Pemerintah Tegaskan Rekrutmen Sekolah Rakyat Harus Bebas Titipan dan Berdasarkan Data

by Isabella Citra Maheswari

 Menteri Sosial Saifullah Yusuf, yang akrab disapa Gus Ipul, menekankan pentingnya proses rekrutmen siswa Sekolah Rakyat dilakukan secara jujur, terbuka, dan murni mengacu pada data resmi.

“Tidak boleh ada intervensi, apalagi titipan. Rekrutmen harus sepenuhnya berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN),” ujar Gus Ipul di hadapan ratusan pendamping sosial yang hadir.

Ia menegaskan bahwa Sekolah Rakyat merupakan program afirmatif bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrem, khususnya yang masuk dalam desil 1 dan 2 pada DTSEN.

Oleh karena itu, seleksi harus dilakukan secara adil tanpa pengaruh kepentingan pribadi ataupun politik.

Gus Ipul menyoroti pentingnya validitas data dalam setiap kebijakan sosial.

Ia meminta seluruh pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), Tenaga Kesejahteraan

Sosial Kecamatan (TKSK), dan relawan sosial lainnya agar menjaga integritas dan akurasi saat melakukan verifikasi data serta menyeleksi calon peserta didik.

“Satu kesalahan dalam data bisa menghilangkan hak orang lain. Ini soal amanah yang harus kita jaga,” tegasnya.

Program Sekolah Rakyat sendiri merupakan inisiatif Kementerian Sosial untuk memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan berasrama.

Selain gratis, sekolah ini juga menawarkan pembelajaran keterampilan hidup, pembentukan karakter, serta program matrikulasi.

Di Banjarnegara, program ini akan dimulai dengan 100 siswa dan ditargetkan berkembang hingga 300 siswa.

Fasilitas sementara memanfaatkan gedung Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) yang telah direnovasi oleh Kementerian PUPR, sementara lokasi permanen seluas 7 hektare telah disiapkan di Kelurahan Wangon.

Bupati Banjarnegara, Amalia Desiana, menyatakan dukungan penuhnya terhadap sistem rekrutmen yang bersih dan berbasis data.

“Kami siap mengawal pelaksanaan rekrutmen agar tetap adil dan transparan. Ini peluang besar bagi anak-anak Banjarnegara untuk memperoleh pendidikan berkualitas,” ungkapnya.

Dengan komitmen bersama antara pemerintah pusat dan daerah, Sekolah Rakyat diharapkan mampu menjadi jalan keluar bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera untuk menggapai masa depan yang lebih baik.*

Artikel Terkait

Leave a Comment