nusarayaonline.id – Hingga kini faktor kesehatan masih menjadi alasan bagi pihak Lukas Enembe untuk menunda proses penyidikan yang tengah dilakukan oleh KPK. Sebuah pernyataan mengejutkan bahkan datang dari kuasa hukum tersangka kasus korupsi dan gratifikasi tersebut agar kliennya diizinkan untuk berobat ke luar negeri. Hal tersebut lantas menjadi sorotan banyak pihak. Seperti yang kita ketahui bahwa sebelum ditetapkan sebagai tersangka, Lukas Enembe kerap meninggalkan wilayah Papua untuk berkunjung ke sejumlah negara tetangga dengan alasan berobat karena sakit. Namun berdasarkan sejumlah bukti dari CCTV yang kini telah beredar di publik secara gamblang memperlihatkan sang gubernur petahana tersebut sedang berada di belakang meja judi. Hal ini yang kemudian digarisbawahi oleh publik termasuk aparat dan pihak KPK dalam mewaspadai kemungkinan adanya modus lama.
Dalam sebuah pernyataan di media, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengungkapkan kabar terbaru tentang penanganan Luka Enembe. Bahwa faktor kesehatan sang tersangka hingga kini masih menjadi penyebab mengapa belum dilanjutkannya pemeriksaan terhadap yang bersangkutan. Pihak KPK disebut masih menunggu rekomendasi hasil pemeriksaan oleh Ikatan Dokter Indonesia (IDI) yang bakal menjadi acuan dalam proses pemeriksaan. Hal tersebut yang hingga kini menjadi penyebab mengapa KPK belum mengambil langkah konkrit untuk memeriksa Lukas Enembe.
Sebelumnya, pemeriksaan terhadap Lukas Enembe sempat berlangsung secara alot. Dirinya semoat tidak mau memenuhi panggilan penyidik, baik di Jayapura maupun di Jakarta dengan alasan sakit. Ketua KPK pernah menanggapi perihal permintaan untuk berobat ke luar negeri dengan alternatif ke pengobatan di RSPAD. Pasalnya sang tersangka diketahui pernah dirawat di rumah sakit tersebut.
Tokoh Pemuda Papua Sarankan agar KPK Tak Izinkan Lukas Enembe Berobat ke Singapura
Salah satu pihak yang kemudian merespon adanya permintaan dari pihak Lukas Enembe yang meminta izin berobat ke Singapura datang dari tokoh muda Papua, Ali Kabiay. Secara tegas dirinya meminta agar KPK tidak mengizinkan sang tersangka untuk berobat ke Singapura meski dengan dalih kemanusiaan sekalipun. Gubernur Papua Lukas Enembe dapat melaksanakan pengobatan di dalam negeri, karena kualitas dokter dan rumah sakit-rumah sakit ternama di Indonesia seperti RSPAD Gatot Subroto dan RSCM tidak kalah dari Singapura.
Dirinya bahkan mencurigai permintaan tim kuasa hukum Lukas Enembe untuk berobat ke Singapura memiliki agenda terselubung. Terdapat sejumlah pihak yang telah curiga bahwa alasan berobat ke Singapura adalah modus untuk kabur. Sebelumnya terdapat kasus bupati dari Papua yang sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, kemudian kabur ke Papua Nugini. Ali Kabiay juga meminta kepada KPK agar tidak memperlakukan Lukas Enembe terlampau istimewa mengingat selama kepemimpinan Lukas di tanah Papua telah menimbulkan kekecewaan terhadap masyarakat. Salah satu contoh, sebagaimana diungkapkan Bupati Biak Numfor dalam sebuah video. Secara blak-blakan sang Bupati tersebut bicara minimnya dukungan anggaran dari Pemerintah Provinsi Papua selama. Dirinya juga menilai kebijakan anggaran dan program dari Pemerintah Provinsi Papua selama ini terkesan mengabaikan Kabupaten Biak Numfor. Adanya ungkapan kekesalan seorang Bupati merupakan kekesalan bersama atas ketidakadilan pengalokasian anggaran pembangunan yang mereka rasakan.
