nusarayaonline.id – Ketua Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat – Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM), Jeffrey P Bomanak, membuat tantangan kepada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD untuk berdebat secara terbuka. Hal ini seperti yang diunggah di akun media sosial Facebook Jeffrey P Bomanak pada Kamis, 27 April 2023. Adapun, debat yang dimaksud adalah membahas tentang integrasi Papua ke Indonesia yang masih dengan lugunya ia anggap bermasalah.
Tantangan tersebut kemudian diunggah kembali oleh Lewis Prai yang mengakui diri sebagai Diplomat Papua Barat melalui akun twitter @PapuaWeb. Dituliskannya, “@mohmahfudmd, Kalau anda berani datang berdebat dengan Ketua OPM TPNPB, Pak Jeffrey Bomanak dari pada anda berkoar2 di media Indonesia bilang issue Papua sudah final. Ayo datang kalau anda berani. Jangan lari seperti Perempuan. Orang Indonesia mau lihat anda punya jago. Jangan bicara Manis di media Indonesia. Ayo datang”.
Tantangan Konyol, Balas dengan Tawa
Hanya bisa tertawa melihat kekonyolan mereka dalam berkoar dan menyusun kata untuk mengadu ilmu dengan negara, dalam hal ini Menkopolhukam Mahfud MD. Tampak seolah kelewat percaya diri dan mungkin tidak sadar kapasitas diri ketika berani menantang seseorang yang berpendidikan tinggi dan berwawasan luas seperti Prof. Mahfud.
Tapi tentu saja, tidak ada keharusan untuk menanggapi tantangan konyol tersebut. Jadi teringat dengan sebuah pepatah, “Jangan habiskan energi berdebat dengan orang bodoh, sebab hasilnya hanya gagal paham. Maka yang terbaik adalah diam, tidak menjawab, itu sikap intelektual”.
Terlebih, seseorang yang keras kepala dan masih terkungkung dengan masa lalu karena menolak kenyataan atas sejarah yang telah terjadi, tidak akan mempan bila diberitahu baik-baik. Proses pemikirannya otomatis jadi ikut tertinggal di masa lalu sehingga sulit untuk berkembang dan menerima kondisi yang sesungguhnya. Bisa jadi, sampai kapanpun ia akan selalu merasa paling paham dan paling benar.
Integrasi Papua ke NKRI Sah dan Demokratis
Anehnya lagi ialah tema debat yang diajukan merupakan sesuatu yang sudah final. Bangsa ini, bahkan dunia internasional, sudah sepakat dan mengakui bahwa Papua mutlak bagian integral dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Act of free choice berupa Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) yang dilakukan pada tahun 1969 adalah proses yang sah karena telah memperhatikan berbagai prinsip internasional.
Pepera dimulai dari Merauke, ujung timur Indonesia, pada 14 Juli 1969, hingga terakhir diadakan di Jayapura pada 4 Agustus 1969. Mayoritas wakil yang hadir memilih bersatu dengan NKRI. Pelaksanaan Pepera turut disaksikan utusan dari Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB), utusan dari Australia, serta utusan dari Belanda. Pemerintah Indonesia dengan PBB telah sepakat untuk menggunakan sistem perwakilan bukan sistem one man one vote saat Pepera mengingat adanya kendala secara geografis dan demografis. Sistem perwakilan itu sendiri juga merupakan wujud dari demokrasi. Dalam budaya Papua sendiri, apabila tokoh adat setempat memilih pilihannya maka pilihan ketua adat akan diikuti oleh masyarakatnya.
Hasil Pepera kemudian diserahkan kepada Dr. Fernando Ortiz Sanz (wakil PBB untuk mengawasi Pepera) untuk dilaporkan pada saat Sidang PBB ke-24 pada 19 November 1969. Sebanyak 84 negara anggota PBB menyetujui penggabungan Papua ke wilayah Indonesia, hanya 30 negara yang abstain, dan tidak ada satu negara pun yang tidak setuju. Pihak Belanda sendiri menunjukkan sikap menghormati keputusan rakyat Papua. PBB menyatakan bahwa Papua menjadi bagian dari Republik Indonesia dan dihapus dari daftar dekolonisasi PBB dengan disahkannya Resolusi Majelis Umum PBB no 2504.
Jangan Terkecoh Propaganda TPNPB-OPM
Telah kita ketahui bersama bahwa TPNPB-OPM adalah kelompok yang brutal dan tak bermoral. Mereka tidak segan menyiksa hingga membunuh dengan sadis orang-orang di luar kelompoknya, bahkan anak kecil dan para pekerja kemanusiaan sekalipun. Kebiadaban tersebut tentu saja merepresentasikan sifat dari ketuanya. Sehingga, sudah sepatutnya Jeffrey P Bomanak tidak boleh kita berikan simpati sedikitpun. Lalu, setiap ucapan yang keluar dari mulutnya harus kita duga sebagai bentuk provokasi dan merupakan agenda jahat untuk menciptakan chaos di Papua.
Kelompok ini kerap membuat narasi bernada provokasi di media sosial, dengan maksud membangun ketidakpercayaan kepada pemerintah. Strategi penggunaan hoaks ternyata juga dijadikan kelompok separatis untuk memicu keresahan publik. Untuk mencapai tujuannya, sudah pasti segala upaya akan dilakukan oleh kelompok separatis demi menarik perhatian pemerintah, bahkan hingga dunia internasional.
Sebagai masyarakat yang melek informasi dan media, menjadi tanggung jawab kita semua untuk mampu bersikap kritis serta memperhatikan sepak terjang kelompok separatis dalam bermanuver. Sehingga, ke depan tidak ada pihak yang termakan isu murahan oleh kelompok pembelot yang telah mengusik kedamaian di Bumi Cenderawasih tercinta. Adanya narasi-narasi dari TPNPB-OPM tak perlu untuk digubris atau direspon secara berlebih karena hanya menjadikan diri mereka besar rasa. Hal yang harus dilakukan saat ini adalah fokus terhadap upaya membangun Papua yang damai dan sejahtera dalam bingkai NKRI.
__
Eri Wenda
(Ketua INSAN Papua)
