nusarayaonline.id – Meski telah dilaksanakan pelantikan Pj gubernur sebagai tanda dimulainya roda pemerintahan tiga provinsi pemekaran Papua, namun tak semua pihak menyatakan sejalan dengan kebijakan pemerintah. Sejumlah pihak, termasuk dari dalam lingkup pemerintahan masih menyangsikan perihal pemekaran. Setelah sebelumnya terdapat masukan untuk penundaan keikutsertaan pemilu 2024, kini terdapat penilaian pesimis akan kemandirian wilayah pemekaran.
Penilaian sekaligus kritikan tersebut datang dari peneliti senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Adriana Elisabeth yang berpandangan pesimis terhadap pemekaran provinsi di Papua. Menurutnya, sulit untuk mewujudkan kemandirian Papua usai pemerintah resmikan tiga Daerah Otonomi Baru (DOB) tersebut. Pasalnya, selama 20 tahun Otonomi Khusus (Otsus) Papua pun juga tidak optimal. Pemerintah seharusnya membuat peta sumber daya di tiga provinsi tersebut, meliputi peta sumber daya ekonomi, sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusia (SDM) masing-masing untuk diproyeksikan.
Kritikan senada juga muncul dari Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Nailul Huda yang mengatakan tidak cukup waktu 4 tahun untuk 3 provinsi tersebut mandiri. Menurutnya, pemekaran harus dimaknai dengan pembangunan yang lebih fokus dan menggambarkan karakteristik serta kebutuhan dari masyarakatnya. Potensi yang mungkin bisa dikembangkan di tiga provinsi tersebut terdapat di ekonomi sektor wisata dan alam yang bisa menjadi pendorong untuk membangun kemandirian.
Munculnya kritikan yang ‘bertanggung jawab’ tersebut menjadi pembelajaran bersama sekaligus menjadi kewaspadaan adanya pihak oposisi yang memanfaatkan untuk melakukan provokasi. Cepat atau lambat, dukungan banyak pihak menjadi hal yang dinanti pemerintah maupun masyarakat terutama di wilayah pemekaran agar tujuan kemandirian segera tercapai.
Perumusan road map untuk Wujudkan Pembangunan wilayah dan Pemberdayaan OAP
Adanya kritikan yang salah satu poinnya menyinggung adanya road map terkait wilayah pemekaran, sebenarnya telah digagas dan akan diwujudkan oleh pemerintah pusat. Melalui Wakil Presiden (Wapres) RI, Ma’ruf Amin yang diamanatkan menjabat Ketua Badan Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua saat menerima kunjungan tiga pejabat gubernur provinsi pemekaran, memberikan pesan secara spesifik. Melalui staf Khusus Wapres, Masduki Baidhowi disampaikan lima pesan terkait road map tersebut. Pertama, agar menjadikan pemekaran provinsi Papua sebagai game changer mewujudkan lompatan pembangunan wilayah dan pemberdayaan masyarakat asli Papua. Wapres meminta Pj Gubernur agar mencari langkah terobosan dan inovasi sesuai kontekstual daerah. Kedua,agar segera merumuskan peta jalan terpadu (integrated road map) dan aksi nyata (action plan) dalam pelaksanaan DOB tahun 2022-2024 dengan memperhatikan kerangka waktu yang sejalan dengan tahapan Pemilu 2024 dan Pilkada 2024. Ketiga, meminta Pj Gubernur untuk mengkonsolidasi para Bupati mempersiapkan desain percepatan pembangunan Provinsi sejalan dengan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua 2022-2041 sebagai amanat UU No. 2/2021 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, kemudian rumuskan rencana aksi yang realistik bersifat quick wins tahun 2023-2024. Keempat, Kelembagaan Badan Pengarah Papua (BPP) akan melakukan asistensi dan fasilitasi dengan Pj Gubernur dalam memperkuat sinkronisasi program dan pendanaan dengan Kementerian/lembaga serta pihak terkait lainnya. Untuk mewujudkan hal tersebut, Pj Gubernur harus memperkuat kolaborasi para pihak untuk meletakkan fondasi awal dalam pembangunan. Kemudian kelima, mengingat situasi Papua yang kompleks, para Pj. Gubernur diminta untuk memperkuat komunikasi sosial dengan semua segmen masyarakat. Situasi yang kondusif merupakan kunci keberhasilan dalam menata dan membangun daerah sebagai rumah besar untuk semua.
Komitmen Pj Gubernur untuk Merealisasikan Kemandirian Provinsi Pemekaran
Sejalan dengan pesan dari Wakil Presiden tersebut, sejak awal para tokoh yang diamanatkan oleh Presiden untuk menjabat Pj Gubernur telah memiliki komitmen untuk memajukan provinsi pemekaran menjadi wilayah yang sejahtera sekaligus mandiri dalam berbagai bidang.