Kondisi tersebut bisa dikatakan bahwa Lukas Enembe selama ini tidak fokus dalam melihat daerahnya sendiri. Sehingga menjadi evaluasi kepada pemerintah dan seluruh stakeholders, khususnya para pimpinan pusat partai politik di Indonesia, agar dalam melakukan rekrutmen calon pemimpin daerah untuk tanah Papua, agar benar-benar melalui proses screening yang ketat. Papua butuh seorang pemimpin yang benar-benar mengamalkan Pancasila dan cinta tanah air. Seorang pemimpin seyogyanya mampu bersikap amanah, bisa memimpin bukan hanya untuk orang asli Papua saja, tetapi menjadi pemimpin untuk saudara-saudara dari seluruh Indonesia yang tinggal di Papua.
Dorongan Tokoh Pemuda Agar Para Koruptor di Papua Diperiksa di Jakarta
Kegerahan publik Papua terhadap kasus Lukas Enembe yang berbelit-belit juga menimbulkan sejumlah suara protes dan seruan. Salah satunya datang dari Tokoh Pemuda Dewan Adat Kabupaten Keerom, Yohanis A Musui. Dirinya meminta Gubernur Papua Lukas Enembe agar diperiksa KPK di Jakarta. Yohanis berharap jika sang gubernur mulai pulih, untuk rela ke Jakarta agar dugaan korupsi yang dituduhkan kepadanya cepat selesai. Dirinya juga meminta KPK tidak hanya memeriksa Lukas, tetapi juga pejabat-pejabat daerah lain di wilayah Papua yang terindikasi melakukan penyelewengan keuangan negara. Ia juga melayangkan kritik keras kepada penasihat hukum Lukas Enembe, Aloysius Renwarin, yang meminta agar KPK memeriksa dirinya di Jayapura, Papua. Menurutnya, seorang pengacara ialah penegak hukum yang seharusnya mengerti dan mematuhi hukum.
Sebagai pemuda, Yohnis menyuarakan mimpi kaum muda Papua yang mendambakan agar tanah Papua terberkati bebas dari perilaku kotor para koruptor. Menurutnya, kalangan pemuda lah yang paling terdampak akibat korupsi, antara lain semakin bertambah pemuda yang menganggur karena lapangan kerja yang sempit serta tingkat pendidikan yang rendah akibat ketiadaan biaya untuk melanjutkan sekolah ke jenjang pendidikan lebih tinggi.
Dorongan Masyarakat agar Lukas Enembe Ungkap Seluruh Pihak yang Terlibat Korupsi
Salah satu masyarakat yang menilai peliknya kasus Lukas Enembe datang dari warga Kabupaten Keerom bernama Thomas Kereway. Pria berusia 61 tahun tersebut menyatakan aktif mengikuti perkembangan berita terkait proses hukum kasus yang menjerat Lukas Enembe. Menurutnya langkah yang ditempuh oleh lembaga antirasuah KPK dalam penanganan kasus Lukas Enembe sudah tepat dan manusiawi. Mestinya, Lukas juga membalas dengan bersikap lebih kooperatif terhadap KPK dan lebih legowo.
Dirinya meminta Lukas Enembe agar berterus terang kepada KPK untuk membuka siapa kroni-kroni, pihak swasta, maupun para pejabat daerah lainnya di wilayah Papua yang terlibat kasus. Selain memudahkan tugas KPK, juga akan sangat membantu mempercepat pencapaian kesejahteraan masyarakat Papua pada era Otsus tahap kedua saat ini, sehingga tidak seperti hasil Otsus tahap satu yang dinilainya gagal dan terhambat akibat korupsi.
Sementara itu, Ketua Dewan Adat Suku (DAS) Wilayah Tabi, Papua, Daniel Toto, mengungkapkan bahwa Gubernur Lukas Enembe beberapa waktu lalu telah melakukan beberapa tugas di lingkungan Pemerintahan Provinsi (Pemprov) Papua. Sehingga, Lukas Enembe seharusnya tidak bisa lagi menggunakan alasan sakit untuk menghindari pemeriksaan tim penyidik KPK terkait kasus suap dan gratifikasi proyek yang bersumber dari APBD Provinsi Papua. Seorang tersangka kasus korupsi mestinya ditahan. Menurutnya, kasus Lukas Enembe terang benderang di mata masyarakat, bahkan masyarakat awam pun mengetahui bahwa benar-benar ada terjadi satu tindakan penyalahgunaan keuangan daerah. Keuangan daerah seharusnya dipakai untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.
__
Agus Kosek
(Pemerhati Masalah Papua)
