nusarayaonline.id – Adanya pergerakan dari pihak yang tidak senang atau kecewa atas penangkapan Lukas Enembe memang bukanlah isapan jempol belaka yang kemudian dibiarkan begitu saja. Setelah sebelumnya terdapat massa yang menghalangi pemeriksaan sang mantan gubernur, kemudian pihak keluarga yang mencoba menebar isu provokatif mengusik kondusifitas wilayah Papua dengan menyinggung proses penangkapan dan akses pendampingan yang dinarasikan tidak wajar, kemudian munculnya pembelaan dari tokoh separatis Benny Wenda, hingga turut campurnya juru bicara TPNPB OPM, Sebby Sambom mengomentari proses penangkapan dengan sentiment negatif.
Upaya yang mengarah pada provokasi tersebut kini muncul dengan wujud seruan aksi yang direncanakan akan dilaksanakan selama sepekan dengan tuntutan penolakan penangkapan Lukas Enembe. Dalam seruan tersebut, disebutkan bahwa aksi unjuk rasa akan dilaksanakan serentak pada 16 Januari 2023 di Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Keerom, Nabire, Tolikara, hingga Jayawijaya, dimotori oleh KRP, Dewan Adat Papua, Dewan Gereja Papua, serta elite politik pendukung Lukas Enembe. Bahkan, untuk meyakinkan tindakannnya, dalam seruan tersebut juga ditampilkan semacam surat imbauan yang mencatut institusi Polri. Lagi-lagi, media sosial menjadi jalur cepat untuk menyebarkan isu tersebut kepada masyarakat di Papua, khususnya di Jayapura.
Meski pihak kepolisian melalui Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Ignatius Benny Ady Prabowo, S.H., S.I.K., M.Kom. telah menegaskan bahwa surat imbauan yang beredar tersebut adalah tidak benar atau hoaks, namun sejumlah masyarakat telah termakan isu tersebut dengan sejumlah antisipasi hingga mawas diri. Bahkan di sejumlah sekolah, terpantau pada Senin 16 Januari 2023 memilih meliburkan kegiatan belajar mengajar. Isu unjuk rasa tersebut terbukti jelas mengganggu kegiatan dan rasa aman masyarakat.
Pihak kepolisian secara tegas menyampaikan tidak pernah mengeluarkan surat imbauan yang bertuliskan akan adanya aksi unjuk rasa simpatisan Lukas Enembe yang hendak melakukan penolakan pejabat baru pengganti Gubernur Papua hingga pengusiran masyarakat bukan orang asli Papua (OAP). Masyarakat diminta untuk tidak terpancing isu-isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Untuk diketahui bahwa hingga kini Polres kota maupun Polres Kabupaten Jayapura masih disiagakan personilnya untuk antisipasi isu yang berkembang.
Situasi Jayapura Aman dan Kondusif
Berdasarkan pantauan lapangan, hingga waktu menjelang sore hari tidak terdapat aktivitas seperti dalam seruan yang sempat menghebohkan masyarakat tersebut. Tidak terdapat tanda-tanda bakal terjadinya aksi unjuk rasa pasca penangkapan Lukas Enembe. Masyarakat di kawasan Abepura sampai Expo Waena tetap melaksanakan kegiatan sehari-hari dan berjalan normal. Titik-titik rawan aksi demonstrasi seperti di Lingkaran Abepura, Gapura Universitas Cenderawasih Abepura, Uncen Waena, maupun Expo Waena juga terpantau normal dan situasi sangat kondusif.
Sebelumnya, Kapolresta Jayapura Kota, Kombes Dr Victor Mackbon juga telah memberikan klarifikasi melalui pesan berbentuk flyer yang berisi imbauan kepada seluruh masyarakat kota Jayapura dan sekitarnya agar tetap tenang dan melaksanakan aktivitas sehari-hari seperti biasa. Selebaran dan informasi berantai melalui WhatsApp yang sempat beredar adalah tidak benar. Masyarakat tidak perlu cemas dan terprovokasi terhadap informasi yang tidak dapat dipertanggunggjawabkan tersebut.
Sementara itu, Ketua umum Paguyuban Pemuda Nusantara Papua Republik Indonesia (PPNP-RI), Jack J Puraro, juga meminta semua pihak tidak terprovokasi pasca ditangkapnya Gubernur Papua Lukas Enembe oleh KPK. Menurutnya, biarlah semua itu berjalan dengan proses hukum yang berlaku. Papua yang damai adalah harapan bersama. Dirinya mengajak semua pihak untuk menciptakan kedamaian dengan tetap menjalin persatuan sesama anak bangsa.
Lukas Enembe Diindikasi Alirkan Dana ke OPM
Munculnya pernyataan pembelaan dari aktivis separatis Benny Wenda dan juru bicara TPNPB OPM, Sebby Sambom terhadap Lukas Enembe jelas bukan hal yang sifatnya biasa atau normatif. Diindikasi terdapat sebab akibat mengapa hingga pihak yang notabene oposisi pemerintah tersebut mendukung sang koruptor. Padahal kedua pihak tersebut harusnya adalah ujung yang saling berlawanan.
Merespon adanya kemungkinan hubungan tersebut, KPK telah berencana mengusut aliran dana ke Organisasi Papua Merdeka (OPM). Rencana tersebut didukung dan dinantikan berbagai pihak. Kabag Pemberitaan KPK, Ali Fikri menyatakan bahwa proses penyelidikan kasus suap dan gratifikasi Lukas Enembe masih terus dilakukan. Penyidik KPK juga tengah melacak aset dari Lukas Enembe yang diduga berasa dari tindak pidana korupsi termasuk indikasi adanya aliran dana ke pihak OPM.
Anggota Komisi III DPR Habiburokhman menilai bahwa jika terbukti adanya aliran dana dari Lukas Enembe ke pihak OPM, maka bisa dijerat dengan UU Anti Terorisme. Meskipun demikian, ia meminta KPK untuk fokus terlebih dahulu pada proses penyidikan. Hal tersebut dilakukan agar bukti-bukti terkumpul lengkap. Sebelumnya, Anggota Komisi III DPR, Jazilul Fawaid juga menyatakan bahwa jika terbukti terdapat aliran dana ke OPM maka tindakan Lukas Enembe bisa masuk kategori tindak pidana makar. Adanya dugaan tersebut tidak boleh dibiarkan menjadi rumor semata, pihak KPK harus segera membuktikannya.
Untuk diketahui bahwa sejumlah oknum elite di Papua telah lama memainkan isu politik demi merampok uang negara. Isu politik dimainkan untuk membenarkan ulah yang mereka lakukan agar seolah-olah untuk rakyat dan atas nama rakyat. Padahal, realita di lapangan menunjukan tidak terdapat pembangunan serta keadilan sosial yang dihasilkan dari praktik korupsi tersebut. Korupsi justru menciptakan kemiskinan serta kesengsaraan. Seluruh masyarakat Papua telah lama sadar dan sangat membutuhkan keberpihakan hukum Indonesia untuk memberantas elite-elite dan pejabat yang berpesta pora, menggunakan uang kebijakan Otsus atau anggaran Papua.
__
Agus Kosek
(Pemerhati Masalah Papua)
