nusarayaonline.id – Seseorang yang mengaku sebagai Ketua Umum Aliansi Mahasiswa Papua, Jhon Gobai baru saja menuliskan sebuah opini pada media online partisan nirmeke.com berjudul: Papua Merdeka: Jalan Pemberontakan Rakyat yang Sadar. Dilihat dari judul yang diusung terlihat arah dan apa yang ingin disampaikan berkaitan dengan politik di tanah Papua. Dirinya menilai bahwa pergeraan perjuangan rakyat West Papua telah menunjukkan kemajuan pada organisasi pergerakan sebagai alat perjuangan. Baginya, bukan lagi eranya rakyat West Papua melakukan petisi-petisi kemerdekaan atau aksi-aksi dukungan kepada kaum solidaritas yang sedang membicarakan perjuangan West Papua. Namun baginya adalah bagaimana membangun kekuatan besar, membangun pergerakan yang lebih massif hingga sektor di basis-basis penindasan sesuai realitas penindasan yang dalam kerangka persatuan nasional di dalam negeri yang solid. Menurutnya akan lebih mudah dan lebih terkonsentrasi ketika semua gerakan perlawanan terkonsolidasi dalam persatuan nasional di dalam negeri dan melakukan pekerjaan pengorganisiran, mobilisasi massa, dengan membagi peran secara satu-kesatuan tindakan dengan pola yang sesuai realitas penindasan yang ada.
Penilaian tersebut tergolong retorika, Jhon Gobai berfikir terlalu teoritis menganggap perjuangan rakyat West Papua bisa terkonsolidasi dengan mudah dalam skala nasional. Sementara realita yang terjadi, sejumlah pendukung kemerdekaan Papua bertindak sesuai dengan agenda kelompoknya sendiri melalui berbagai upaya yang cenderung konservatif, seperti aksi demontrasi, pemalangan, hingga aksi kekerasan yang merupakan tindakan paling tak bermoral.
Aksi terbaru yang dilakukan oleh kelompok pro kemerdekaan Papua datang dari Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) Komite Kota Bali yang meminta pemerintah Indonesia menggelar referendum. Menurutnya, selama ini masyarakat Papua dinilai hidup dalam marginalisasi, penuh penderitaan serta tidak bebas bersama Indonesia. Melalui siaran pers, Ketua AMP Komite Kota Bali, Herry Meaga manyatakan bahwa serangkaian permasalahan yang terjadi di tanah Papua menunjukkan bahwa Indonesia hanya mengingingkan sumber daya alam Papua. Kondisi tersebut kemudian membuathkan praktik militerisasi yang berimbas pada maraknya pelanggaran HAM terhadap orang asli Papua serta kerusakan lingkungan. Menurutnya, diperlukan sebuah mekanisme penyelesaian yang damai dan demokratis, yakni hak menentukan nasib sendiri atau referendum.
Referendum bukan Jalan Terbaik untuk Tanah Papua
Harus diketahui bahwa istilah referendum merupakan proses dimana rakyat di suatu daerah memilih untuk memutuskan nasib politik, seperti pemisahan dari negara induk atau pembentukan negara baru. Dalam konteks Papua, beberapa kelompok dan organisasi menyatakan sedang memperjuangkan referendum sebagai cara untuk menentukan masa depan politik di wilayah tersebut. Namun, referendum bukanlah satu-satunya cara untuk menyelesaikan masalah di Papua. Referendum memiliki risiko yang harus dipertimbangkan, seperti risiko konflik dan kekerasan. Di samping itu, referendum juga dapat menciptakan lebih banyak konflik dan ketidakstabilan di wilayah tersebut. Sejumlah pihak bahkan menyatakan bahwa referendum tidak akan memecahkan masalah yang lebih mendasar seperti kemiskinan, pengangguran, dan ketidaksetaraan yang ada di Papua. Beberapa juga mengatakan bahwa referendum dapat membuka pintu bagi kekuatan asing untuk memanfaatkan sumber daya alam di Papua yang dapat merugikan rakyat Papua.
Oleh karena itu, perlu ada evaluasi yang hati-hati dan analisis mendalam sebelum memutuskan untuk melaksanakan referendum. Penting untuk dicatat bahwa situasi di Papua sangat kompleks dan sensitif, setiap keputusan yang diambil harus mempertimbangkan kepentingan dan kesejahteraan seluruh masyarakat Papua. Implementasi referendum di Papua bisa disebut sangat kompleks karena berbagai alasan, termasuk masalah keamanan, sosial, dan politik. Pada akhirnya, masih terdapat banyak cara yang dapat dilakukan seperti dialog dan negosiasi antara pihak yang berbeda, pembangunan ekonomi dan sosial, serta upaya lain yang dapat meningkatkan keamanan dan kesejahteraan masyarakat Papua.
