nusarayaonline.id – Di tengah upaya pencarian keberadaan Pilot Susi Air, Kapten Philips Mark Mehrtens yang dikabarkan mengalami penyanderaan oleh Kelompok Separatis Papua pimpinan Egianus Kogoya, sejumlah kabar datang silih berganti menjadi spekulasi publik dalam merespon rasa keingintahuan atas kejadian tersebut. Pasca terjadinya simpang siur isu antara menyelamatkan diri atau ditangkap setelah pesawatnya dibakar, kini muncul sebuah unggahan di media sosial berformat foto seorang pria warga negara asing yang memegang bendera bintang kejora ditengah sejumlah orang yang mengenakan koteka dan bersenjata. Beredarnya foto tersebut sempat menjadi perbincangan karena dinarasikan dan diklaim sebagai pilot Susi Air yang saat ini telah bergabung menjadi bagian dari kelompok separatis OPM pimpinan Egianus Kogoya.
Menanggapi hal tersebut, Kabid Humas Polda Papua, Kombes Ignatius Benny menegaskan bahwa foto dan narasi yang sempat beredar di media sosial tersebut adalah hoaks. Setelah dilakukan penyelidikan, foto tersebut merupakan tangkapan layar (screen capture) dari penggalan sebuah video yang pernah dimuat di salah satu media dan ditayangkan sekitar Februari 2022 silam. Hal ini terlihat dari kualitas foto yang tidak jelas dan cenderung blur. Atas kemunculan foto provokatif tersebut, Polda Papua berharap agar masyarakat tidak mudah terprovokasi dengan unggahan tersebut apalagi ikut menyebarluaskan karena bisa dijerat UU ITE.
Lebih detailnya, sumber foto tersebut dikutip dari sebuah video yang telah lama diunggah oleh salah satu akun platform media sosial Instagram bernama @media_papua_of_melanesian dengan diimbuhi caption bertuliskan “welcome to Papua”. Pihak Kepolisian menegaskan akan menelusuri video tersebut untuk mengetahi apa maksud akun tersebut mengunggah video disinformatif yang berdurasi 43 detik.
Kabar Hoaks TNI Lakukan Operasi Militer di Distrik Paro, Kabupaten Nduga
Motif penyebaran kabar hoaks juga tak hanya dilakukan melalui jalur media sosial oleh komplotan separatis pimpinan Egianus Kogoya ataupun afiliasinya. Sebelumnya, sempat beredar rumor bahwa TNI-Polri akan melakukan operasi militer di Distrik Paro, Kabupaten Nduga. Kabar tersebut sengaja dihembuskan agar warga panik dan meninggalkan distrik Paro. Akibat hal tersebut, sejumlah warga yang semula bermukim di distrik Paro akhirnya memilih mengungsi ke wilayah lain. Rumor tersebut juga telah ditegaskan oleh Pangdam XVII/Cenderawasih, Mayjen TNI Muhammad Saleh Mustafa sebagai hoaks. Sebuah provokasi yang menyudutkan pemerintah seolah-olah telah mengambil tindakan militeristik.
Komitmen Pemerintah Pastikan Pengusutan Insiden Pembakaran Pesawat dan Penyanderaan Pilot Susi Air
Posisi pilot Susi Air yang hingga kini masih dalam pencarian menjadi harapan bagi setiap masyarakat terhadap aparat keamanan serta tokoh setempat yang terlibat agar dapat segera menemukan titik terang.
Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU), Marsekal Fadjar Prasetyo menyatakan bahwa untuk mencegah peristiwa serupa terulang pihaknya akan memperketat pemberian security clearance bagi semua pilot yang mengudara di wilayah Papua. Security clearance adalah suatu bentuk izin tertulis yang dikeluarkan Markas Besar TNI bagi pesawat udara asing tidak berjadwal untuk melintas atau mendarat di Indonesia dalam kurun waktu tertentu, dengan mempertimbangkan faktor keamanan. Hal demikian dilakukan untuk menjamin keselamatan penumpan beserta kru.
Di jajaran Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), koordinasi dengan pemerintah Selandia Baru terus dilakukan dalam upaya menyelamatkan pilot Susi Air. Dalam konteks hubungan bilateral, komunikasi telah berlangsung namun pihaknya tidak bisa menjelaskan secara detail sejauh mana komunikasi telah berlangsung.
Sementara itu, Anggota Komisi I DPR Sukamta menyarankan penggunaan alat pelacak digital milik Kepolisian untuk mencari keberadaan sang pilot. Alat tersebut, sempat diungkapkan Menko Polhukam Mahfud MD beberapa waktu lalu yang cukup antusias ketika Polri mampu melacak dan menemukan keberadaan salah satu tenaga kerja Wanita (TKW) yang tengah dalam kesulitan di Arab Saudi. Menurutnya, alangkah baiknya kecanggihan alat digital tersebut juga dapat digunakan untuk kepentingan keamanan di dalam negeri, termasuk mendeteksi dan melacak keberadaan para pimpinan kelompok separatis di Papua.
Masih dari Anggota Komisi I DPR, TB Hasanudin merespon insiden Pilot Susi Air di Paro, dirinya menilai bahwa TNI tak dapat bergerak sendiri dalam proses penyelamatan pilot Susi Air setelah kelompok separatis menyerang dan membakar pesawat PK-BVY yang dikemudikannya. Sebab, penanganan kelompok separatis yang juga kerap disebut sebagai Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) merupakan ranah aparat penegak hukum, dalam hal ini pihak kepolisian. Pihak TNI tak dapat menjalankan operasi untuk melawan KKB, tanpa adanya perintah dari Presiden. Sehingga tugas TNI saat ini adalah membantu kepolisian dalam mengatasi konflik Papua.
Karenanya, TNI sebaiknya memiliki dasar hukum yang kuat dalam menangani masalah konflik di Papua, khususnya KKB. Hal ini sangat penting agar tidak terjadi masalah hukum ketika TNI melakukan operasi di Papua. Salah satu payung hukum yang diusulkannya adalah peraturan presiden (Perpres) yang didalamnya mengatur tentang operasi di Papua. Mengingat TNI memiliki kemampuan untuk hal tersebut.
Kemudian perihal penguatan personel aparat keamanan, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menegaskan bahwa pendirian markas Komando Distrik Militer (Kodam) di 4 Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua akan segera direalisasikan. Hal tersebut dilandasi oleh sistem pertahanan Indonesia yang menitikbeatka pertahanan bersama dan rakyat semesta. Oleh karena itu, harus terdapat kerja sama antara pemerintah daerah dengan masyarakat sipil.
__
Agus Kosek
(Pemerhati Masalah Papua)
