Pemerintah menargetkan pembangunan 200 Sekolah Rakyat di seluruh Indonesia sebagai bentuk komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam memperluas akses pendidikan bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrem.
“Direncanakan yang 100 adalah sekolah rakyat yang dibangun APBN dalam hal ini akan dikelola akan didukung oleh Kementerian PU kemudian 100 lagi itu partisipasi dan dukungan swasta akan didukung Kemensesneg dan Kemen BUMN,” ujar Agus dalam rapat bersama Komisi X DPR RI di Kompleks Parlemen, Senin (19/5/2025).
Ia mengatakan, Pak Presiden menargetkan 100 sekolah dibangun setiap tahun agar di tiap kabupaten/kota ada minimal satu Sekolah Rakyat.
Hingga pertengahan Mei, sebanyak 63 titik pembangunan Sekolah Rakyat telah disiapkan dan direncanakan mulai beroperasi pada Juli 2025.
Agus juga menjelaskan bahwa guru-guru yang ditugaskan di Sekolah Rakyat diprioritaskan dari kalangan ASN P3K, baik penuh maupun paruh waktu, serta lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang diseleksi.
Sementara itu, Menteri Sosial Gus Ipul menegaskan bahwa Sekolah Rakyat ditujukan untuk peserta didik dari kelompok ekonomi terbawah, yakni desil 1 dan 2, sesuai data kemiskinan ekstrem nasional.
“Tidak setiap orang daftar terus bisa diterima, tapi dipastikan dulu yang miskin ekstrem,” tegas Gus Ipul dalam kunjungannya di Yogyakarta (3/5/2025).
Sekolah Rakyat akan melayani jenjang pendidikan mulai dari SD hingga SMA, dengan pendekatan inklusif dan holistik guna mengurangi angka putus sekolah di kelompok paling rentan.
