Bukan sebuah hal baru ketika pihak Lukas Enembe melalui sejumlah simpatisannya bermanuver agar kasusnya tak semakin membesar dengan melibatkan sejumlah tokoh, termasuk tokoh agama. Salah satu tokoh yang disebut mendapat aliran dana dari Lukas Enembe agar turut mendukung keberadaannya saat ini ialah Pendeta Socratez Sofyan Yoman. Pasca penetapan sang gubernur sebagai tersangka, sosok yang dijuluki pendeta politik ini memang kerap menuliskan opini di beberapa portal media, salah satunya di normshedpapua.com. Di salah satu tulisannya, ia menyebut bahwa para jenderal berbintang didukung oleh Menko Polhukam dan KPK sedang berperang melawan Lukas Enembe untuk kepentingan konspirasi politik tahun 2024. Menurutnya uang 1 milyar ialah uang pribadi Lukas Enembe yang ada di kamarnya, bukan uang gratifikasi. KPK disebut lembaga yang tidak independen, menjadi alat politik praktis, berperan menjadi alat salah satu partai politik, terutama partai politik yang berkuasa.
Sekilas memang pernyataan tersebut terlihat meyakinkan, terlebih disampaikan oleh salah satu tokoh agama, namun kebenaran atas kalimat-kalimat tersebut perlu mendapat verifikasi melalui sejumlah bukti. Jika tidak, hanyalah musang berbulu domba dengan indikasi agenda yang sedang coba dimainkan untuk melindungi sang gubernur petahana. Faktanya, setelah terdapat pengakuan dari seorang tokoh Papua lain, didapatkan informasi bahwa segala tulisan bernada kritis dan cenderung bernada sentimen negatif terhadap pemerintah tersebut merupakan pesanan dari Lukas Enembe. Keberpihakan Sofyan Yoman untuk membela Lukas Enembe disebut hanyalah faktor balas jasa. Munculnya narasi kiriminalisasi dan politisasi yang sempat dihembuskan juga merupakan upaya penolakan tehadap kasus sang gubernur.
Selain pendeta Socratez Sofyan Yoman, sejumlah tokoh dan organisasi Papua juga disebut menerima uang pemerintah melalui Lukas Enembe. Terdapat suatu hal yang membuat seorang Lukas Enembe akhirnya melakukan tindakan korupsi. Salah satunya kelompok Mathias Wenda dari Tentara Revolusi West Papua (TRWP) dan West Papua Army (WPA) yang masuk di birokrasi pemerintah kantor Gubernur Papua dibawah kepemimpinan Lukas Enembe. Disebut bahwa orang-orang seperti Simson Jikwa, Edison Wenda dan teman-temannya yang ikut masuk kantor Gubernur kehadirannya hanya menghabiskan uang rakyat yang kemudian menyebabkan sang gubernur menerima imbasnya. Dalam sebuah pengakuan seorang narasumber juga disebut bahwa setiap tahun sebesar Rp20 miliyar keluar dari kantor Gubernur untuk diberikan kepada Markus Haluk, Benny Wenda dan kelompoknya. Mereka disebut menerima uang melalui Pengusaha Adat Papua, yang dikelola oleh Johny Haluk Wamu dan David Haluk. Beberapa aktor tersebut yang harusnya diusut berkaitan dengan perpanjangan kasus yang menimpa Lukas Enembe.
