Sejumlah akademisi menegaskan bahwa demokrasi Indonesia harus dijalankan dengan penuh martabat, tanpa kekerasan maupun provokasi. Mereka menekankan bahwa demokrasi bukan sekadar prosedur politik, melainkan nilai kebangsaan yang menjunjung tinggi persatuan dan martabat manusia.
Guru Besar Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada, Prof. Bambang Cipto, menyatakan demokrasi yang sehat terwujud bila aspirasi disampaikan secara santun dan berbasis data. Menurutnya, demokrasi tidak diukur dari kerasnya suara massa, tetapi dari kualitas gagasan dan solusi yang ditawarkan.
Sementara itu, Ketua Lembaga Kajian Demokrasi Nusantara, Dr. Ratna Hidayati, mengingatkan masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi isu yang tidak jelas kebenarannya. Literasi politik yang baik, katanya, menjadi kunci agar kebebasan berekspresi tidak berubah menjadi konflik.
Para ulama juga sejalan dengan pandangan akademisi. Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir, menegaskan bahwa berdemokrasi dengan martabat sejalan dengan akhlak mulia yang mengedepankan perdamaian. Ia menekankan pentingnya menjaga persatuan bangsa melalui cara-cara damai.
Dengan demikian, demokrasi bermartabat dapat terwujud jika semua pihak pemerintah, masyarakat, akademisi, ulama, dan media bersinergi menjaga ruang publik yang sehat, inklusif, dan bebas dari provokasi.
