Chuef Executive Officer (CEO) Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara Indonesia) Rosan Roeslani mengatakan pihaknya siap mengeksekusi rencana investasi di berbagai sektor strategis dan prioritas. Hal tersebut dapat dilakukan usai rencana kerja dan anggaran perusahaan (RKAP) tahun 2025 disetujui oleh Komisi XI DPR.
“Setelah melalui beberapa sesi sebelumnya, pertemuan-pertemuan sebelumnya, alhamdulillah sudah disepakati oleh Komisi XI. Sehingga, kami ke depannya bisa mulai melakukan aktivitas investasi,” kata Rosan saat ditemui seusai rapat tertutup bersama Komisi XI DPR di Gedung DPR Jakarta, Selasa, 19 Agustus 2025, seperti dikutip dari Antara. Rapat tertutup bersama Komisi XI DPR itu di antaranya mendengarkan paparan Danantara terkait dengan RKAP Tahun 2025.
Adapun rapat bersama Danantara yang digelar tertutup dijelaskan oleh Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun. Menurut dia, hal itu karena banyaknya proyek-proyek yang disampaikan dalam rapat dan dapat mempengaruhi portofolio investasi.
“Misalnya, kalau di pasar modal akan mempengaruhi harga, membentuk harga, dan sebagainya. Dan itu akan menjadi bersifat pelanggaran kalau kita menyampaikan ke publik,” ujar Misbakhun.
Selain itu, kata Misbakhun, dalam RKAP Tahun 2025 itu juga disampaikan terkait dengan proyeksi-proyeksi dari pendapatan dan laba dari Danantara Indonesia. Padahal seluruh angka-angka itu masih proyeksi, sehingga tidak dapat disampaikan kepada publik.
“Danantara ini banyak hal yang memang bentuknya investasi. Kalau bentuknya investasi, kita tidak ingin itu menjadi alat spekulasi. Kalau kemudian itu dijadikan alat spekulasi nanti ditakutkan, dikhawatirkan akan mengganggu business judgement yang memang harus benar-benar mereka profesional, tidak dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar bisnis,” ujar Misbakhun.
Sebelumnya, pada Juli 2025, Danantara Indonesia bersama Komisi XI DPR telah menggelar rapat perdana yang juga tertutup demi menjaga stabilitas.“Karena RKAP investasi Danantara itu kami khawatirkan mempengaruhi dan menjadi bahan spekulasi di pasar, maka kami mendesain rapat ini tertutup,” kata Misbakhun.
Adapun koordinasi Danantara Indonesia di DPR terbagi di antara Komisi VI dan Komisi XI DPR. Rinciannya adalah koordinasi soal holding investasi dan penugasan Public Service Obligation (PSO) Danantara akan dikoordinasikan bersama Komisi XI DPR, sementara holding operasional Danantara berada di bawah koordinasi Komisi VI DPR.
Sebelumnya Rosan yang juga Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) optimistis Danantara dapat membantu merealisasikan target investasi sebesar Rp 2.175,26 triliun pada 2026.
“Danantara ini menimbulkan keyakinan atau confidence (kepercayaan diri) dari para investor, terutama investor luar negeri saat mereka berinvestasi di Indonesia,” ucap Rosan dalam Konferensi Pers RAPBN dan Nota Keuangan Tahun Anggaran 2026 di Kantor Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Jakarta, Jumat pekan lalu, 15 Agustus 2025.
Danantara yang merupakan Sovereign Wealth Fund (SWF) Indonesia, kata dia, membantu para investor luar negeri untuk melihat mana saja proyek-proyek di Indonesia dengan tingkat keuntungan yang baik.
Ia menilai kepercayaan investor, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, berperan penting dalam mewujudkan target pertumbuhan ekonomi 8 persen. Untuk meraih pertumbuhan ekonomi itu, dibutuhkan penanaman modal asing dan dalam negeri senilai Rp 13.032,8 triliun dalam rentang 2025–2029.
Target investasi pada 2025–2029 itu lebih tinggi sekitar 43 persen apabila dibandingkan dengan capaian investasi dalam 10 tahun terakhir, yakni 2014–2024 sebesar Rp 9.912 triliun. “Kontribusi dari investasi ini juga diharapkan terus meningkat, karena memberikan dampak positif terhadap lapangan pekerjaan, daya beli, dan juga ekspor nasional,” ucap Rosan.
