nusarayaonline.id – Hingga hari kedua kunjungan Anies Baswedan di Jayapura Papua, sejumlah kegiatan yang melibatkan masyarakat telah dilaksanakan sang bakal calon Presiden yang tengah diusung oleh Partai NasDem tersebut. Tokoh masyarakat, tokoh adat, hingga masyarakat mineal di sejumlah tempat strategis telah disapa serta ditemui oleh Anies sebagai bentuk konsekuensinya menjadi tokok publik. Label safari politik yang dilaksanakan di sejumlah kota menjadi agenda Anies untuk mencuri start dalam berkampanye semenjak dirinya dipinang oleh partai NasDem.
Meski mendapat sambutan dari sebagian masyarakat, namun sejumlah tokoh dan kelompok secara bergelombang terpantau telah menyatakan sikap penolakan terkait kedatangan mantan Gubernur DKI tersebut. Sejumlah masyarakat adat Tabi-Saireri secara tegas menolak keras kedatangan Anies Baswedan di Papua. Tokoh intelektual muda Saireri, Michael M. Sineri menyatakan bahwa pihaknya menolak kehadiran Anies Baswedan lantaran tidak ingin situasi Papua terganggu. Pasalnya menjelang tahun 2024, berbagai pihak telah mulai memainkan politik praktis untuk mencari dukungan, hal sama juga dinilai sedang dilakukan Anies Baswedan. Sementara itu, Tokoh Pemuda Tabi Paulinus Ohee menyatakan bahwa pihaknya khawatir adanya permainan politik identitas di Papua, termasuk menolak dijadikan komoditi politik praktis yang dapat mengganggu stabilitas kamtibmas di Papua.
Perwakilan Tokoh masyarakat, pemuda, dan tokoh perempuan Tabi wilayah Sentani Barat Moi, Benhur Yoboisembut menyatakan bahwa Anies merupakan tokoh publik yang mendepankan politik identitas dan tidak berjiwa nasionalis. Anies juga disebut tidak pantas diusung sebagai calon presiden RI karena selama menjabat sebagai Gubernur DKI belum mampu memberikan perbaikan terhadap Jakarta. Hal senada juga sempat disampaikan oleh tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda dan Pemuda Tabi Wilayah Grem Nawa Kabupaten Jayapura. Melalui koordinator Tokoh Adat dan Intelektual Grime Nawa, Martinus Kasuay menyampaikan bahwa pihaknya tidak simpatik dengan sosok Anies Baswedan atas latar belakangnya yang tidak mencerminkan nasionalisme serta secara ideologi bertentangan dengan nilai-nilai adat budaya di Papua. Anies juga dinilai memiliki haluan garis keras yang tidak tepat jika memimpin masyarakat Indonesia yang plural.
Upaya Anies Memulihkan Citra Tokoh Politik Identitas Melalui Safari Politik di Papua
Menuju tahun politik tahun 2024, keberadaan Anies Baswedan dan Partai NasDem bisa dibilang seperti gayung bersambut. Di satu sisi, Partai pimpinan Surya Paloh tersebut butuh sosok untuk diajukan sebagai calon Presiden. Di sisi lain, Anies butuh penyegaran citra dan image setelah dirinya terlibat dalam ajang pemilihan gubernur DKI beberapa tahun lalu yang berbuntut panjang pada sematan dirinya sebagai tokoh politik identitas.
Melalui momentum Safari politik yang digelar di sejumlah kota menjadi kendaraan bagi Anies untuk kembali mendekatkan diri pada masyarakat di daerah sekaligus memupuk elektabilitas dengan partai NasDem. Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia, Yunarto Wijaya sempat memberikan penilaian terkait kunjungan Anies Baswedan di beberapa kota termasuk di wilayah Papua. Menurutnya kunjungan yang bertepatan dengan momentum perayaan Natal tersebut merupakan upaya memulihkan citra seorang Anies yang telah dicap sebagai tokoh politik identitas dekat dengan kelompok Islam garis keras.