Salah satu orang asli Papua yang kemudian dipercaya untuk menjabat sebagai Pj Gubernur Papua Selatan adalah Apolo Safanpo. Latar belakangnya yang merupakan akademisi di Universitas Cenderawasih Jayapura memiliki sejumlah misi dan harapan di wilayah yang ditugaskannya. Dalam pernyataannya, dirinya berkomitmen mengejar ketertinggalan untuk mensejahterakan masyarakat dengan berfokus pada pembangunan SDM sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo meliputi pendidikan, kesehatan, perekonomian, dan seterusnya.
Di sisi lain, wilayah Papua pegunungan yang dipercayakan terhadap mantan Kepala Kejaksaan Tinggi Papua, Nikolaus Kondomo mendapat pesan dari Kejaksaan Agung. Nikolaus merupakan putra terbaik Adhyaksa sehingga dinilai tepat mengampu jabatan sebagai Pj Gubernur Papua Pegunungan, disamping juga merupakan orang asli Papua. Sebelum dilantik sebagai Pj Gubernur Papua Pegunungan, Nikolaus pernah diangkat menjadi Staf Ahli Bidang Hubungan Antar lembaga dan Kerja Sama Internasional Kejaksaan Agung, berpangkat golongan Eselon I. Dalam sebuah wawancara podcast, Nikolaus pernah berujar bahwa hal terpenting yang ingin ia bangun di Papua adalah wawasan kebangsaan, kesadaran hukum lewat penyuluhan hukum. Hal penting lainnya yang akan dijalankannya adalah penyuluhan tentang ekstremisme dan radikalisme agar masyarakat Papua memiliki pandangan luas. Baginya tantangan terberat dalam memimpin provinsinya adalah sumber daya manusia (SDM).
Menjadi satu hal menarik dari terpilihnya para penjabat gubernur DOB Papua adalah satu-satunya sosok perempuan, yakni Ribka Haluk. Mendagri, Tito Karnavian menjelaskan alasannya mengangkat perempuan sebagai pemimpin karena derasnya arus tentang persamaan gender di masyarakat Indonesia. Sosok Ribka Haluk dinilai mampu memimpin wilayah Papua Tengah. Latar belakang suaminya yang juga orang Nabire, kemudian track record dirinya yang terbukti mampu menyelesaikan konflik Pilkada saat masih menjabat sebagai Pj Bupati Kabupaten Yalimo. Harapan dari Mendagri terhadap Ribka Haluk di wilayah Papua Tengah adalah bisa merangkul semua pihak. Dilantikanya Ribka Haluk juga merupakan wujud keberpihakan pemerintah dalam pengarusutamaan kesetaraan gender dalam dunia kepemimpinan di Indonesia. Penunjukan tersebut juga sangat memahami dan memperhatikan dinamika yang terjadi di tengah masyarakat.
Pj Gubernur Papua Tengah, Ribka Haluk saat dikonfirmasi menyampaikan bahwa tantangan terbesar memimpin Ibukota Nabire ialah masalah geografis sehingga diharapkan Kerjasama antara pemerintah dan masyarakat dapat berjalan dengan baik. Dirinya juga menyinggung soal emansipasi wanita dan berpesan kepada perempuan khususnya di Papua agar terus meningkatkan kapasitas, sehingga nantinya dapat menyumbangkan ide serta gagasan untuk membangun bangsa dan negara.
Pemekaran Provinsi Sebagai Upaya Memberdayakan Masyarakat Papua
Dari sejak awal adanya rencana pemekaran, pemerintah pusat berkomitmen untuk melibatkan secara dominan dan optimal terhadap orang asli Papua (OAP) dalam upaya membangun wilayahnya. Setelah sebelumnya menerapkan kebijakan afirmasi, kemudian mengangkat Pj Gubernur dari masyarakat Papua. Langkah berikutnya adalah melibatkan SDM OAP dalam upaya memajukan wilayah.
Hal tersebut juga dibenarkan oleh Wakil Bupati Puncak Papua Pelinus Balinal yang menilai bahwa peresmian tiga DOB Papua merupakan upaya pemerintah Pusat dalam membangun Papua dengan memberdayakan masyarakat yang ada di dalamnya. Dirinya menilai, dengan diresmikannya tiga provinsi baru di Papua, tentunya akan memberikan keleluasaan guna mengelola secara otonom apa yang menjadi sumber daya daerah tersebut. Hal ini memungkinkan pengoptimalan sumber daya yang ada. Kondisi tersebut yang memungkinkan tercapainya kemandirian wilayah secara optimal.
__
Agus Kosek
(Pemerhati Masalah Papua)
