Papua, nusarayaonline.id – Mantan Kapolda Papua yang kini menjabat sebagai Penjabat Gubernur Papua Barat, Paulus Waterpauw meminta agar Kelompok Separatis Teroris (KSTP) tak menggangu proses pembangunan di wilayah tersebut.
Untuk itu, Waterpauw meminta Polda Papua Barat agar membersihkan kelompok yang sering menghalangi pembangunan di Kabupaten Maybrat dan Teluk Bintuni, Papua Barat.
“Saya sudah sampaikan kepada Kapolda Papua Barat agar kipas (tumpas) habis seluruh kelompok yang menghambat pertumbuhan di Maybrat dan Bintuni,” kata Waterpauw, Sabtu (3/12/2022).
Waterpauw pun meminta agar KSTP tidak boleh mengganggu atau menghambat pembangunan.
“Saya mau kasih tahu, saat ini kita mau membangun dan memberi akses jalan sehingga jangan dihambat,” ujarnya.
Bagi seluruh warga di Papua Barat, tidak boleh ada yang menghambat pembangunan infrastruktur jalan.
“Kalau kalian mau makan, bilang sama kita, jangan lakukan kekerasan kepada saudara yang tidak berdosa,” tegasnya.
“Dibantai pula mereka (pekerja jalan), Tuhan kutuk perilaku itu.”
“Setiap darah menetes pasti dia akan menuntut kita suatu saat nanti,” pungkasnya.
“Saya dan Bupati sudah menghadap Menteri PUPR, jadi kita akan mendapat lima proyek strategis,” kata Waterpauw, saat memberikan sambutan di Lapangan Borasi Manokwari, Sabtu (3/12/2022).
Kelima proyek strategis ini akan dibangun di Kabupaten Manokwari sebagai Ibukota Provinsi Papua Barat. Awalnya, pihaknya mengusulkan sebanyak enam proyek strategis, namun pemerintah pusat hanya mengabulkan lima di 2023.
“Bapak menteri mau menyetujui lima proyek strategis di Manokwari, seperti ruang terbuka hijau, Bandara Rendani, jalan tol, dan Pasar Sanggeng,” tuturnya.
Olehnya itu, Waterpauw meminta agar seluruh masyarakat adat di Manokwari agar bisa menyelesaikan sesuatu secara baik.
“Bila pemerintah membutuhkan lahan pemilik hak ulayat bisa berbicara dengan baik, kalau sudah ada kesepakatan jangan lagi ganggu dan palang,” imbuhnya.
“Tabiat kita biasanya bapak serahkan, anak cucu yang menuntut.”
Waterpauw menilai, budaya semacam ini tidak baik bagi kemajuan pembangunan di Ibukota Provinsi Papua Barat.
“Kalau pembangunan mau kita tancap gas, maka harus semua pihak termasuk masyarakat pemilik hak ulayat mendukung,” tegas Waterpauw.
Sumber : tribunnews.com
