Dalam peringatan Hari Krida Pertanian ke-53, pemerintah menegaskan komitmennya untuk mewujudkan swasembada pangan nasional melalui berbagai langkah strategis dan penindakan tegas terhadap distorsi tata niaga pangan.
Menteri Pertanian Amran Sulaiman menyoroti pentingnya pemberantasan mafia pangan yang dianggap merusak sistem dan merugikan rakyat. Ia menegaskan, langkah menuju Indonesia sebagai lumbung pangan dunia harus dimulai dari pembersihan aktor-aktor nakal tersebut.
Amran menyampaikan bahwa lonjakan produksi pangan nasional kini telah diakui oleh lembaga internasional seperti FAO dan USDA, menandai capaian penting dalam sejarah ketahanan pangan Indonesia.
Meski begitu, pemerintah mengakui masih banyak tantangan, termasuk peningkatan produksi kedelai dan hilirisasi hortikultura, yang masih menjadi pekerjaan rumah bersama.
Masalah disparitas harga juga mencuat. Harga di tingkat petani menurun, sementara di pasar justru naik. Hal ini memicu pemerintah untuk bertindak cepat.
Mentan menyebut pihaknya sudah melayangkan surat resmi kepada Kapolri dan Jaksa Agung. Satgas pangan telah mulai memanggil para pelaku yang menyebabkan kerugian konsumen hingga Rp99 triliun per tahun.
Pemerintah juga bergerak menertibkan penjual pupuk yang melanggar Harga Eceran Tertinggi (HET). Seluruh distributor yang terbukti menaikkan harga akan dihentikan operasinya.
Langkah ini sesuai dengan Inpres Nomor 3 Tahun 2025 yang mendorong percepatan swasembada pangan, termasuk melalui desentralisasi peran penyuluh pertanian ke pemerintah daerah.
Para penyuluh kini bertanggung jawab mencatat hasil, memantau program harian, serta mendampingi petani dalam setiap kegiatan. Data menjadi elemen kunci untuk memastikan efektivitas program.
Sebagai bentuk apresiasi, pemerintah memberikan penghargaan kepada penyuluh terbaik. Salah satunya berasal dari Kabupaten Labuhan Batu atas keberhasilannya mendorong program swasembada pangan.
Di Kalimantan Barat, Kabupaten Sambas dilaporkan sudah surplus beras dan tengah bersiap mengekspor ke Malaysia. Potensi ini dinilai sebagai hasil kerja kolektif antara petani dan penyuluh.
