Jayapura – Gugurnya dua anggota TNI akibat serangan kelompok kriminal bersenjata di Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah, sangat disayangkan. Selain pendekatan keamanan secara tegas dan terukur, pemerintah diharapkan terus mengedepankan langkah persuasif dan dialog untuk membangun kepercayaan publik yang lebih luas.
Sebagaimana diberitakan, Sersan Dua Riswar dan Brigadir Dua Mesak Indey diserang kelompok kriminal bersenjata (KKB) saat sedang mengamankan shalat Tarawih di Masjid Al Amaliah, Distrik Ilu, Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah, Sabtu (25/3/2023) malam. Selain itu, seorang anggota Polsek Ilu, yakni Muhammad Arif Hidayat, mengalami luka berat karena tertembak di paha.
Ketua Gugus Tugas Papua Universitas Gadjah Mada Gabriel Lele, ketika dihubungi, Minggu (26/3/2023), mengatakan, peristiwa tersebut sungguh memprihatinkan. Menurut Gabriel, eskalasi kekerasan dari pihak Organisasi Papua Merdeka (OPM) atau Komite Nasional Papua Barat (KNPB) tersebut dilakukan untuk mempertegas eksistensi mereka dengan mengambil momen tertentu selain untuk menambah kekuatan dengan merebut senjata aparat.
Menurut Gabriel, tindakan kekerasan tersebut harus dihadapi dengan pendekatan yang tegas dan terukur, berupa penegakan hukum. Di sisi lain, aparat keamanan yang diterjunkan di sana perlu dibekali keterampilan dan pengetahuan yang cukup tentang medan setempat dan pola gerakan OPM.
”Tidak perlu melakukan penambahan pasukan, tapi terus melakukan pendekatan militer dan sosial. OPM merasa terpojok karena sebagian basis dukungan sosial mereka sudah direbut aparat. Itulah sebabnya, mereka melakukan serangan dan teror yang menyasar target sipil yang dianggap tidak mendukung mereka meski juga tidak mendukung aparat,” kata Gabriel.
Gugus Tugas Papua UGM mencatat, jumlah tindak kekerasan di Provinsi Papua ataupun Provinsi Papua Barat dari Januari 2010 hingga Maret 2022 sebanyak 348 kasus. Sedikitnya terdapat 2.118 korban yang terdiri dari 1.654 orang mengalami luka-luka dan 464 jiwa meninggal dunia. Menurut Gabriel, aparat di sana perlu melaksanakan upaya diplomasi untuk memenangkan hati publik secara luas, yakni di satu sisi membangun kepercayaan publik dan di sisi lain membatasi pengaruh OPM.
Sejalan dengan itu, upaya dialog tetap diperlukan sebagai upaya membangun kesepahaman dan perdamaian, meski kelompok OPM atau KNPB lebih kompleks karena terfragmentasi antara satu kelompok dengan yang lain. ”Harus ada dialog sosial-kultural dengan komponen masyarakat Papua yang nonseparatis yang jumlahnya lebih banyak tapi diam,” ujar Gabriel.
Secara terpisah, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid mengecam kekerasan yang terus terjadi di Papua dan menimbulkan korban, baik polisi maupun TNI, OPM atau Tentara Nasional Papua Barat (TNPB), serta warga sipil. Beberapa tahun terakhir, menurut Usman, kekerasan di Papua menunjukkan eskalasi tinggi dengan intensitas yang tinggi pula dibandingkan provinsi lain di Indonesia.
Jatuhnya korban, kata dia, seharusnya sedapat mungkin dikurangi dengan terlebih dahulu mengevaluasi kebijakan yang diterapkan di sana. Pemerintah dinilai bersikap ambigu karena di satu sisi menyebut kelompok OPM atau TNPB hanya sebagai kelompok kriminal bersenjata (KKB) sehingga pendekatan yang dilakukan adalah penegakan hukum oleh kepolisian.
Jatuhnya korban, kata dia, seharusnya sedapat mungkin dikurangi dengan terlebih dahulu mengevaluasi kebijakan yang diterapkan di sana. Pemerintah dinilai bersikap ambigu karena di satu sisi menyebut kelompok OPM atau TNPB hanya sebagai kelompok kriminal bersenjata (KKB) sehingga pendekatan yang dilakukan adalah penegakan hukum oleh kepolisian.
Jatuhnya korban, kata dia, seharusnya sedapat mungkin dikurangi dengan terlebih dahulu mengevaluasi kebijakan yang diterapkan di sana. Pemerintah dinilai bersikap ambigu karena di satu sisi menyebut kelompok OPM atau TNPB hanya sebagai kelompok kriminal bersenjata (KKB) sehingga pendekatan yang dilakukan adalah penegakan hukum oleh kepolisian.
”Tidak perlu melakukan penambahan pasukan, tapi terus melakukan pendekatan militer dan sosial. OPM merasa terpojok karena sebagian basis dukungan sosial mereka sudah direbut aparat. Itulah sebabnya, mereka melakukan serangan dan teror yang menyasar target sipil yang dianggap tidak mendukung mereka meski juga tidak mendukung aparat,” kata Gabriel.
