Kementerian Sosial (Kemensos) memastikan bakal menambah penyelenggaraan Sekolah Rakyat pada tahun ajaran pertama 2025/2026.
Rencananya, bakal ada penambahan 100 titik lagi penyelenggaran Sekolah Rakyat. Dan, untuk mendukung hal ini, Kemensos berkolaborasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) akan memanfaatkan Balai Latihan Kerja (BLK) dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) yang dimiliki Kemenaker.
“Alhamdulillah yang 100 titik tuntas mulai rekruitmen siswa, guru, dan tenaga kependidikan. Kita melangkah lagi untuk merencanakan 100 lagi titik di tahun ini,” ujar Menteri Sosial Saifullah Yusuf saat mengunjungi Kantor Kemenaker di Jakarta, Jumat, 20 Juni 2025.
Gus Ipul-sapaan Mensos, menjelaskan sesuai arahan Presiden, Kemensos berkolaborasi dengan Kemenaker memanfaatkan BLK.
“Ada 41 BLK yang dimiliki Kemenaker, dan banyak lainnya milik pemerintah daerah. Agar Sekolah Rakyat bisa menjangkau lebih banyak anak-anak dari keluarga tidak mampu,” jelasnya.
Kolaborasi Kemensos dan Kemenaker ini juga mencakup penyusunan kurikulum keterampilan yang disesuaikan dengan kebutuhan dunia kerja.
“Harapan kita, lulusan Sekolah Rakyat tidak hanya cerdas secara akademik, tapi juga memiliki keterampilan yang bisa langsung digunakan,” ungkapnya.
Gus Ipul juga menyebut bahwa kesiapan sarana dan prasarana Sekolah Rakyat termasuk yang di BLK akan dinilai lebih lanjut oleh Kementerian Pekerjaan Umum.
Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyambut baik kolaborasi ini dan menyatakan dukungan penuh terhadap pengembangan Sekolah Rakyat.
“Ini program strategis dari Presiden Prabowo, dan kami siap mendukung dengan seluruh potensi balai dan keahlian yang kami miliki,” ujarnya.
Dengan kolaborasi ini, Kemensos menargetkan perluasan jangkauan Sekolah Rakyat di berbagai daerah dengan memanfaatkan fasilitas pelatihan yang sudah ada, sehingga efisien dan tepat sasaran.
