Manokowari – Pembangunan 4 (empat) Daerah Otonomi Baru (DOB) papua bertujuan untuk terus mengoptimalkan pelayanan publik agar bisa terjangkau ke seluruh masyarakat hingga mereka yang berada di pelosok.
Adanya papua”>DOB papua tersebut menjadi upaya Pemerintah untuk melakukan pemerataan pembangunan, yang mana hal itu menjadi faktor utama dibentuknya daerah pemekaran, khususnya di ujung timur Indonesia.
Diketahui, Provinsi papua Selatan, papua Tengah, dan papua Pegunungan diresmikan pada medio November lalu. Menyusul kemudian papua Barat Daya disahkan menjadi Daerah Otonomi Baru (DOB) di bulan Desember.
papua memiliki wilayah yang luas hampir 3 hingga 4 kali Pulau Jawa dengan jumlah penduduk sekitar 5 juta. Luas wilayahnya menjadi salah satu tantangan tersendiri dalam mempercepat pembangunan.
Wakil Presiden Republik Indonesia (Wapres RI), KH. Ma’ruf Amin mengungkapkan bahwa salah satu upaya dari pemerintah untuk bisa memberikan pelayanan yang jauh lebih dekat dengan masyarakat di papua adalah melalui pemekaran wilayah tersebut.
Maka, dengan adanya pembagian wilayah, menjadikan semakin tidak jauh dari sebuah koordinasi yang akan lebih optimal dirasakan masyarakat.
“Pemekaran wilayah papua dimaksudkan untuk meningkatkan percepatan pembangunan kesejahteraan masyarakat, khususnya dalam pemberian pelayanan di Tanah papua. Dirinya kembali menegaskan bahwa memang tujuan adanya papua”>DOB papua adalah agar pelayanan kepada masyarakat bisa jauh lebih mudah dalam rangka semakin membawa kesejahteraan kepada masyarakat pula,”katanya, Rabu 29 Maret 2023.
Bagaimana tidak, apabila pelayanan terlampau jauh seperti sebelum terjadinya pemekaran wilayah, yakni pelayanan hanya dilakukan pada satu provinsi saja, tentunya hal itu akan menjadi kurang baik dalam pelayanan untuk menjangkau seluruh masyarakat papua.
Lebih jauh, Wapres mengungkapkan mayoritas masyarakat papua mendukung adanya pemekaran wilayah sebagai upaya optimalisasi pelayanan kepada masyarakat, walaupun ia juga mengakui bahwa memang masih ada beberapa pihak yang menolak pemekaran tersebut.
Data dari sebuah penelitian survey menunjukkan bahwa memang secara mayoritas masyarakat papua sangat mendukung adanya DOB tersebut lantaran mereka mengaku sangat merasakan terlayani dengan jauh lebih cepat dan lebih baik lagi.
Pemerintah berkomitmen penuh terhadap kebijakan percepatan pembangunan kesejahteraan di Tanah papua melalui berbagai upaya, salah satunya yaitu dengan Orang Asli papua sebagai pemimpin wilayah.
Dengan komitmen tersebut, bahkan pihak DPR sudah melakukan penjajakan dengan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dan sudah ditandatangani oleh gubernur.
