nusarayaonline.id – Insiden penyanderaan Pilot Susi Air yang dilakukan kelompok OPM pimpinan Egianus Kogoya dan telah berjalan sekitar dua pekan, hingga kini terus menjadi perhatian dan sorotan banyak pihak. Selain dari pemerintah yang melibatkan tokoh masyarakat untuk bernegosiasi, juga terdapat pihak lain yang mencoba untuk merespon. ‘
Salah satu respon yang bersifat kontroversif datang dari moderator Dewan Gereja Papua (DGP), Pendeta Benny Giay yang menyampaikan adanya surat gembala yang ditujukan kepada Egianus Kogoya terkait penyanderaan Pilot Susi Air. Menurutnya, bahwa dengan mempertimbangkan berbagai kepentingan orang Papua, demi mencegah lebih banyak korban masyarakat sipil di distrik Paro dan distrik-distrik lainnya ke depan, kemudian aspek kemanusiaan dari sang pilot dengan kebutuhannya di tempat penyanderaan dan berpedoman kepada pengalaman penyanderaan oleh OPM, yakni: perisitiwa penyanderaan di Nduga (Januari, 1996) serta penyanderaan 2 orang warga Belgia (Juni, 2001). Maka pihaknya menyarankan kepada Egianus Kogoya untuk segera menunjuk tim juru runding dalam rangka membebaskan sang pilot. Dibuatnya surat gembala tersebut didasari adanya anggapan bahwa bangsa Papua di dalam Republik Indonesia sedang menyaksikan pengalaman pendudukan tanah milik orang asli Amerika dan Australia oleh bangsa Eropa, yang dalam konteks Tanah Papua dewasa ini disebut genosida merangkak atau bertahap.
Sebelumnya, melalui anggota DGP, Pendeta Socratez Sofyan Yoman juga telah menyampaikan surat terbuka meminta TPNPB-OPM pimpinan Egianus Kogoya agar membebaskan Pilot Susi Air. Menurutnya, jika Egianus melepaskan sang pilot maka akan mendapat simpati yang luar biasa dari masyarkat global karena dianggap telah berjuang dari sisi politik. Sebuah strategi memanfaatkan momentum negosiasi untuk mencari panggung kelompok OPM di mata dunia. Tetap saja, misi mereka berakhir pada upaya untuk menuntu pelepasan Papua dari negara Indonesia.
Permintaan Tebusan oleh Egianus Kogoya Terkait Negosiasi Penyelamatan Pilot Tak Masuk Akal
Untuk diketahui bahwa berdasarkan hasil negosiasi antara Egianus Kogoya dan perwakilan dari pemerintah melalui tokoh masyarakat, disebutkan bahwa Egianus Kogoya mengajukan dua syarat, yakni uang dan senjata yang menjadi syarat utama pembebasan Pilot Susi Air. Merespon hal tersebut, Kepala Badan Nasional Penanggulan Terorisme (BNPT), Boy Rafli Amar menyatakan bahwa permintaan tersebut tidak masuk akal. Dirinya justru mempertegas bahwa tindakan Egianus Kogoya tergolong terorisme. Sehingga diharapkan kepada aparat TNI Polri untuk tidak ragu menindak dengan hukum terorisme.
Kapolda Papua, Irjen Pol Mathius D Fakhiri juga menambahkan bahwa permintaan senjata api dan amunisi dipastikan sulit dipenuhi karena hal tersebut hanya akan memperburuk situasi. Oleh karena itu, dipastikan bahwa tim negosiasi akan berkomunikasi ulang dengan Egianus Kogoya.
Indikasi Kepentingan lain Dibalik Saran DGP Dorong Egianus Kogoya Bebaskan Pilot Susi Air
Perlu diketahui bahwa aktivitas DGP dan kecenderungannya selama ini lebih membela kelompok separatis Papua daripada mendukung program dan kebijakan pemerintah. Hal ini perlu menjadi hal yang dicermati sekaligus diwaspadai, karena mengandung misi yang keluar dari jalur bernegara dan bermasyarakat. DGP bisa digolongkan bagian dari Front Clandestine dengan misi utama pelepasan wilayah Papua dari Indonesia.
Berdasarkan track record yang selama ini beredar di media, bahwa DGP merupakan lembaga yang kerap menyuarakan pembelaan terhadap masyarakat Papua terutama dukungannya terkait pelepasan dari wilayah Indonesia. Kemunculan pendeta politik Socratez Yoman yang meminta sang pilot agar dibebaskan terkesan pada sebuah pengkondisian dan kandungan maksud tertentu. Pasalnya, Socratez Yoman baru saja terbongkar sebagai pihak yang menulis sejumlah narasi terkait dukungannya terhadap tersangka KPK, Lukas Enembe. Dirinya juga sejak lama menyatakan berdiri mendukung kemerdekaan Papua.
Namun dibalik hal tersebut, tak banyak yang menyangka bahwa Socratez Yoman merupakan salah satu tokoh agama yang juga merangkap sebagai aktivis pro kemerdekaan Papua. Ia memiliki concern dalam bidang ideologi untuk mempengaruhi masyarakat, utamanya untuk turut serta memperjuangkan kemerdekaan wilayah Papua dari Indonesia. Dalam perjalanannya, kiprah Socratez sebagai penggembala umat justru tersusul oleh aktivitasnya yang tendensius pada upaya politik untuk melepaskan diri dari Indonesia. Sejumlah jejak dari kegiatan dan gerakan politiknya telah membuat sejumlah pihak merasa keberatan, tidak terima, bahkan hingga menyulut provokasi.
