Chief Operational Officer (COO) Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) Dony Oskaria menegaskan bahwa pemisahan antara risiko pengelolaan BUMN dan risiko investasi sudah dilakukan bahkan sejak awal pembentukan Danantara.
Hal ini tecermin dari struktur kepengurusan Danantara yang memiliki Holding Operasional, berada di bawah komando Dony sendiri. Selain itu, ada Holding Investasi di bawah komando Chief Investment Officer (CIO) Pandu Sjahrir.
“Pertanyaan (publik) apakah nanti risikonya akan menyeret-nyeret BUMN (ke dalam risiko investasi yang tidak bisa diprediksi), itu sudah jelas tidak. BUMN memiliki satu superholding sendiri namanya Danantara Asset Management (Holding Operasional). Kemudian satu sisi lagi Danantara Investment Management (Holding Investasi),” kata Dony dalam acara “Outlook Ekonomi DPR” di Jakarta, Selasa.
Sejak awal pembentukan Danantara, Dony menjelaskan bahwa para pemangku kepentingan telah mempertimbangkan kemungkinan terjadinya risiko investasi. Oleh sebab itu, penting dilakukan pemisahan yang jelas antara risiko pengelolaan BUMN dan risiko investasi.
Danantara sebagai sovereign wealth fund (SWF) Indonesia diharapkan menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan. Mengingat hal itu, maka dibutuhkan pengelolaan BUMN yang jauh lebih baik melalui Danantara Asset Management untuk bisa meningkatkan dividen yang pada akhirnya dividen tersebut akan diinvestasikan melalui Danantara Investment Management.
Dony menekankan bahwa Danantara Investment Management akan men-leverage dividen BUMN, bukan memanfaatkan dana pihak ketiga (DPK) Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) seperti yang dikhawatirkan publik.
Selanjutnya, apabila pengelolaan investasi berhasil dioptimalkan, Dony mengatakan bahwa hal ini dapat menjadi bekal untuk membantu Indonesia dalam menghadapi berbagai tantangan global.
“Karena itu, kami saat ini sedang memilih sektor-sektor (sektor strategis di BUMN) yang akan dilakukan investasi. Kemudian kita menghitung impact-nya, baik impact secara ekonomis maupun impact secara pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan,” kata dia.
Dony menegaskan, Danantara juga jauh dari intervensi-intervensi pemerintah karena beroperasi secara komersial yang tentunya menerapkan prinsip-prinsip investasi yang baik dan benar.
Sebagaimana amanah Presiden Prabowo Subianto, pengelolaan BUMN melalui Danantara harus mengedepankan transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme. Hal ini tercermin tidak saja dalam susunan kepengurusan Danantara, tetapi juga kepengurusan BUMN-BUMN yang tidak diintervensi oleh pemerintah termasuk yang baru-baru ini terjadi perubahan pengurus Himbara melalui RUPST.
“Kami sangat mengapresiasi komitmen dari Presiden, waktu penyusunan pengurus Danantara, tidak satu pun ada titipan dari Pak Presiden. Semuanya dilakukan dengan proses asesmen yang baik. Penentuan orang (yang mengisi Danantara) dilakukan oleh profesional, sehingga kekhawatiran bahwa ini akan dipakai sebagai alat untuk macam-macam ini jelas tidak sama sekali,” kata Dony.
