nusarayaonline.id – Dalam beberapa hari terakhir, sejumlah wilayah di Indonesia menjadi target kunjungan mantan Gubernur DKI, Anies Baswedan untuk melaksanakan safari politik. Setelah sebelumnya berkunjung ke Aceh, Padang dan Riau, kali ini wilayah paling timur Indonesia yakni Papua menjadi tujuan berikutnya oleh bakal calon presiden dari Partai NasDem. Dalam pernyatannya, disebutkan bahwa tujuan dari kunjungan tersebut adalah untuk memperkenalkan dirinya sebagai calon presiden dari Partai NasDem sekaligus mendengarkan keresahan masyarakat.
Anies Baswedan diagendakan berkunjung ke Papua selama dua hari mulai 8-9 Desember 2022. Ketua DPW Partai NasDem Papua, Mathius Awoitauw menyampaikan kepada media bahwa salah satu agenda dalam kunjungan tersebut adalah menghadiri perayaan Natal Partai NasDem Papua. Kedatangan mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tersebut juga disebut untuk memenuhi permintaan para relawan di Papua.
Gelombang Penolakan Kunjungan Anies Baswedan
Meski dalam bingkai pemberitaan di sejumlah media arus utama, disebutkan bahwa sosok Anies Baswedan memiliki pengaruh dan dukungan ketika nantinya mencalonkan diri sebagai Presiden RI di tahun 2024, namun kenyataan di lapangan tidak demikian. Dalam tiga kali kunjungan di tiga kota sebelumnya, Anies Baswedan dan rombongan selalu mendapatkan penolakan dari sejumlah kelompok dan elemen masyarakat atau bahkan pemerintah setempat.
Saat kunjungan di Aceh dan Riau, izin penggunaan tempat dicabut oleh pemerintah daerah setempat. Kemudian, Koalisi Mahasiswa Peduli Demokrasi (KMPRD) menggelar unjuk rasa di Kantor KPU Riau dengan membentangkan beberapa spanduk dan poster penolakan kedatangan Anies Baswedan. Kehadiran bakal calon Presiden NasDem tersebut disebut telah mencuri start serta dikhawatirkan akan memecah kedamaian dan ketenteraman masyarakat Riau.
Sejumlah spanduk berisi penolakan kedatangan Anies juga bertebaran di sepanjang jalan Denggung, Kecamatan Mlati Sleman, Yogyakarta. Momen tersebut terjadi ketika Anies akan menghadiri Deklarasi Forum Ka’bah Membangun pada 16 November 2022 lalu. Dalam salah satu spanduk bergambar karikatur Anies di dalam bingkai lingkaran merah seperti tanda dilarang disertai tulisan ‘Orang Munafik! Membawa Agama Untuk Politik’. Spanduk berisi penolakan kedatangan Anies juga tersebar di Ciamis, pada 19 November 2022 lalu. Diketahui, isi spanduk penolakan Anies Baswedan mengatasnamakan Forum Santri Kabupaten Ciamis Menggugat. Spanduk tersebut bertuliskan ‘Menolak Anies Baswedan, Anies bapak politik identitas jualan agama dan ayat’.
Sementara itu, di Makassar, sekelompok mahasiswa yang tergabung daam Gerakan Aktivis Mahasiswa Makassar menggelar aksi penolakan kedatangan Anies Baswedan pada 6 Desember 2022 kemarin. Menurutnya kedatangan sang mantan Gubernur DKI tersebut memiliki muatan politis, juga diindikasi adanya pencurian start. Padahal belum terdapat instruksi dari KPU dan Bawaslu untuk melakukan sosialisasi atau kampanye.
Isu Curi Start Kampanye dan Politik Identitas
Safari politk Anies Baswedan yang disokong oleh Partai NasDem dan melibatkan sejumlah kota di Indonesia mendapat respon dari sejumlah tokoh secara beragam. Pengamat kebijakan publik, Sugiyanto menilai bahwa agenda safari politik tersebut merupakan langkah mencuri start kampanye. Kegiatan tersebut menjadi preseden buruk terhadap jalannya pemerintahan, baik pusat maupun daerah. Termasuk dikhawatirkan bakal dicontoh oleh calon-calon lainnya sebgai modus pengumpulan massa. Dirinya berharap agar Anies Baswedan bisa menahan diri untuk tidak melakukan safari polltik sehingga tidak menjadi kecemburuan terhadap pihak-pihak lain yang akan maju Pilpres dan Caleg. Adanya safari politik sebelum masa pemilu juga dikhawatirkan bakal memicu kekacauan politik yang dapat mengganggu pelayanan publik.
