Jayapura – Senayan mendukung langkah tegas Panglima TNI Laksamana Yudo Margono meningkatkan status operasi TNI di Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan, menjadi Siaga Tempur. Peningkatan status di wilayah rawan hendaknya dilakukan dengan sungguh-sungguh.
Wakil Ketua Komisi I DPR Sukamta tidak ingin peningkatan status ini justru mengorbankan pasukan TNI di Papua. Sebab, adanya rangkaian serangan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua menyebabkan cukup banyak prajurit TNI dan warga sipil menjadi korban.
Hal ini menunjukkan Pemerintah selama ini tidak memiliki desain penyelesaian masalah Papua secara menyeluruh.
“Jadi kalau mau ditingkatkan jadi Siaga Tempur, tapi pendekatan penyelesaiannya masih setengah hati, yang akan jadi korban para prajurit TNI dan warga sipil,” terang Sukamta, kemarin.
Sebagaimana diketahui, KKB di Papua menyerang dan menembaki prajurit TNI dari Satgas Yonif R 321/GT yang bertugas di wilayah Mugi-Mam, Kabupaten Nduga, Sabtu (15/4). Dalam peristiwa ini, 1 prajurit gugur yaitu Pratu Miftakhul Arifin, 4 prajurit terluka dan masih ada 4 prajurit yang dalam pencarian.
Untuk itu, dia meminta Pemerintah tidak setengah hati menyelesaikan rangkaian kekerasan yang dilakukan oleh KKB. Termasuk saat Panglima TNI menaikkan status menjadi Siaga Tempur.
Politisi PKS ini mengatakan, mestinya Pemerintah dengan informasi yang dihimpun oleh intelijen dan masukan dari tokoh masyarakat lokal bisa menentukan pendekatan apa yang paling tuntas. Apalagi dia meyakini Pemerintah sudah pasti mengetahui aktor, jaringan dan wilayah kerja dari KKB di Papua ini.
“Kasihan prajurit TNI, Polri terus berguguran. TNI juga dibelenggu dengan tidak adanya peraturan turunan dari Undang-Undang tentang TNI terkait operasi militer selain perang,” ungkapnya.
Dia lalu menyoroti anggaran untuk TNI dalam melalukan operasi di Papua yang sangat terbatas dengan peralatan seadanya. Harusnya, dengan ditingkatkan status operasi menjadi siaga tempur, TNI memiliki dukungan anggaran, personel, hingga penambahan peralatan tempur.
“Kalau masih gitu saja, artinya ini masih jadi kebijakan yang setengah hati. Sangat penting Pemerintah punya desain penyelesaian masalah Papua secara komprehensif,” tegas Sukamta.
Senada, Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) meminta peningkatan status operasi TNI di Kabupaten Nduga menjadi Siaga Tempur diiringi dengan penindakan tegas dari aparat. Panglima TNI dan seluruh jajarannya kudu bersikap tegas dan tidak ragu-ragu mengambil tindakan kepada KKB yang telah banyak membuat rakyat Papua menderita.
Bamsoet menjelaskan, serangan KKB yang mengakibatkan meninggalnya Pratu Miftahul Arifin terjadi saat 36 personel TNI diterjunkan untuk mencari keberadaan pilot Susi Air Kapten Philip Mark Mertens.
Pratu Miftahul Arifin, tewas tertembak KKB dan jatuh ke jurang sedalam kurang lebih 15 meter. Tidak hanya itu, serangan KKB ini juga mengakibatkan empat prajurit lainnya mengalami luka-luka. Sementara, empat personel lainnya ada yang dilaporkan hilang.
