Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa merespons kritik terhadapnya usai berkomentar soal tuntutan 17+8 dari masyarakat sipil. Sebelumnya, Purbaya mengatakan tuntutan tersebut merupakan suara sebagian kecil rakyat.
Purbaya mengatakan dirinya merupakan pejabat baru di Kementerian Keuangan. Menurut Purbaya, selama ini tidak ada yang mengawasi tutur katanya ketika masih menjabat sebagai Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). “Ini, kan, saya masih pejabat baru di sini. Menterinya juga menteri kagetan. Jadi kalau ngomong, kalau kata Ibu Sri Mulyani, gayanya koboi,” ucap Purbaya kepada wartawan usai melaksanakan serah terima jabatan di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa, 9 September 2025.
Menurut Purbaya, sekarang kondisinya berbeda di Kementerian Keuangan. Dia menilai ucapan yang salah akan langsung dipelintir. “Jadi kemarin kalau ada kesalahan, saya mohon maaf. Ke depan akan lebih baik lagi,” ujarnya.
Purbaya berujar akan meminta petunjuk dari Sri Mulyani agar bisa mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. Menurut Purbaya, Sri Mulyani berhasil membangun fondasi yang kokoh untuk fiskal Indonesia.
Respons Purbaya terhadap tuntutan 17+8 diutarakan dalam konferensi pers seusai pelantikan dirinya sebagai menteri pada Senin, 8 September 2025. Purbaya mengatakan dirinya belum mempelajari tuntutan tersebut. Namun, dia berpendapat tuntutan tersebut datang dari sebagian kecil rakyat.
“Tapi pada dasarnya begini. Itu, kan, suara sebagian kecil rakyat kita. Kenapa? Mungkin sebagian merasa terganggu hidupnya masih kurang, ya,” ucap Purbaya di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin, 8 September 2025. Menurut Purbaya, tuntutan itu akan hilang secara otomatis begitu dia berhasil menciptakan pertumbuhan ekonomi 6 hingga 7 persen. Sebab ketika pertumbuhan ekonomi mencapai angka 6-7 persen, menurutnya, masyarakat akan sibuk mencari kerja dan makan enak dibanding memilih berdemonstrasi.
Dalam tuntutan 17+8 yang digaungkan masyarakat sipil, terdapat beberapa poin yang menyangkut ekonomi. Dalam 17 tuntutan jangka pendek, masyarakat menuntut agar pemerintah memastikan upah layak untuk seluruh angkatan kerja, megnambil langkah darurat untuk mencegah pemutusan hubungan kerja massal, serta membuka dialog dengan serikat buruh untuk mencari solusi upah minimum dan outsourcing. Sementara itu di antara delapan tuntutan jangka panjang, terdapat poin tuntutan agar pemerintah meninjau ulang kebijakan sektor ekonomi dan ketenagakerjaan.
Tuntutan 17+8 muncul di tengah eskalasi demonstrasi massa yang semakin meluas. Gerakan ini diinisiasi sejumlah pemengaruh dan pegiat media sosial yang tergabung dalam konsorsium Bijak Memantau, yaitu sebuah platform digital yang bekerja mengawasi kinerja pejabat publik.