Salah satu ormas yang menolak kedatangan Anies Baswedan yakni Pejuang Nusantara Indonesia Bersatu (PNIB) menyerukan kepada seluruh anggotanya di Jawa Timur untuk konsisten mengkampanyekan persatuan dan kebhinekaan, menolak khilafah, dan politik identitas. Melalui pernyataan Ketua Umum PNIB, AR Waluyo Wasis Nugroho mengingatkan kepada seluruh lapisan masyarakat akan bahaya safari politik a la Anies Baswedan. Pasalnya bahaya politik identitas yang diusung Anies Baswedan telah terbukti memecah belah masyarakat DKI Jakarta.
Anies Baswedan Dilaporkan ke Bawaslu Karena Curi Start Kampanye
Tak semua pihak menyambut dengan suka cita perihal adanya safari politik yang dilaksanakan Anies Baswedan di sejumlah wilayah. Salah satu pihak yang menyayangkan kegiatan safari politik datang dari Aliansi Pemuda Cinta Demokrasi (APCD). Pihaknya kemudian melaporkan Anies Baswedan ke Bawaslu dan KPU karena dianggap telah mencuri start kampanye serta melanggar ketentuan UU No.7 Tahun 2007 tentang Pemilu. Menurutnya, kegiatan safari politik Anies yang difasilitasi Partai NasDem ke berbagai daerah telah menjurus pada aktivitas kampanye di luar jadwal dan tahapan yang telah ditentukan KPU RI. Bahkan sikap Anies tersebut dinilai berdampak buruk bagi demokrasi di Indonesia. Dirinya mendesak agar Bawaslu bersikap tegas untuk memberikan tindakan terhadap sang mantan Gubernur DKI tersebut.
Mewaspadai Politik Identitas dalam Kunjungan Anies Baswedan di Papua
Bukan sebuah kebetulan ketika seorang Anies Baswedan memilih Papua menjadi salah satu wilayah yang dikunjungi dalam safari politiknya. Sejumlah misi, yang terkandung entah di diri pribadi atau partai NasDem yang mengusungnya menjadi hal yang harus kita cermati. Wilayah Papua yang sebelumnya merupakan lumbung suara partai Demokrat mencoba ‘dijajal’ oleh Anies Baswedan dalam upaya mencari dukungan menuju tahun politik 2024.
Seperti yang kita ketahui bahwa Anies Baswedan merupakan salah satu tokoh politik yang sempat membuat heboh lantaran keberpihakannya terhadap kelompok-kelompok radikal dalam ajang pemilihan Gubernur DKI. Kontestasi tersebut yang kemudian melahirkan jurang kubu antara kelompok pendukung dan diluar kelompok pendukung dengan melibatkan agama atau ideologi sebagai dasar pembatas. Menjadi sebuah inkonsistensi jika sebelumnya Anies sering hadir dalam kegiatan FPI serta sejumlah kelompok Islam garis keras lainnya, kemudian saat ini bersedia hadir dalam perayaan natal di Papua, bahkan sebagai pembicara. Sungguh, dinamika politik tidak bisa berbanding lurus dengan ideologi atau keyakinan beragama. Karena pada dasarnya, politik merupakan upaya menuju tampuk kekuasaan sehingga siapapun yang berada dibelakangnya untuk mendukung pasti akan disambut. Tak peduli dari latar belakang manapun.
Sehingga kepada seluruh masyarakat Papua agar bersikap waspada terhadap kedok safari politik tersebut yang berbau politik identitas. Jangan sampai wilayah Papua tertular oleh hiruk pikuk perpolitikan DKI Jakarta yang berakhir pada jurang kubu kelompok berdasar identitas yang rawan terjadi konflik.
__
Agus Kosek
(Pemerhati Masalah Papua)
