nusarayaonline.id – Berkaca pada kasus korupsi dan gratifikasi yang menyeret Gubernur Papua Lukas Enembe, dimana hingga kini masih berbelit-belit prosesnya meski pihak KPK telah datang langsung ke kediamannya. Publik Papua sedang dihadapkan pada kondisi sang pemimpin yang jauh dari sifat seorang pemimpin. Tak hanya itu, sejarah panjang kasus yang melibatkan kepala daerah di tanah Papua yang terpaksa mengakhiri karir politik di balik jeruji, lantaran terbukti bersalah menyalahgunakan uang rakyat menjadi hal yang tak boleh berulang dan terus terjadi.
Pemerintah melalui KPK saat ini bahkan sedang melakukan penyidikan terkait dugaan adanya transaksi valuta asing pada perkara suap dan gratifikasi proyek yang bersumber dari APBD Provinsi Papua, melibatkan tersangka Lukas Enembe. Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan KPK mengkonfirmasi hal tersebut melalui pemeriksaan dua saksi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (15/11), yakni pegawai PT Anugrah Valasindo Kriswanto dan pegawai PT Mulia Multi Remittance/ Mulia Multi Valas Roby.
Sebelumnya, tim KPK berhasil menemukan uang tunai dan emas batangan dalam penggeledahan rumah dan apartemen di Jakarta. Sejauh ini, Lukas juga telah dicegah bepergian ke luar negeri oleh Ditjen Imigrasi Kemenkumham atas permintaan KPK selama enam bulan ke depan terhitung mulai 7 September 2022 hingga 7 Maret 2023 mendatang.
Imbauan Kepada Pemuda Papua Agar Berpartisipasi dalam Melawan Segala Bentuk Korupsi di Papua
Seperti sebuah pepatah, bahwa masa depan suatu wilayah berada di tangan pemudanya, begitu juga dengan yang terjadi di tanah Papua. Permasalahan korupsi yang menimpa para pemimpin harus diputus serta dilawan. Salah satu upayanya yakni membutuhkan partisipasi dari pemuda. Tokoh pemuda dari Kabupaten Keerom, Idris Kaipman, menyatakan bahwa kehadiran tim penyidik KPK di Papua dalam rangka memeriksa kasus dugaan gratifikasi Rp1 miliar Lukas Enembe telah membangkitkan optimisme di kalangan pemuda Papua dalam menciptakan Tanah Papua bebas korupsi.
Papua bisa maju dan masyarakatnya sejahtera hanya jika korupsi berhasil dibersihkan secara sistematis oleh KPK dan didukung seluruh komponen masyarakat Papua, utamanya komponen pemuda. Sebab, pemuda adalah tulang punggung pembangunan yang bertugas mengawal pembangunan di tanah Papua agar berjalan dengan baik serta bebas dari penyelewengan penggunaan anggaran oleh para pejabat daerah. Selain itu, dirinya memberikan apresiasi kepada KPK yang telah mengirimkan timnya ke Jayapura guna memeriksa dugaan korupsi yang menjerat Lukas Enembe. Menurutnya, langkah yang ditempuh KPK sudah sangat tepat, mengingat selama ini Lukas terkesan mengulur-ulur waktu untuk diperiksa dengan berbagai dalih. Idris juga menegaskan bahwa dana yang dikucurkan oleh Pemerintah Pusat ke Papua selama ini melalui program Otonomi Khusus (Otsus) sangat besar jumlahnya. Uang sebanyak itu jika dikelola dengan benar, tentu kondisi Papua tidak seperti sekarang. Namun sayangnya masih terdapat oknum-oknum yang salah kelola dan bahkan memanfaatkanya untuk memperkaya diri sendiri serta kelompoknya.
Pesan Kepada Masyarakat Papua Agar Berhati-hati Memilih Pemimpin
Agar kondisi permasalahan korupsi tak lagi berulang, maka sudah seharusnya masyarakat Papua diimbau agar berhati-hati dalam memilih seorang pemimpin. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Dewan Persekutuan Masyarakat Adat Arso, Kabupaten Keerom, Nico Uriager yang mengingatkan kepada seluruh masyarakat Papua agar pada Pilkada tahun 2024 nanti lebih berhati-hati memilih kepala daerah, baik Gubernur maupun Bupati dan Wali kota.
Pesan tersebut bukan tanpa tujuan, pasalnya deretan kepada daerah di Papua yang bermasalah bisa disebutkan. Sebagai contoh Barnabas Suebu, mantan Gubernur Papua dan Anggota DPR RI, mantan Bupati Keerom Muhammad Markum, mantan Wakil Bupati Sarmi Yasina Troce, dan saat ini yang sedang dalam proses di KPK yakni Gubernur Papua Lukas Enembe dan Bupati Mamberamo Tengah Ricky Ham Pagawak yang hingga kini masih buron.
Pada Pilkada 2024 kelak, masyarakat Papua diharapkan agar mampu bersikap kritis dengan memilih pemimpin yang jujur. Pemimpin yang berjiwa besar, yang berani bertanggung jawab ketika ada temuan terkait penyalahgunaan anggaran. Terutama sosok yang menjadi Gubernur, karena gubernur berperan besar dalam mempertanggungjawabkan semua keuangan negara yang didistribusikan ke tanah Papua.
Dorongan Penetapan Pejabat Gubernur Pengganti Lukas Enembe
Tak hanya kali ini, sejumlah dorongan sebenarnya telah bermunculan dari berbagai pihak yang menyarankan agar Lukas Enembe segera diganti dengan pejabat Gubernur agar roda pemerintahan Papua terus berjalan dengan baik sampai akhir masa jabatannya kelak. Salah satu pernyataan dorongan terbaru di pemberitaan media muncul dari Mantan Gubernur Irian Jaya tahun 1998-2000, Laksamana Madya TNI (purn), Ambassador Freddy Numberi menyatakan bahwa dengan adanya laporan Tim Dokter yang memeriksa kesehatan Gubernur Lukas Enembe tanggal 3 November 2022 dan adanya dugaan korupsi yang ditetapkan oleh KPK, maka sudah sewajarnya bila Pemerintah Pusat menetapkan seorang Pejabat Gubernur untuk menangani masalah pemerintahan di Provinsi Papua agar bisa berjalan dengan baik sampai dengan tahun 2024.
Menurutnya, gonjang-ganjing dikotomi antara pusat dan daerah merupakan hal biasa, karena banyak faktor politik yang mempengaruhi dibalik jabatan Gubernur. Namun bila berpikir jernih, jauh dari faktor kepentingan politik maupun kepentingan pribadi maka yang bijaksana bagi Pejabat Gubernur Provinsi Papua harusnya Orang Asli Papua. Seorang birokrat yang memahami masalah pemerintahan, bersih “track recordnya”; dan nasionalisme terhadap Indonesia tidak diragukan. Penjabat tersebut nantinya memiliki tugas utama membantu Presiden Jokowi untuk pemulihan pemerintahan daerah Provinsi Papua yang ejak Lukas Enembe sakit tidak berjalan sebagaimana mestinya.
Pada akhirnya, menjadi hal terpenting dalam upaya memajukan wilayah Papua sekaligus kesejahteraan masyarakatnya dimulai dari sang pemimpinnya sendiri. Seorang pemimpin yang bertanggung jawab dan amanah dalam menjalankan tugas yang diembannya, sudah pasti bekerja sepenuh hati untuk masyarakat, bukan sepenuh pundi-pundi untuk kepentingan sendiri. Sudah seharusnya segala bentuk korupsi di Papua dihilangkan.
__
Agus Kosek
(Pemerhati Masalah Papua)
