energi melalui inisiatif sumur minyak rakyatmerupakan langkah positif bila diterapkan dengan konsep yang matang.
“Apalagi kalau masyarakat lokal bisa bekerja sama dengan organisasi atau koperasi rakyat. Itu bisa memperkuat ekonomi daerah,” ujarnya.
Menurut Yogi, keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan energi dapat menjadi pondasi kuat untuk membangun ekonomi daerah yang mandiri dan berkelanjutan, sejalan dengan visi pemerintah menuju swasembada energi nasional.