Kompleksitas permasalahan Papua dari perspektif ideologis, secara substansial berkaitan dengan persoalan seputar pemahaman dan relasi konsep keindonesiaan dan kepapuaan. Parameternya diselisik dari jawaban apakah konsep keindonesiaan telah dibangun dengan memberi ruang yang lebih adil dan ramah bagi tumbuhnya konsep kepapuaan sehingga proses inklusi kedua pihak berkembang secara mutual. Konsep keindonesiaan kontemporer sangat ditentukan oleh kepiawaian para pemimpin Indonesia dalam menyelesaikan konflik Aceh dulu dan Papua kini. Indonesia Baru yang lebih adil dan ramah terhadap konsep keacehan telah lahir dan kini tengah tumbuh di Bumi Aceh. Semangat, optimisme dan peluang yang sama akan tumbuh pula di Tanah Papua. Sebagaimana Aceh, Papua juga menjadi bagian penting dari konstruksi keindonesiaan. Mantan Presiden Soekarno pernah mengatakan bahwa Papua adalah bab terakhir perjuangan Indonesia melawan Belanda. Perjuangan Indonesia melawan kolonialisme praktis selesai menyusul diserahkannya Papua ke Indonesia melalui UNTEA tahun 1963.
Sikap Bebal Kelompok Pro Kemerdekaan Papua Tunggangi Berbagai Momentum Demi Misi Pelepasan dari Indonesia
Salah satu upaya mengenali ciri sebuah pergerakan dengan tujuan murni membangun masyarakat atau hanya ditunggangi oleh kepentingan tertentu berada pada simpulan akhir narasi yang biasanya juga termuat pada poin terakhir tuntutan. Seakan terpolakan, setiap isu dan momentum yang terjadi, entah berwujud kebijakan atau kejadian tertentu selalu berakhir dengan simpulan tersebut. Sebuah jurnal politik dari Universitas Padjajaran Bandung pernah mengkaji pergerakan AMP hubungannya dengan propaganda yang dilakukan melalui media sosial. Berangkat dari titik kejadian kerusuhan demonstrasi anti rasis pada tahun 2019 lalu tersimpulkan bahwa AMP memberikan sinyal dukungan gerakan separatis dan teroris di Papua melalui gerakan demonstrasi dengan menggunakan simbol-simbol Papua merdeka, seperti bendera bintang kejora.
Berdasarkan hasil kajian juga terurai bahwa pusat komunikasi AMP terintegrasi dengan kelompok kepentingan elit pro-demokrasi Papua secara masif, hal ini terlihat dari terjadinya proses pembiaran gerakan AMP di setiap kota. Sebagai contoh, asrama mahasiswa Papua dibiayai oleh anggaran daerah namun pada prakteknya tempat tersebut dijadikan sebagai sentral pergerakan Papua merdeka. Kemudian, secara strategi propaganda yang dilakukan oleh AMP dinilai cukup sistematis dan terorganisir, memanfaatkan jaringan media sosial untuk menyebarkan dan mengkampanyekan framing negatif terhadap sejumlah kebijakan pemerintah dengan tujuan akhir cipta opini dan cipta kondisi sehingga diharapkan akan mendapat simpati masyarakat, baik di dalam dalam maupun luar negeri.
Pemerintah melalui Menko Polhukam, Mahfud MD secara berulang telah menegaskan bahwa Papua tidak bisa berdiri menjadi negara sendiri. Papua telah final dan sah menjadi bagian dari NKRI sejak referendum PBB tahun 1969. Kebebasan Papua dari Indonesia juga tidak akan terjadi, PBB tidak mungkin lagi membuat keputusan referendum. Menentang kedaulatan Indonesia di Papua tidak hanya merupakan sebuah perbuatan melawan hukum nasional kita sendiri, namun juga penentangan terhadap hukum internasional dalam bentuk resolusi yang merupakan bagian kecil dari Piagam PBB (UN Charter) dimana telah diakui oleh seluruh anggota PBB sebanyak 193 negara di dunia.
Maka, munculnya opini yang menilai bahwa kemerdekaan Papua merupakan jalan pemberontakan bagi rakyat yang sadar jelas sebuah logika yang terbalik. Sebuah pemikiran bebal yang tak mau melihat secara terbuka bahwa Papua secara merupakan bagian dari NKRI. Referendum bukanlah segalanya, banyak wilayah yang kemudian lepas dari negara sebelumnya namun justru berakhir dengan kemunduran.
__
Agus Kosek
(Pemerhati Masalah Papua)
