Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk mempercepat pembangunan di Tanah Papua melalui sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua. Komitmen ini disampaikan dalam acara pelantikan Gubernur Papua Matius Fakhiri dan Ketua Komite Velix Vernando Wanggai di Istana Negara, Jakarta, Rabu (8/10).
Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk memastikan pembangunan Papua berjalan efektif, inklusif, dan berkeadilan.
Gubernur Papua Matius Fakhiri menyampaikan rasa syukur atas kepercayaan yang diberikan Presiden, sekaligus menegaskan tekadnya untuk menjadikan momentum ini sebagai awal kerja nyata membangun Papua yang maju dan berdaya saing.
“Mari bersama-sama kita membangun Provinsi Papua, membangun Tanah Papua, untuk menjadi kebanggaan bagi bangsa dan negara Indonesia yang kita cintai. Ke depan kami akan bekerja dengan semua pihak tanpa membeda-bedakan asal, agama, atau suku. Kami satu, kami Papua, kami Indonesia,” ujar Matius.
Sebagai provinsi induk, Matius menegaskan Papua memiliki tanggung jawab besar untuk menjadi contoh bagi daerah-daerah otonomi baru di kawasan tersebut. Pemerintah provinsi akan memperkuat koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait guna mempercepat pelaksanaan berbagai program pembangunan.
Fokus utama pemerintahan Matius adalah pembangunan sumber daya manusia, terutama melalui sektor pendidikan dan kesehatan yang dinilai sebagai fondasi kemajuan daerah.
“Kami akan berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga, serta Komite yang dibentuk Presiden, untuk mempercepat langkah-langkah pembangunan,” tambahnya.
Sementara itu, Ketua Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua, Velix Vernando Wanggai, menyampaikan bahwa Presiden Prabowo memberikan perhatian besar terhadap pengelolaan pembangunan di Papua secara langsung dan terintegrasi.
“Bapak Presiden memberi komitmen yang kuat untuk langsung meng-handle Papua. Pengelolaan Papua dilakukan melalui agenda menyeluruh yang terintegrasi, melibatkan lintas kementerian, sektor swasta, hingga pemerintah provinsi dan kabupaten,” kata Velix.
Velix menjelaskan bahwa lembaganya akan mengawal delapan agenda besar dalam kerangka Asta Cita Kontekstual Papua, yang mencakup pembangunan politik, ekonomi, infrastruktur, pemerintahan, hingga sosial budaya. Komite juga akan menangani isu-isu seperti olahraga, kesetaraan gender, dan pengembangan ekonomi kreatif di Tanah Papua.
“Negara harus hadir menyentuh saudara-saudara kita di pantai, pegunungan, pedalaman, hingga rawa-rawa agar semua merasakan kehadiran negara,” ujarnya.
Komite Eksekutif ini juga akan berperan sebagai jembatan koordinasi antara pemerintah pusat dan enam provinsi di Tanah Papua, memastikan seluruh program pembangunan berjalan sinergis dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat Papua.
Dengan sinergi kuat antara pemerintah pusat, daerah, dan Komite Eksekutif, diharapkan percepatan pembangunan di Tanah Papua dapat berjalan lebih efektif, membawa kesejahteraan, dan memperkuat persatuan nasional di wilayah paling timur Indonesia tersebut.