Motif Pelaksanaan Dialog Papua Merdeka dalam Momentum Pembebasan Pilot Susi Air
Kembali terkait kemunculan surat gembala yang ditujukan kepada Egianus Kogoya untuk meminta bebaskan Pilot Susi Air. Terdapat unsur pemanfaatan dari momentum tersebut untuk mengejar spotlight mata internasional. Bahwa kelompok separatis Papua, terlebih pimpinan Egianus Kogoya yang kerap berulah dan bertindak kejam terhadp pihak yang dianggap lawan, nantinya justru disebut sebagai kelompok anti kekerasan. Inilah yang harus menjadi kewaspadaan bersama. Sebuah strategi mundur satu langkah untuk mencapai dua langkah lebih maju.
Benny Giay sebagai moderator DGP, dalam keterangannya menyebut bahwa Egianus Kogoya harus melihat dari sisi kemanusiaan bahwa dengan menyandera pilot secara psikologi akan menggangu keluarganya. Namun jika pilot dibebaskan akan mendapat simpati luar biasa. Pendeta Socratez Yoman bahkan menyebut bahwa insiden penyanderaan ini seperti sebuah permainan, hal tersebut merujuk pada konflik panjang yang terjadi sejak 1960, namun sayangnya tidak terdapat tim runding untuk menyelesaikan masalah termasuk upaya membebaskan sandera.
Terselip sebuah tujuan terselubung bahwa upaya pendekatan dialog yang selama ini menjadi impian dari para pendukung kelompok separatis berkaitan dengan referendum tengah diupayakan dimana hal tersebut diselipkan dengan momentum pembebasan pilot Susi Air.
Jika kita melihat dari sisi pemerintah Indonesia, tak kurang berbagai upaya telah dilaksanakan dalam penyelesaian konflik di wilayah Papua melalui berbagai pendekatan. Beragam strategi juga telah dan tengah ditempuh dalam penyelesaian permasalahan separatis di Papua. Adanya sejumlah kejadian penyerangan hingga menimbulkan korban meninggal menjadi salah satu yang perlu diwaspadai hingga menjadi evaluasi. Meskipun begitu, hal tersebut tidak serta merta kemudian dikaitkan secara langsung sebagai dampak dari sejumlah kebijakan pemerintah, termasuk adanya pemekaran provinsi.
Pada dasarnya, permasalahan eksistensi kelompok separatis dan teroris (KST) Papua atau istilah lainnya yakni Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) berkaitan dengan isu politik dan ideologi. Berbagai upaya pemerintah untuk memajukan Papua selalu mendapat resistensi dari pihak tersebut, mulai dari revisi Undang-Undang (UU) Otonomi Khusus (Otsus) hingga UU pemekaran tiga wilayah baru di Papua. Satu hal yang menjadi misi panjang mereka adalah ingin memisahkan diri dari Indonesia.
Dalam hal kebijakan pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) misalnya, mereka beranggapan bahwa realisasi UU tersebut berdampak pada semakin sempitnya ruang gerak dan eksistensi serta membahayakan posisi. Sejumlah narasi dari oposisi bahkan menyebut kebijakan pemekaran menjadi pemicu eskalasi konflik bersenjata di Papua. Padahal kebijakan tersebut dimaksudkan sebagai upaya percepatan pembangunan serta memotong jarak pelayanan yang sebelumnya menjadi kendala bagi wilayah yang memiliki jangkauan luas seperti Papua.
Pada akhirnya, harapan adanya dialog antara pemerintah pusat dan masyarakat Papua diindikasi belum tentu membawa pengaruh besar bagi banalitas dan perubahan sikap kelompok separatis Papua. Misi panjang mereka adalah lepas dari Indonesia bagaimanapun kondisinya. Salah satu faktor pembentuknya adalah doktrin dan pengaruh dari pemimpin kelompok tersebut. Benny Wenda misalnya, atau beberapa panglima mereka di setiap wilayah, salah satunya Egianus Kogoya. Dengan modal kewibawaan serta kesenioritasannya mampu mempengaruhi sebagian besar anggotanya yang mungkin tidak memiliki pengetahuan yang lebih tinggi darinya serta memiliki sikap militan dalam setiap kegiatan atau aksi yang bertentangan dengan kebijakan pemerintah ataupun menyinggung kemerdekaan. Di benak mereka, mungkin ketika Papua lepas dari Indonesia akan lebih maju dari sebelumnya, padahal kenyataannya tidak demikian. Timor leste adalah bukti nyata.
Maka sekali lagi, wajib untuk diwaspadai perihal sikap dari Dewan Gereja Papua yang jelas-jelas mendukung lepasnya Papua dari Indonesia namun sekonyong-konyong meminta agar sang pilot dibebaskan. Karena tugas seorang tokoh agama adalah menebar kedamaian umat, bukan turut berpolitik ataupun ikut campur dalam konflik separatis kemerdekaan Papua.
__
Agus Kosek
(Pemerhati Masalah Papua)
