Pemerintah melalui Kementerian Pertanian menegaskan komitmennya untuk menghentikan ketergantungan pada ekspor bahan mentah di sektor pangan dan perkebunan.
Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono menyampaikan bahwa hilirisasi pertanian merupakan strategi krusial demi mencapai kedaulatan pangan nasional serta menjadikan petani sebagai penggerak utama ekonomi desa.
Indonesia dikenal sebagai negara kaya komoditas agrikultur—mulai dari beras, jagung, kedelai hingga sawit, kopi, dan kakao.
Namun, kekayaan itu selama ini belum memberi dampak optimal bagi kesejahteraan petani karena lemahnya sektor hilir.
Wamentan Sudaryono menilai bahwa tanpa adanya penguatan rantai nilai melalui pengolahan pascapanen, Indonesia akan terus tergantung pada impor dan tidak mampu berdiri di kaki sendiri dalam hal pangan.
“Tanpa hilirisasi yang kuat, kita akan terus bergantung pada impor. Visi Presiden Prabowo sangat jelas: Indonesia harus berdikari di bidang pangan. Untuk itu, hilirisasi bukan pilihan, tapi keharusan,” ujar Wamentan Sudaryono di Jakarta, Kamis (10/7).
Hilirisasi Butuh Ekosistem Teknologi dan Distribusi
Sudaryono, yang akrab disapa Mas Dar, menekankan bahwa hilirisasi tak cukup dengan membangun pabrik pengolahan.
Dibutuhkan dukungan logistik modern, sistem penyimpanan yang efisien, jaringan distribusi yang kuat, serta pemasaran berbasis teknologi agar petani dan pelaku usaha lokal dapat menikmati hasil kerja keras mereka.
Dengan membangun rantai pasok yang terintegrasi, nilai tambah produk pertanian akan tetap berada di dalam negeri, dan bukan malah dinikmati pihak asing.
“Kita ingin produk-produk hasil pertanian tidak lagi dijual mentah. Kita ingin lihat beras premium dalam kemasan nasional, kopi Indonesia mendunia dengan merek lokal, dan petani kita menjadi pemain utama, bukan hanya penonton,” tegas Sudaryono.
Dorong Lapangan Kerja dan Bangkitkan Ekonomi Desa
Sudaryono juga meyakini, ketika hilirisasi dilakukan secara sistematis dan inklusif, dampaknya akan sangat besar bagi masyarakat desa.
Ia menyebut hilirisasi akan menciptakan efek domino berupa tumbuhnya industri lokal, terbukanya lapangan kerja, hingga peningkatan pendapatan petani.
Dalam rangka menciptakan ekosistem hilirisasi yang berkelanjutan, Sudaryono mengajak seluruh pemangku kepentingan—baik pemerintah pusat dan daerah, BUMN, dunia usaha, maupun kalangan kampus—untuk berkolaborasi aktif.
Ia menekankan bahwa transformasi pertanian Indonesia harus dimulai dari akar rumput, yakni desa.
“Visi Presiden Prabowo yang menempatkan swasembada pangan sebagai pilar utama pembangunan nasional, harus dimulai dari desa, dari sawah, dan dari pabrik pengolahan milik rakyat sendiri.”
“Dengan begitu Indonesia bisa menjadi negara kuat, maju dan sejahtera bagi seluruh rakyatnya,” pungkas Wamentan Sudaryono.*