Hal tersebut tak bisa terlepas dari gambaran seorang Anies Baswedan pada fenomena Pilkada tahun 2017 lalu, menjadi sejarah yang tersisa dan kini melekat pada sosoknya. Anies dicitrakan bukan terlibat, sengaja membiarkan dan menikmati kemenangan yang didasarkan pada penggunaan isu politik identitas. Fenomena tersebut membuat seorang Anies yang dahulu dikenal sebagai sosok Islam moderat, intelektual muda, dan toleran langsung dianggap terlalu berkompromi dengan kelompok-kelompok yang dianggap intoleran. Maka adanya kunjungan ke wilayah Papua bukanlah sebuah hal yang mengherankan. Pasalnya gimmick seperti demikian pernah dilakukan semasa menjabat sebagai gubernur DKI yakni berusaha mendekat kepada kelompok minoritas. Sebuah pilihan darinya menggunakan komunikasi politik secara demikian, meski sebenarnya akan lebih penting melihat sosok yang berbeda dan bisa memperlihatkan, bukan sekedar dekat dengan kelompok minoritas.
Pesan Presiden Jokowi Kepada Kandidat Calon Presiden 2024 Agar Menghindari Politik Identitas
Berkaca pada pengalaman perhelatan politik di Indonesia pada tahun-tahun sebelumnya dimana politik identitas mendominasi pola komunikasi yang berujung pada jurang perbedaan dan melahirkan kubu-kubu kelompok tertentu, salah satunya lahirnya penyebutan kadrun dan cebong.
Dalam sebuah siaran di Sekretariat Presiden, Presiden Joko Widodo memberi peringatan keras kepada kandidat calon Presiden yang ingin maju pada Pilpres 2024 mendatang. Sang kepala negara meminta mereka untuk bersaing secaa sehat serta menghindari politik identitas karena sangat berbahaya dan mengancam persatuan di negara Indonesia. Presiden Jokowi secara spesifik meminta agar para kandidat melakukan politik gagasan serta politik ide. Bukan masuk ke politik SARA, politisasi agama, serta politik identitas.
Maka sekali lagi, makna yang tertangkap dari adanya kunjungan safari politik di Papua adalah bahwa pihak Partai NasDem dan Anies ingin sekali mengukuhkan kepentingan politiknya. Dalam hal ini adanya momentum perayaan Natal dimanfaatkan untuk mempertebal citra toleransi, padahal hal tersebut belum tentu berhasil atau bahkan justru semakin memperparah keadaan. Politisasi agama nampaknya masih dianggap sebagai ‘strategi’ untuk memainkan emosi masyarakat Indonesia. Agama yang seharusnya menjadi jembatan relasi pribadi manusia dengan Tuhan telah dialihkan menjadi alat penjangkau keduniawian demi sebuah tampuk kekuasaan. Inilah yang biasanya dilakukan politisi yang miskin program konkrit, sehingga harus repot-repot menerabas jalur politisasi agama untuk mendulang suara. Bisa dibilang, Anies melalui kendaraan barunya yakni Partai NasDem sedang berupaya untuk kembali berselancar dalam kancah politik namun melalui cara lama dengan kembali memainkan sisi politik identitas.
Menjadi sebuah harapan bersama dengan belajar dari kondisi Papua dimana memiliki seorang pemimpin bermasalah adalah hal yang tak boleh lagi terjadi di masa mendatang. Setiap masyarakat di Papua pada akhirnya diminta untuk bersikap kritis dalam mempelajari karakter dan track record para kandidat calon pemimpin, terlebih secara lebih luas yakni pemimpin Indonesia. Selain itu, juga kepada seluruh masyarakat Papua agar tidak mudah terprovokasi dengan informasi yang belum bisa dipastikan kebenarannya. Menjadi sebuah kemampuan yang harus diasah terutama para generasi milenial untuk belajar memahami tokoh-tokoh yang bisa mengakomodir hak-hak masyarakat Papua. Bukan tokoh politik yang masih saja mengusung isu politik identitas mendekati kelompok minoritas hanya demi meraih popularitas juga elektabilitas.
__
Agus Kosek
(Pemerhati Masalah Papua)
